JUDI DARING: Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari perjudian daring dengan memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.
JUDI DARING: Bareskrim Polri mengungkap kasus TPPU dari perjudian daring dengan memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar.SWARAINDONESIARAYA/MUHAMMAD HAFIDZ RAKANA

Usut Bandar Besar Judi Daring

Pengamat tekankan pentingnya follow the money dan pengawasan internal Polri agar bisa bongkar sindikat judi besar
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Bareskrim Polri menyita aset sekitar Rp28 miliar dan memblokir 322 rekening dalam pengusutan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait judi daring, bandar besar praktik ilegal ini harus terus diburu

POLISI mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan judi dalam jaringan (daring) dan menyita aset senilai Rp28 miliar, dari kasus yang diketahui menggunakan infrastruktur server di Finlandia dan Amerika Serikat.

Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto mengatakan kasus ini terungkap saat penyidik menemukan situs judi daring berinisial A dalam patroli siber. 

"Sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A ini atau dengan identitas berbeda," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, (16/11/2026). 

Sindikat judi daring ini, menurut Suharso, memanfaatkan infrastruktur server di luar negeri, yaitu Finlandia dan Amerika Serikat, untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum Indonesia. 

Judi ini dimulai dengan pemain menempatkan nilai taruhan dan penawaran tertentu agar bisa ikut bertaruh. Permainan yang ditawarkan di antaranya hot game, live casino, race, togel, olahraga, crash game, arcade hingga poker.

Sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A ini atau dengan identitas berbeda
Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol. Suhasto

Meski pemerintah sudah memblokir situs tersebut, kata Suhasto, namun para pengguna tetap bisa mengakses dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) karena server berada di luar negeri.

"Ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi karena diketahui website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN," katanya.

Menurut Suhasto, aparat telah memblokir 322 rekening perbankan dengan uang yang disita mencapai Rp28 miliar.

Penyidik juga masih terus mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka, yaitu beneficial owner atau pemilik manfaat judi daring tersebut yang diduga berada di Indonesia.  

Dari 322 rekening, sebagian besar merupakan rekening nomine (menggunakan nama orang lain) untuk mengelabui petugas. Sindikat ini diduga mendapatkan rekening tersebut dengan cara membeli kemudian digunakan untuk menampung uang judi daring. 

JUDI DARING
JUDI DARINGTIM LITBANG INFOGRAFIS SWARA INDONESIA RAYA

Perputaran Dana Turun, Frekuensi Transaksi Melonjak

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Komdigi, Mediodecci Lustarini sebelumnya mengatakan pihaknya telah memutus akses lebih dari 4 juta konten terkait perjudian daring dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 10 November 2026. 

"Kami fokus pada judi daring dan pornografi. Jadi kita memang punya patroli dan tim khusus untuk itu. Untuk yang lain itu dilakukan oleh kebanyakan oleh tim aduan dan itu memang kalau tidak ada aduan tidak akan diproses," kata dia Jumat (13/11/2026).

Menurut dia penindakan terhadap judi daring tersebut mendominasi secara signifikan jika dibandingkan dengan kategori konten pelanggaran hukum atau negatif lainnya, seperti disinformasi yang jumlah penanganannya jauh lebih sedikit. 

Dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perputaran dana judi daring pada Semester I/2026 sebesar Rp86,82 triliun atau turun sekitar 12,9 persen dari periode sebelumnya yang mencapai Rp99,68 triliun. Sedangkan jumlah transaksi malah meningkat signifikan dari 174,90 juta menjadi 467,32 juta transaksi.

Judi ini tidak bisa mengandalkan polisi saja. Ini penyakit sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan
Pengamat dari Institute for Security & Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto

Pada sisi deposit, nominalnya meningkat sekitar 26 persen, dari Rp17,50 triliun menjadi Rp22,05 triliun. Sedangkan frekuensi deposit naik hampir 140 persen, dari 94,50 juta menjadi 226,76 juta transaksi. 

Di sisi lain, hingga September 2026, polisi mengungkap 55 kasus dan menetapkan 123 orang menjadi tersangka kasus judi daring.

