Komisi III Minta Masukan Polri Soal RUU Penyadapan
Penyadapan menarik perhatian masyarakat karena muncul kasus dugaan penyadapan ilegal oleh oknum petinggi Polri.
KOMISI III DPR meminta masukan dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri terkait Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Senin (16/11/2026). DPR mulai membahas RUU Penyadapan pada masa sidang ini.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengaku, RUU Penyadapan menjadi salah satu perhatian komisi bidang hukum di DPR. Dia menjelaskan, penyadapan merupakan alat pencegah dan pendeteksi kejahatan yang kewenangannya diberikan secara terbatas. Sebab, penyadapan digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan.
Namun, kasus yang menjerat oknum petinggi Polri membuka tabir penyadapan rawan disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. "Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan," kata Habiburokhman, dikutip Antara, Senin (16/11/2026).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, penyalahgunaan kewenangan penyadapan dapat menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu lainnya. Habiburokhman menegaskan, penyadapan sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurutnya, penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia, yakni hak privasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights.
"Sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan," kata Habiburokhman.
Dia menjelaskan pengaturan kewenangan penyadapan saat ini telah ada di berbagai undang-undang. Misalnya, di KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, hingga Undang-Undang Narkotika.
Namun, kata Habiburokhman, pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedurnya masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin, hingga belum diatur soal jangka waktu penyadapan.
"Belum ada mekanisme yang jelas dan tegas sehingga belum terdapat batasan-batasan konstitusional untuk menjamin perlindungan hak konstitusional seperti data dan informasi pribadi," kata dia.
Habiburokhman menegaskan pengaturan khusus itu akan memperjelas mekanisme atau prosedur tata cara kegiatan penyadapan. Artinya, penyadapan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, tidak diskriminatif. Sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," kata dia.
