Prabowo Cari Pengganti Gibran Sepulang dari China, Jimly Asshiddiqie: Tak Harus dari Partai Pengusung
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan persyaratan mengenai calon yang harus berasal dari partai pengusung tidak secara eksplisit dicantumkan dalam UUD 1945.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan akan mulai mencari sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China.
“Dari sini saya berangkat ke Manila, ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila, saya ke Tiongkok, Shenzhen, dari situ kembali harus mencari pengganti wakil presiden,” kata Prabowo saat menghadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Kepala Negara juga menyebut proses menentukan sosok pengganti tersebut membutuhkan petunjuk dari Tuhan. Namun, Prabowo belum mengungkapkan nama maupun kriteria figur yang masuk dalam pertimbangannya.
Ia hanya menyinggung padatnya aktivitas pemerintahan yang membuat dirinya bersama jajaran kabinet tetap bekerja tanpa mengenal hari libur. Prabowo bahkan mengaku masih menjalankan pekerjaan hingga tengah malam sebelum bertolak ke Palu pada pagi harinya.
“Bagi kami, tidak ada hari istirahat,” tuturnya.
Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang mengalami kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah kekosongan terjadi untuk memilih wakil presiden.
Dalam mekanisme tersebut, MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan oleh presiden.
Pengganti Gibran Tak Wajib dari Partai Pengusung
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak mengatur kewajiban calon pengganti wakil presiden berasal dari partai politik yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Ia menilai terdapat perbedaan antara pengaturan dalam UU MD3 dan konstitusi. Sebab, persyaratan mengenai calon yang harus berasal dari partai pengusung tidak secara eksplisit dicantumkan dalam UUD 1945.
“Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden- dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan ‘berasal dari’ itu di Undang-Undang Dasar tidak ada,” ujar Jimly dikutip Swara Indonesia Raya pada Ahad (15/11/2026).
Jimly menegaskan, proses pengisian jabatan wakil presiden pada akhirnya berada dalam kewenangan presiden untuk menentukan dua kandidat yang akan disampaikan kepada MPR.