MPR harus memilih pengganti Gibran paling lambat 60 hari, dimulai dengan rapat gabungan pada Jumat untuk menetapkan jadwal sidang dan meminta Presiden mengajukan dua calon.
JABATAN Wakil Presiden (Wapres) RI resmi kosong sejak Kamis (12/11/2026), setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tidak ada pejabat yang otomatis menggantikannya. Posisi itu harus diisi lewat pemilihan di MPR paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut diserahkan pada pukul 11.26 WIB.
“Pada pukul 11.26 WIB, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Sejak hari ini, maka jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan,” tegas Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Merespons kekosongan kursi RI-2 tersebut, Muzani memastikan MPR tidak akan membuang waktu. Sesuai amanat konstitusi, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi posisi Wapres definitif.
Rapat Gabungan Jumat Siang
Sesaat setelah menerima surat Gibran, pimpinan MPR langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) internal. Hasilnya, MPR akan menyelenggarakan Rapat Gabungan (Ragap) yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Menurut Muzani, ada empat agenda krusial yang akan diputuskan dalam rapat tersebut.
“Pertama, menetapkan tanggal penyelenggaraan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres. Kedua, menyepakati pengiriman surat dari pimpinan MPR kepada Presiden RI untuk meminta pengajuan dua nama calon pengganti,” urainya.
Agenda ketiga adalah pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas calon Wapres yang disetorkan Istana. Agenda keempat, rapat gabungan akan menyepakati pembentukan tim ad hoc yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan (TAP) MPR terkait proses ini.
Tidak Ada Pengganti Otomatis
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Wapres yang mengundurkan diri tidak otomatis digantikan pejabat lain. Pengisian jabatan yang kosong harus melalui pemilihan oleh MPR.
“Sekarang ini yang berhenti Wakil Presiden. Tidak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Yusril membandingkannya dengan pergantian Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu, Wakil Presiden B.J. Habibie otomatis menggantikan Soeharto setelah ia berhenti sebagai Presiden. Namun, jika yang berhenti adalah Wapres, tidak ada pejabat yang secara otomatis mengambil alih posisinya. Pengisian jabatan tersebut harus dilakukan melalui pemilihan oleh MPR.
Tahapan Pemilihan
Menurut Yusril, mekanisme pengisian jabatan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Prosesnya diawali dengan rapat MPR untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan Wapres. Pimpinan MPR kemudian menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden melalui surat.
Setelah menerima pemberitahuan itu, Presiden diminta segera mengajukan dua nama calon Wapres untuk dipilih dalam sidang MPR.
“Dan sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 45, maka MPR meminta kepada Presiden untuk sesegera mungkin mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari,” jelasnya.
Yusril menegaskan, pemilihan Wapres pengganti tidak dilakukan melalui pemilu langsung oleh rakyat dan tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan MPR.
Beda dengan Pemakzulan
Yusril juga menjelaskan perbedaan antara pemberhentian Wapres melalui pemakzulan (impeachment) dan pengunduran diri. Menurut dia, perbedaan itu terletak pada proses konstitusional dan keterlibatan lembaga negara dalam menindaklanjutinya.
Dalam pemakzulan, DPR terlibat langsung. Adapun dalam pengunduran diri, koordinasi lebih berkaitan dengan Presiden dan MPR.
“DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR,” ujarnya.
Dalam kasus Gibran, surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden dan MPR. Karena itu, tindak lanjutnya berkaitan dengan kewenangan MPR dan kewajiban Presiden mengisi kekosongan jabatan Wapres.
Pasal Mana yang Berlaku
Pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjawab pertanyaan apakah Presiden dua nama pengganti Wapres harus dari partai koalisi.
“Kalau Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, tidak,” ujar dia.
Namun, menurut dia, ada aturan lain dalam UU MD3. Pasal 4 huruf e menyebut MPR berwenang memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden jika jabatan itu kosong.
Penjelasan pasal tersebut menyatakan pengusulan dua calon merupakan prakarsa Presiden. Kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan tersebut pada Pilpres sebelumnya.
Pandangan Pengamat
Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo, menilai kekosongan kursi Wapres perlu segera diisi, dengan Presiden menominasikan dua kandidat untuk ditimbang MPR. Dampak politiknya, kata dia, lebih pada kalkulasi siapa yang berhak mengisi RI-2, apakah dari KIM atau dari luar.
Soal kriteria figur yang ideal, menurut Wasisto, bergantung pada visi dan preferensi Presiden. Namun, yang paling krusial adalah penguatan posisi Wapres agar mampu mengimbangi dan melengkapi kinerja Presiden karena keduanya satu paket. Soal kemungkinan kandidat dari luar koalisi seperti Puan Maharani, ia mengaku belum berani menjawab.
Terkait kesepakatan partai pengusung, ia menyebut posisi Wapres selama ini lebih dilihat sebagai pengganti Presiden saat berhalangan. Realitas itu, kata dia, menjadi pertimbangan koalisi.
Tenggat 60 Hari
Jika dihitung sejak kekosongan jabatan pada 12 November 2026, batas 60 hari jatuh sekitar 11 Januari 2027. Tanggal ini hitungan perkiraan dan perlu dikonfirmasi pimpinan MPR. Dalam rentang itu, MPR harus menetapkan jadwal sidang paripurna, meminta Presiden mengajukan dua calon, memverifikasi berkas calon, lalu memilih salah satunya dalam sidang MPR, bukan lewat pemilu langsung. Dalam laporan yang dihimpun, belum ada keterangan mengenai nama calon pengganti maupun tanggal sidang paripurna.