Kapolri Ungkap Modus Operandi Listyo Sadap Presiden

KEPALA Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Listyo Sigit Prabowo diduga menjadi pemberi perintah penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

Suyudi menyebut Listyo menentukan sendiri target penyadapan dan menjadi pengguna akhir (end user) hasil sadapan. Perintah itu diduga disampaikan secara lisan dan melalui WhatsApp.

“Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kronologi Kasus

Menurut Suyudi, skandal penyadapan itu berlangsung pada 2025 hingga 2026. Perkara bermula ketika Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta (AS), yang saat itu menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon), diduga menerima perintah penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik. Sejumlah nomor telepon kemudian diduga disadap tanpa kaitan dengan prosedur penegakan hukum.

Kasus ini kian mencurigakan setelah Ahrie pada Oktober 2026 diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Pada saat yang sama, diduga ada perintah penghapusan data hasil penyadapan dari Lawful Interceptions Management System (LIMS) dan PenLinks X (PLX).

Peristiwa tersebut dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026, lalu penanganannya diserahkan kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” ujarnya.

Lima Tahap Modus Operandi

Berdasarkan penyidikan Bareskrim Polri, terdapat lima tahap modus operandi yang diduga dilakukan Listyo, mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Tahap pertama, Listyo diduga memerintahkan penyadapan secara lisan dan melalui grup WhatsApp.

“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui Irjen Slamet Uliandi (SU), kemudian diteruskan kepada EH (Eko Hadi) dan AS. Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” terangnya.

Tahap kedua adalah provisioning, yakni pemasukan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS. Proses ini diduga dilakukan tim Technical Supporting Unit (TSU) tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan nomor dengan perkara pro justitia.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan penyadapan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil sadapan untuk dituangkan dalam transkripsi.

“Tahap keempat adalah pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” tuturnya.

Tahap kelima adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan di sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie, yang kemudian dilaksanakan tim TSU.

Dua Jalur Provisioning

Suyudi menjelaskan, Listyo diduga menggunakan dua jalur dalam proses provisioning.

Pertama, jalur A atau jalur resmi, yang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Pada jalur ini, penyadapan harus diawali surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, dan bagan. Setelah itu, dilakukan verifikasi dan persetujuan berjenjang sebelum tim TSU melaksanakan provisioning.

Kedua, jalur B atau jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur ini diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Menurut Suyudi, target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Ahrie setelah menerima perintah dari Listyo. Proses selanjutnya melalui analisis dan persetujuan internal sebelum tim teknis melaksanakan provisioning.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan melalui jalur resmi,” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Provisioning baru dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Adapun pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

“Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik,” bebernya.

Peran Para Tersangka

Suyudi mengatakan, empat tersangka dalam perkara ini memiliki peran berbeda.

Listyo diduga berperan sebagai pemberi perintah dan penentu target penyadapan, secara lisan maupun melalui WhatsApp, kepada Kabakmon Ahrie. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan (end user). Peran itu dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Direktorat Tindak Pidana Siber (Kadirtipidsiber) Polri pada 2021 hingga Oktober 2026, diduga menjadi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia diduga menyetujui pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada Listyo.

Eko Hadi, Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan dari Slamet Uliandi. Ia lalu diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.

Ahrie menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026. Ia diduga menerima perintah dari Listyo, meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, dan melaporkan hasilnya kepada Listyo. Ahrie juga diduga memerintahkan seorang personel berinisial TK untuk melakukan pengintaian (surveillance), menghapus data hasil sadapan berupa suara dan log, serta membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi.

Polri Periksa 28 Saksi dan Enam Ahli

Penyidik memeriksa 28 saksi, terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga saksi dari penyedia layanan telekomunikasi (Indosat, XL Smart, dan Telkomsel), serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli pidana.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, PC dan laptop, satu modem, serta dokumen dan log data penyadapan.