PPATK menilai perubahan pola transaksi tersebut mencerminkan kombinasi antara adaptasi jaringan judi daring yang menggunakan transaksi bernominal lebih kecil dan berulang, serta meningkatnya kemampuan sistem keuangan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Pengawasan Internal Polri 

Pengamat kepolisian dari Institute for Security & Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengungkapkan polisi saat ini menghadapi tantangan pemberantasan judi daring yang beroperasi lintas negara.

Karena itu penindakan tidak cukup hanya menyasar operator lapangan, tetapi juga perlu menelusuri pemilik manfaat, aliran dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang melindungi bisnis ilegal tersebut.

Bambang juga menyinggung grafik yang dikenal dengan sebutan "Konsorsium 303" dan pernah beredar beberapa tahun lalu.

Grafik tersebut memuat sejumlah nama yang dikaitkan dengan jaringan perjudian. Menurut dia, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai hasil pendalaman polisi atas informasi tersebut.

"Konsorsium 303 itu tidak pernah terbongkar. Saya meyakini praktik itu masih ada dan masih berjalan karena tidak pernah terungkap dengan jelas," ujar Bambang. 

Menurut Bambang, pemberantasan judi daring dinilainya masih sporadis dan belum konsisten. Penindakan aparat cenderung mengalami pasang surut, lebih banyak menyasar operator kecil, dan belum menyentuh jaringan bandar besar.

“Judi ini tidak bisa mengandalkan polisi saja. Ini penyakit sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan,” ujar dia. 

Dia juga menilai, jaringan judi daring dapat beroperasi menggunakan server dari berbagai negara sehingga pemberantasan tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran akses.

"Follow the money lebih efektif, jadi memutus rantai peredaran uangnya akan lebih efektif daripada memutus providernya," ujar Bambang

"Penutupan satu akun judi daring bisa jadi besok akan tumbuh seribu, tetapi kalau memutus rantai keuangannya, harapannya bisa benar-benar sampai ke akarnya."

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Andreas Budi Widyanta
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Andreas Budi Widyanta FOTO UGM

Operasi Korporasi Besar 

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Andreas Budi Widyanta mengatakan praktik judi daring ini sering dipersepsikan sebagai persoalan moral individu atau lemahnya literasi keuangan masyarakat.

Tapi sebenarnya, terdapat arsitektur kekuasaan korporasi digital yang bekerja secara sistematis untuk memanipulasi psikologi pengguna.

Teknologi digital, menurut dia memungkinkan para korporasi pemilik platform memanfaatkan data dan algoritma untuk memaksimalkan keuntungan, termasuk dengan judi daring.  

Platform judi daring menggunakan metode gamifikasi yang memicu lonjakan adrenalin (adrenaline rush) sehingga pengguna merasa permainan berlangsung secara adil (fair).

Padahal, algoritma dirancang untuk memberikan kemenangan-kemenangan kecil di awal sebagai umpan, lalu menguras habis dana pengguna ketika nilai taruhan diperbesar. 

“Di desa saya, ada korban judi daring yang terjerat utang miliaran, korban ini bahkan sudah jual aset keluarga,” ujar dia pada Swara Indonesia Raya. 

Aparat hukum menurut dia menghadapi kesulitan sifat operasinya yang melampaui batas teritori negara (borderless). Kondisi ini menyulitkan hukum konvensional untuk menjerat subjek hukum utama yang harus dimintai pertanggungjawaban. 

DPR Desak Polisi Kejar Bandar Besar 

Anggota Komisi III DPR Abdullah, meminta Polri tidak hanya menyasar pemain dan operator kecil, tetapi juga membongkar jaringan bandar besar hingga aktor intelektual di balik bisnis judi online. 

Menurutnya, penindakan harus diperluas dengan menelusuri struktur jaringan perjudian, termasuk pihak yang mengendalikan operasional dan aliran dana.

"Polri harus konsisten meningkatkan penindakan judi online karena praktik tersebut berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat," ujar Abdullah, kepada Swara Indonesia Raya, Senin (16/11/2026).

Abdullah menegaskan, pemberantasan judi online membutuhkan langkah serius dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Selain penindakan, pemerintah bersama Polri juga perlu memperluas edukasi mengenai bahaya perjudian daring, terutama kepada generasi muda yang menjadi salah satu sasaran jaringan tersebut.