Titi Anggraini: Pengganti Gibran Boleh Nonpartai, tapi Nominasi Harus Lewat Parpol Pengusung Prabowo-Gibran

PAKAR hukum pemilu Titi Anggraini menyatakan calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus kader atau anggota partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, nominasi dua calon wakil presiden harus berasal dari satu partai atau gabungan partai pengusung pasangan tersebut.

“Artinya, nominasi dua calon harus berasal dari satu partai atau gabungan partai yang mengusung pasangan calon pada Pilpres 2024. Namun, ketentuan tersebut tidak mengharuskan calon yang diusulkan adalah anggota atau kader dari partai pengusung,” kata Titi kepada Swara Indonesia Raya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Titi, Presiden Prabowo Subianto tetap memiliki ruang mengusulkan figur profesional atau tokoh nonpartai, sepanjang proses pengusulannya memenuhi ketentuan tersebut.

“Asal nominasinya kepada Presiden melalui satu atau gabungan parpol pengusung Pilpres,” ujarnya.

Titi mencontohkan Anies Baswedan yang, menurutnya, dapat diusulkan sebagai pengganti Gibran. Pencalonan itu harus melalui usulan satu atau gabungan parpol pengusung Prabowo-Gibran, lalu diterima Presiden.

“Jadi kalau Anies mau dicalonkan maka mesti usulan dari satu parpol atau gabungan parpol pengusung, dan usulan itu diterima Presiden,” jelasnya.

Ketentuan asal nominasi tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Adapun persyaratan calon wakil presiden mengacu pada Pasal 6 UUD 1945 dan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua ketentuan itu tidak mensyaratkan calon berstatus anggota atau kader partai politik.

PKS: Proses Harus Sesuai Konstitusi

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Johan Rosihan menegaskan pergantian wakil presiden harus berjalan berdasarkan konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara.

“Pengunduran diri Mas Gibran itu adalah satu peristiwa politik. Tetapi penyikapannya harus berdasarkan konstitusi,” kata Johan dalam siaran pers, Sabtu (14/11/2026).

Johan menyebut tiga prinsip yang perlu dijaga, yakni kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan kondusivitas masyarakat. Menurut dia, proses pergantian perlu diselesaikan secara efisien agar tidak mengganggu agenda pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kita harus juga bisa memastikan keberlangsungan pemerintahan. Kita tahu bahwa Presiden ini banyak agendanya. Karena itu, prinsipnya tadi adalah lebih cepat, lebih baik,” jelasnya.