Pakar Sarankan Gibran Kirim Surat Pengunduran Diri ke Parlemen demi Cegah Kegaduhan

SEJUMLAH pengamat politik menyarankan agar Gibran secepatnya mengirimkan surat  pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden (Wapres) ke Parlemen.

Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas jalannya pemerintahan di tengah derasnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang tengah bergulir di DPR RI.

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli, menilai bergulirnya HMP di parlemen memiliki landasan yang kuat karena dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Seperti dikatakan oleh para ahli hukum, tidak ada upaya hukum lain karena putusan MA sudah membatalkan Suket, sehingga objek sengketa sudah tidak ada," ujar Lili kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/2026) sore.

Merespons memanasnya dinamika tersebut, Lili menyarankan Gibran untuk mengambil inisiatif mundur. "Agar suasana tidak gaduh, sebaiknya Gibran mengundurkan diri dan menyatakan berhenti jadi Wapres. Dengan jalan seperti ini, pemerintah bisa fokus menyukseskan program-programnya, tidak lagi terganggu oleh masalah posisi Wapres saat ini," jelasnya.

Dari segi prosedur parlemen, Lili menuturkan bahwa syarat inisiasi HMP yang membutuhkan minimal 25 anggota kini sudah terlampaui. Meski demikian, ia menekankan bahwa tantangan terbesarnya bukan pada jumlah pengusul awal, melainkan pada tahap pengesahan yang mutlak membutuhkan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir dalam rapat paripurna.

“Peluangnya tergantung dari pimpinan partai apa setuju tidak untuk menggunakan HMP tersebut. Tapi kalau dilihat sekarang nampaknya mayoritas sepakat untuk menggunakan HMP. Jadi ada peluang,” tegasnya.

Senada dengan Lili, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, menyampaikan bahwa HMP ini berfungsi sebagai instrumen tekanan politik.

Menurutnya, pilihan rasional bagi Gibran hanyalah mengundurkan diri sebelum proses politik memperburuk posisinya di mata publik.

"HMP perlu dilihat sebagai pressure politik supaya Gibran mengundurkan diri. Jika tidak, malah akan dipermalukan di parlemen. Jadi pesakitan di sana. Gibran sudah kehilangan legitimasi hukum dan politik sebagai Wapres," tegas Zaki kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/26) siang.

Zaki juga memprediksi manuver politik ini akan terus bergulir mulus lantaran kuatnya dorongan parpol-parpol di parlemen, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan seperti PDI Perjuangan. Ia menilai turbulensi politik ini tidak akan mengganggu soliditas koalisi pemerintahan Prabowo.

Proses Kompleks Menuju Kuorum

Meski mendapat dorongan kuat, Peneliti BRIN, Wasisto Raharjo Jati mengingatkan, bahwa usulan HMP yang telah diteken oleh lebih dari 50 anggota lintas fraksi baru menandakan lolosnya tahap inisiasi awal.

"Hal ini belum tentu mulus di tahap kedua di mana usulan HMP harus dihadiri dan disetujui minimal dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR dalam sidang paripurna. Ini proses yang kompleks karena masih terdapat perbedaan pandangan sejauh ini," terang Wasisto kepada Swara Indonesia Raya, Rabu (11/11/2026) siang.

Terkait wacana perlawanan hukum yang hendak diajukan Gibran melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Wasisto menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan menjadi penghalang bagi proses politik di Senayan.

"Proses politik di DPR dan proses hukum di PTUN tidak harus menunggu karena keduanya berjalan paralel di wilayah yang berbeda. Tidak ada kewajiban hukum bagi DPR menunda HMP demi menunggu putusan PTUN," tutupnya.