Demokrat Serahkan Pengisian Kursi Wapres ke Prabowo, PDIP Ingin Sosok yang Tak Jadi “Matahari Kembar”
Partai Demokrat memastikan tidak akan mengajukan nama untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti. Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan kriteria sosok ideal pengganti.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya proses penggantian kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” kata AHY. Ia menyatakan Demokrat menghormati kewenangan MPR dalam memilih.
Menurut AHY, sikap itu sejalan dengan aturan internal partai dan telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Keenam RI. AHY juga mengajak masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional.
Ia menekankan pemerintahan dan agenda pembangunan harus tetap berjalan. “Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” ujarnya.
Kriteria PDIP
Di tempat terpisah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan wakil presiden baru idealnya memiliki ikatan penuh dengan Presiden Prabowo.
“Bisa memahami karakter presiden dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” ujarnya.
Said menyebut sosok tersebut boleh berasal dari kelompok politik besar di parlemen, bahkan yang terbesar, asalkan cakap dan punya rekam jejak di pemerintahan. Namun, ia menegaskan sosok itu tidak boleh menjadi pesaing atau “matahari kembar” kepemimpinan nasional.
Said juga berharap wapres baru dapat membantu merumuskan peta masalah strategis dan memberikan jalan keluar bagi presiden, baik jangka pendek maupun menengah, tetap dalam kredo politik presiden. Ia berharap duet itu kembali berpasangan pada Pemilu 2029.
Meski demikian, ia menegaskan keputusan akhir ada pada Presiden Prabowo, yang dinilainya paling memahami kebutuhan kepemimpinan bangsa untuk tiga tahun ke depan.
Tenggat dan Mekanisme
Gibran menyerahkan langsung surat berhenti sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR dalam pertemuan sekitar 20 menit dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua. Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk memproses pengisian jabatan tersebut.
Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak terbitnya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR kemudian menggelar sidang untuk memilih salah satunya. Dengan demikian, sebelum 12 Januari 2027 Indonesia sudah harus memiliki wakil presiden baru.