PENYADAPAN: Mabes Polri menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.
PENYADAPAN: Mabes Polri menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri, sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal.DOK. LBH JAKARTA

Penarikan 2 Komjen dari KSP Dinilai Berkaitan dengan Pencopotan Listyo Sigit

Syahardiantono dan Yuda Gustawan Kini Bertugas di Lemdiklat Polri, Bersamaan dengan Mutasi 262 Perwira
Diterbitkan pada: 
Ringkasan

Setelah atasannya tak lagi menjabat, dua jenderal bintang tiga itu pulang kandang.

PENGAMAT kepolisian sekaligus mantan komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, menilai penarikan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Syahardiantono dan Komjen Pol. Yuda Gustawan dari penugasan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berkaitan dengan kasus mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Poengky, keterkaitan itu bukan pada kasus penyadapan yang diduga dilakukan Listyo, melainkan pada pemberhentian Listyo sebagai Kepala KSP.

“Terkait penarikan dua Komjen Pol dari KSP, saya menduga memang ada kaitannya dengan pemberhentian Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala KSP,” kata Poengky kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/2026).

Syahardiantono dan Yuda Gustawan sebelumnya ditugaskan dari Polri untuk membantu Listyo, yang diangkat sebagai Kepala KSP setelah dicopot dari jabatan Kapolri. Kini keduanya mendapat tugas baru di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Syahardiantono ditempatkan di bidang Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri, sedangkan Yuda Gustawan sebagai tenaga pendidik dan siswa Lemdiklat Polri. Penugasan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.

“Sebelumnya, beliau-beliau ditugaskan ke KSP untuk membantu Jenderal Sigit. Setelah Jenderal Sigit tidak lagi bertugas di KSP, wajar jika beliau-beliau ditarik kembali untuk ditugaskan di Polri,” ujarnya.

Listyo diberhentikan sebagai Kepala KSP setelah menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, tokoh masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga media.

Poengky mengaku tidak mengetahui apakah penarikan kedua jenderal itu juga berkaitan dengan kasus penyadapan tersebut. “Apakah beliau-beliau ada hubungannya dengan kasus penyadapan, saya tidak tahu. Mohon ditanyakan kepada Kadiv Humas Polri,” tandasnya.

Mutasi 262 perwira

Selain kedua jenderal itu, Kapolri Suyudi memutasi 262 perwira tinggi dan perwira menengah Polri dalam waktu bersamaan. Sejumlah posisi di Bareskrim Polri turut dirombak. Brigjen Pol. Moh Irhamni, yang sebelumnya menjabat Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter), kini menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.

Posisi Dirtipidter diisi Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, yang sebelumnya menjabat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kombes Pol. Yuyun Priatmaja, yang sebelumnya perwira menengah Bareskrim Polri dengan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN), kini menjabat Kepala Subdirektorat I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Mutasi juga terjadi di Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Jabatan Kepala Subdirektorat Monitoring Direktorat Intelijen Densus 88 yang semula diduduki Kombes Pol. Fachrul Sugiarto kini dijabat Kombes Ervindo Maulana. Fachrul dimutasi menjadi dosen kepolisian madya tingkat II di Akademi Kepolisian (Akpol) Lemdiklat Polri.

Sejumlah personel lain juga mendapat penugasan di berbagai kepolisian daerah, antara lain Polda Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Maluku.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Menurut dia, penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kemampuan, dan integritas.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat yang diberi amanah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta mendukung peningkatan kinerja organisasi,” kata Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Isir juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan tugas sebelumnya dan meminta personel yang menempati jabatan baru segera menyesuaikan diri. “Kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat sebelumnya atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi Polri. Kepada pejabat yang mendapat amanah baru, diharapkan segera menyesuaikan diri dan memperkuat soliditas sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat semakin optimal,” pungkasnya.