Listyo Perintahkan Penyadapan, Pengamat Curigai Ada Penguna Lain

MANTAN Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pihak yang memerintahkan operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Dia diduga menentukan target, memberikan instruksi kepada pejabat Monitoring Center Polri, hingga menerima laporan hasil penyadapan.

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Listyo diduga menggerakkan sejumlah perwira tinggi Polri untuk melakukan penyadapan tanpa prosedur hukum. Perintah tersebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp.

Dalam perkara ini, Listyo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. 

“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon (Kepala Bagian Monitoring Center Polri),” ujar Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di, Jakarta, Kamis (12/11/2026). 

Suyudi menjelaskan, Slamet Uliandi yang menjabat Kepala Divisi Teknologi dan Informatika (Kadiv TIK) Polri pada 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center Bareskrim Polri.

Slamet diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil operasi kepada Listyo. Laporan tersebut disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan harian dan analisis.

Sementara itu, Eko Hadi yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Mon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet. Persetujuan pelaksanaan penyadapan diberikan melalui WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Adapun Ahrie Sonta yang menjabat Plt Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah langsung dari Listyo dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo serta memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.

“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.

Penyadapan Berlangsung Sejak 2025 

Skandal penyadapan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026. Perkara bermula ketika Ahrie Sonta yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), diduga menerima perintah penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. 

Sejumlah nomor telepon kemudian diduga disadap tanpa kaitan dengan prosedur penegakan hukum. Kasus ini kian mencurigakan setelah Ahrie pada Oktober 2026 diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. 

Pada saat yang sama, diduga ada perintah penghapusan data hasil penyadapan dari Lawful Interceptions Management System (LIMS) dan PenLinks X (PLX). Peristiwa tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, lalu penanganannya diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” ujar Kapolri Suyudi. 

Tiga Tindak Pidana 

Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melakukan sejumlah tindak pidana, mulai dari penyadapan ilegal, penghilangan data elektronik, hingga akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Dugaan penyadapan diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Selanjutnya, dugaan penghilangan data elektronik dikenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Adapun dugaan akses ilegal dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Suyudi menegaskan, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum.

Selain Presiden Prabowo, sejumlah pihak lain diduga menjadi target penyadapan. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari orang-orang di sekitar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, pengurus partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, hingga unsur KPK dan Kejaksaan.

Penyadapan juga diduga menyasar internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, dan wartawan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Suyudi juga memaparkan lima tahapan operasi penyadapan yang diduga melibatkan keempat tersangka. Tahapan tersebut meliputi pemberian perintah, provisioning atau penyediaan target, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), serta penghapusan data.

Pada tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit dan disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp. Instruksi tersebut tidak dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Tahap berikutnya adalah provisioning. Dalam proses ini, tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Pada tahap pelaksanaan, petugas menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabag Monitoring Bareskrim Polri dan diteruskan kepada Listyo Sigit.

Tahap terakhir adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta dan dilaksanakan oleh tim TSU.

Penyadapan Melalui Jalur Atensi

Suyudi menjelaskan, proses provisioning selama ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosesnya diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya.

Permohonan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dan persetujuan secara berjenjang sebelum dilaksanakan oleh tim TSU. “Selanjutnya dilakukan verifikasi persetujuan secara berjenjang hingga pelaksana provisioning oleh tim TSU,” kata Suyudi.

Sementara itu, jalur atensi diduga memungkinkan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Dalam mekanisme ini, target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabag Mon setelah menerima perintah dari Listyo Sigit. Instruksi tersebut kemudian diteruskan melalui proses analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.

Padahal, penyadapan seharusnya didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, antara lain perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, serta penghapusan data elektronik.

“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ujar Suyudi.

Ragu Listyo Satu-satunya End User

Meski Kapolri Suyudi menyebut Listyo Sigit sebagai pengguna akhir (end user) hasil penyadapan, sejumlah pengamat hukum pidana menilai penyidik masih perlu mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Listyo merupakan pelaku utama dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut Fickar, penyadapan diduga dilakukan agar Listyo memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap pihak-pihak yang menjadi target operasi. Dia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk perilaku premanisme.

