DKPP Jadwalkan Sidang Etik Empat Aduan Syarat Pendidikan Gibran

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran etik dalam proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Empat pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan akan disidangkan. Teradu dalam perkara ini adalah penyelenggara pemilu, bukan Gibran.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan DKPP masih akan membentuk majelis pemeriksa sebelum menentukan jadwal sidang. “Ada lima pengaduan yang masuk ke DKPP, empat sudah memenuhi syarat, tinggal kita jadwalkan di persidangan nanti,” ujarnya kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (13/11/2026). Seluruh persidangan akan digelar terbuka.

Menurut Heddy, soal lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). DKPP hanya memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. “Jadi, soal kenapa lolos dan tidak itu KPU yang punya kewenangan. Sepenuhnya KPU,” katanya.

Heddy menegaskan DKPP belum dapat menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran etik sebelum memeriksa aduan tersebut. Soal dampaknya terhadap Pemilu 2029, ia enggan berkomentar.

“Kewenangan DKPP kan cuma memeriksa ada enggak pelanggaran etik yang dilakukan oleh jajaran KPU dan Bawaslu. Soal dampaknya nanti 2029 dan lain sebagainya, bukan urusannya DKPP,” pungkasnya.

Latar Belakang Aduan

Aduan ke DKPP berawal dari perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohon, Denny Indrayana, menilai Gibran semestinya mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden jika secara hukum dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat pendidikan. Dalam persidangan, Ketua KPU periode 2022–2024 Hasyim Asy’ari membantah dalil adanya cacat administratif dalam pemenuhan syarat itu.

KPU menyatakan dokumen pendidikan Gibran telah diverifikasi dan memenuhi syarat, serta tidak ada pengaduan masyarakat terhadap dokumen pasangan Prabowo-Gibran selama pencalonan. MK akhirnya menolak gugatan tersebut, sehingga Gibran lolos dari diskualifikasi.

Namun, sebelum menjatuhkan putusan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma tanda menamatkan pendidikan setingkat SLTA di luar negeri. MK juga menyebut penilaian pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada di ranah lembaga lain. Setelah putusan itu, akademisi menyebut KPU dapat dibawa ke DKPP.

DKPP menerima dua aduan pertama pada 8 dan 9 Oktober 2026, yang melaporkan pimpinan KPU dan Bawaslu. Jumlahnya bertambah menjadi lima pada pertengahan Oktober, dengan pengadu antara lain Yayasan Dewi Keadilan dan Komite Independen Pemantau Pemilu. Heddy sebelumnya menjelaskan bahwa DKPP bersifat pasif dan tidak boleh menolak pengaduan yang memenuhi syarat formil dan materil.

Di sisi lain, mantan komisioner KPU I Gusti Putu Artha menilai persoalannya bukan pada proses pendidikan Gibran, melainkan pada dokumen yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, dan mengusulkan agar aturan syarat pendidikan lulusan luar negeri dibuat lebih jelas.

Ini bukan pertama kalinya pencalonan Gibran bermuara ke DKPP. DKPP sebelumnya pernah memutuskan Ketua KPU melanggar etik dalam pendaftaran Gibran sebagai cawapres, terkait PKPU yang tidak diubah setelah putusan MK soal syarat usia.