RUU Perampasan Aset Jadi Momentum Perkuat Kedaulatan Ekonomi

PEMBAHASAN RUU Perampasan Aset bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang kini dilakukan lintas negara, digital, dan kompleks. 

Aturan juga harus disusun spesifik sesuai dengan kebutuhan dan masalah bangsa Indonesia, termasuk mengambil kembali ribuan triliun kekayaan negara yang keluar, seperti diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

DPR dan pemerintah sudah menyepakati ratusan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang meliputi perampasan aset tanpa putusan pidana, upaya penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pembentukan badan baru yang mengelola aset dan badan pengawas. 

Pemerintah mengajukan sebanyak 397 DIM,  terdiri dari 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM diusulkan dihapus, serta 18 DIM berupa substansi baru.

Nama lengkap aturan ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, disingkat RUU Perampasan Aset. 

“Dalam pembahasan RUU ini, momentumnya ketemu. Ada aspirasi masyarakat dan visi Presiden. UU ini bisa menjadi jembatan artikulasi terhadap apa yang diharapkan oleh keduanya, yaitu rakyat dan Presiden," ujar akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Danealdi, saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026). 

Menurut dia, RUU itu jadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin transnasional, digital, dan kompleks. 

“UU ini harus menjadi bagian dari strategi melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal, serta memperkuat ketahanan nasional,” ujar dia. 

Secara umum, materi yang diatur dalam aturan ini adalah penelusuran aset, pengelolaan aset yang disita, mekanisme perampasan aset, perlindungan hak pihak yang berkepentingan, serta pengelolaan aset yang telah dirampas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan aturan ini, salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR adalah tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, meski asetnya sudah dirampas melalui mekanisme tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction based (NCB).

Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU Perampasan Aset mengatur ada lima kategori pelaku tindak pidana yang asetnya bisa dirampas tanpa putusan pidana. Lima kategori itu, yakni tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi, ini sudah tepat ya, artinya walaupun kita melakukan gugatan atau apa, tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana," kata Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset DPR RI Soedeson Tandra. 

Komisi III DPR juga menyetujui usulan pemerintah agar perampasan aset yang sudah berjalan tanpa berdasarkan putusan pidana dihentikan berdasarkan penetapan hakim jika tersangka atau terdakwa sudah tertangkap. Setelah itu, proses penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka dilanjutkan kembali sesuai dengan hukum acara pidana.

Sejauh ini DPR sudah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan termasuk para ahli pidana, organisasi profesi, organisasi mahasiswa, aktivis, hingga para korban investasi palsu. 

Masukan-masukan dari kelompok masyarakat tersebut bisa dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu efektivitas perampasan, perlindungan hak warga, mekanisme NCB, pembuktian, perlindungan pihak-pihak lain, pemulihan korban, pengelolaan aset, hingga pengawasan aparat. 

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Moh Rano Alfath, aturan ini harus memastikan dana korban pidana kembali. Penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata.

"Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak,” ujar dia. 

“Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan," ucapnya.

Terkait NCB, Rano menegaskan perlunya batas penerapan yang ketat. Kondisi subjek, jenis tindak pidana, jenis aset, serta batas nilai aset harus dirumuskan secara jelas.

Menurutnya, mekanisme tersebut diarahkan untuk keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

Penggunaan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sepanjang masih dimungkinkan menurut hukum.

Menurut dia, RUU tentang Perampasan Aset sudah dinantikan masyarakat. Karena itu harus bisa dipastikan akan menghadirkan mekanisme yang efektif, terukur, dan sesuai prinsip negara hukum untuk memulihkan aset serta mengembalikannya kepada pihak yang berhak. 

“Bagi masyarakat korban kejahatan ekonomi, pemulihan hak itulah yang harus kita perjuangkan," ucapnya.

Para aktivis mendesak DPR harus memperkuat  ketentuan terkait dengan perampasan illicit enrichment atau kekayaan tak wajar (illicit enrichment). Cara ini untuk memastikan aset milik pejabat publik yang tidak seimbang dengan penghasilan serta tidak dapat dibuktikan asal-usulnya secara sah dapat dirampas oleh negara. 

Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan RUU Perampasan aset pada dasarnya akan digunakan sebagai alat untuk memiskinkan koruptor, namun sejauh ini dibahas dalam ruang gelap dengan naskah yang belum dipublikasikan. 

“Isinya kami duga tidak mengakomodir kepentingan publik seperti absennya penerapan norma Illicit Enrichment.  Kalau norma ini saja tidak ada, jargon jargon merampas aset saya kira tidak bisa disematkan pada UU ini,” ujar dia pada Swara Indonesia Raya.