“Tapi kelakuan premannya ini tanggung, bisa terendus, habis sudah riwayat karier LSP berujung sebagai preman lontong,” kata Fickar kepada Swara Indonesia Raya. 

Fickar juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain di luar institusi Polri yang terlibat atau menerima informasi hasil penyadapan.

Menurut dia, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak yang selama ini membantu Listyo mendapatkan sejumlah jabatan strategis dan kemudian turut memanfaatkan informasi tersebut.

“Ya, dia selain sebagai pelaku utama, sangat mungkin ada user lain yang memanfaatkannya juga, terutama yang berkaitan dengan karirnya yang lompat pagar. Jika ada pihak lain yang disuplai LSP, harus ditarik juga menjadi pelaku,” ujarnya.

Fickar juga mendorong agar penyidik mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para pelaku. Dia menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan tindakan serius yang berpotensi berkaitan dengan upaya pengkhianatan terhadap kepala negara.

“Ya sudah pas dan cocok, buat apa menyadap jika tidak untuk menjatuhkan Presiden. Orang ini benar-benar sudah melakukan pengkhianatan terhadap kepala negara. Kalau dulu ini disebut subversif,” tuturnya.

Pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara Herry Firmansyah. Dia menilai Listyo belum tentu menjadi satu-satunya pengguna akhir hasil penyadapan.

Menurut Herry, penyidik perlu mendalami kembali kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menerima atau memanfaatkan informasi tersebut. Apalagi, desakan agar kasus ini dikembangkan ke dugaan makar juga mengemuka dalam rapat Komisi III DPR.

“Sangat mungkin ada penajaman kembali, apalagi tekanan atau respons anggota Komisi III mendorong ke arah tambahan pasal pidana makar sebagai salah satu bentuk kekesalan juga karena bagian dari yang disadap oleh LSP and the gang,” kata Herry. 

Herry mendorong penyidik mengungkap secara terperinci motif di balik tindakan penyadapan, termasuk siapa sasaran yang sebenarnya ingin dituju.

Menurut dia, keberadaan Presiden Prabowo sebagai salah satu target penyadapan menjadi alasan penting untuk mendalami kemungkinan adanya kepentingan politik di balik operasi tersebut.

“Motif LSP dan kawan-kawan melakukan penyadapan harus dibuka seterangnya. Buat apa dia lakukan, karena ada sasaran antara dan utama. Kalau melihat sejauh ini informasi pihak yang disadap adalah termasuk Presiden, maka sulit dibantah ada intrik politik di dalamnya,” ujarnya.

Herry menjelaskan, dugaan makar merupakan tindak pidana khusus yang memiliki unsur pembuktian tersendiri. Salah satu hal yang harus dibuktikan adalah adanya maksud atau tujuan khusus (specific intent) dari perbuatan yang dilakukan.

Karena itu, menurut dia, penyidik tidak cukup hanya mengungkap siapa yang memerintahkan dan melaksanakan penyadapan. Motif, tujuan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima manfaat dari operasi tersebut juga harus ditelusuri.

Dugaan Makar juga Diusut 

Polisi juga sudah menerbitkan laporan yang menemukan adanya dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro. 

Laporan polisi ini memulai pendalaman dugaan makar untuk menemukan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. “Nanti progres ke depan tentunya akan kami sampaikan lagi kepada masyarakat,” ujar dia. 

Sejauh ini polisi sudah memeriksa puluhan saksi terkait dugaan makar tersebut. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum.

“Kami telah meneliti sebanyak 28 saksi yang berada pada Direktorat Siber. Kami juga melakukan penambahan sebanyak sekitar 10 orang saksi lainnya,” kata dia. 

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain diusut dengan delik tindak pidana makar.

Penyadapan ilegal itu, kata Habiburokhman, adalah “perbuatan menikam dari belakang”.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” ucap dia.

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan tokoh lain merupakan kejahatan serius, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman kedaulatan serta keamanan nasional.

“Petinggi polisi yang punya mandat mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?” kata dia.

Habiburokhman juga menduga di balik operasi itu terdapat “target politik kotor berskala amat besar” yang tidak hanya membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, tetapi juga keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia.