PENGGELEDAHAN: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengaku ada penggeledahan di rumah tersangka penyadapan ilegal Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) malam.
PENGGELEDAHAN: Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengaku ada penggeledahan di rumah tersangka penyadapan ilegal Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026) malam. DOK. ALI MANSUR

Bareskrim Geledah Rumah Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Makar

Rumah Eko Hadi Santoso Disebut Digunakan Sebagai Posko
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Bareskrim Polri telah menaikkan status dugaan makar ke tahap penyidikan, tetapi belum ada penetapan tersangka.

BARESKRIM Polri menggeledah rumah milik mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2026). Penggeledahan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan perkara tindak pidana keamanan negara berupa makar.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP (tempat kejadian perkara) terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Namun demikian, Susatyo belum mengungkap barang bukti yang ditemukan maupun disita penyidik dalam penggeledahan tersebut. Ia hanya mengatakan penggeledahan dilakukan untuk perkembangan kasus dugaan tindak pidana keamanan negara.

"(Penggeledahan) untuk perkembangan tindak pidana terhadap kamneg (keamanan negara), Makar. Untuk perkembangan akan disampaikan saat konferensi pers lengkap," kata Susatyo.

KASUS PENYADAPAN: Irjen Eko Hadi Santoso (baju biru) dengan tangan diborgol berjalan keluar setelah menjalani sidang etik kasus penyadapan ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
KASUS PENYADAPAN: Irjen Eko Hadi Santoso (baju biru) dengan tangan diborgol berjalan keluar setelah menjalani sidang etik kasus penyadapan ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).DOK. POLRI

Naik ke Tahap Penyidikan

Sebelumnya, Bareskrim Polri meningkatkan penanganan perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang dinilai cukup untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengembangan perkara dugaan makar kini telah memasuki tahap penyidikan. Penyidik masih mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

"Benar, untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," ujar Isir.

Isir juga memastikan penyidikan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya juga masih terus berjalan. Termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai pengguna akhir informasi hasil penyadapan atau end user.

Menurut Isir, Kapolri telah berkomitmen mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dengan membentuk tim khusus. Tim tersebut dipimpin langsung Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin untuk memastikan proses penanganan berjalan secara profesional dan transparan.

"Lalu terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," ujar Isir.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Listyo ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya. Mereka yakni Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahrie Sonta Nasution.

Keempatnya diduga terlibat dalam tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait tindak pidana akses ilegal dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun. Kemudian Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari keanggotaan Polri kepada Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso.

Belum Ada Tersangka

Meski perkara dugaan tindak pidana makar telah naik ke tahap penyidikan, pihak Kepolisian belum menetapkan tersangka. Bareskrim memastikan, baik kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun makar bakal diusut tuntas dan profesional.

"Belum, belum. Masih dalam proses, karena kita masih dalam proses," tutur Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Suyudi, hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap perkara tersebut. Proses penyidikan sendiri dipimpin langsung Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin.

Selain itu, penyidik juga tengah mendalami barang bukti elektronik yang telah diamankan. Sejumlah perangkat komunikasi atau gadget yang berkaitan dengan perkara tersebut akan diperiksa untuk mencari bukti yang dapat memperkuat konstruksi penyidikan.

"Juga alat-alat bukti yang terkait, dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain, ya, terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi.