Pengamat BRIN: Pengganti Gibran Tak Harus dari Partai Koalisi, Profesional Bisa Jadi Opsi

PENGGANTI Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai figur profesional dan nonpartai juga dapat menjadi alternatif.

“Saya pikir masih ada 60 hari untuk presiden bisa menimbang nama-nama yang ideal, baik dari parpol maupun nonparpol,” kata Wasis kepada Swara Indonesia Raya, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Wasis, Presiden Prabowo Subianto masih punya ruang menimbang berbagai nama sebelum mengusulkan calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Latar belakang politik, kata dia, bukan satu-satunya faktor penentu. 

Presiden dapat memilih figur berdasarkan kesamaan visi dan misi dengan arah pemerintahan. “Tidak harus demikian, karena calon pengganti bisa dari profesional sebagai opsi,” ujarnya.

Wasis menyebut kesamaan visi dan misi sebagai pertimbangan utama, di samping berbagai pertimbangan teknis dan nonteknis. 

UU MD3 dan UUD 1945 Jadi Sorotan

Wasis menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur konsultasi Presiden dengan partai politik atau gabungan partai pengusung pasangan calon sebelumnya. Menurut dia, ketentuan itu harus dilihat dalam konteks aturan konstitusi tentang pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.

Ia berpandangan UUD 1945 tidak mengatur rinci latar belakang calon pengganti wakil presiden. Presiden dan wakil presiden, kata dia, merupakan satu pasangan yang kedudukannya sah setelah dilantik di MPR. 

“Saya pikir dalam aturan, tidak dijelaskan rinci soal latar belakang wapres. Karena pada dasarnya presiden dan wapres ini satu paket pasangan,” tuturnya.

Wasis juga merujuk Pasal 8 UUD 1945, khususnya ayat (2) dan (3). Menurut dia, ketentuan asal partai dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan tidak serta-merta berlaku untuk penggantian wakil presiden saja.

“Memang betul bahwa dalam UU MD3 itu dalam pasal penjelasan mengatur soal presiden perlu konsultasi sama koalisi parpol pengusung. Namun hal itu bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 yang menerangkan kriteria kandidat diusung oleh parpol jika presiden dan wapres purna tugas,” jelasnya.

Sebelumnya, Jumat (13/11) Prabowo mengumpulkan petinggi partai politik di Istana Bogor pada Jumat untuk mendiskusikan dua nama cawapres yang akan diajukan kepada MPR. Prabowo memberi waktu satu minggu kepada para ketua umum partai untuk membahas secara internal nama yang dinilai layak diusulkan.