Mundurnya Wapres Gibran Masih Sebatas Niat

DI Tengah rencana Gibran yang meminta waktu kepada Presiden untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sejumlah pihak mengingatkan bahwa pintu peradilan telah tertutup dan proses ketatanegaraan kini sepenuhnya beralih ke ranah legislatif.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Wapres Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026). 

Dalam pertemuan itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui PTUN merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi langkah tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai manuver hukum yang akan diambil Gibran dipastikan menemui jalan buntu.

“Jalur hukumnya sudah tertutup dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Kalau mau mengajukan kasasi di MA pun sudah final karena Gibran bukan tergugat intervensi. Jadi kepastian putusan itu sudah tidak bisa berjalan lagi (untuk dilawan),” urai Ujang kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026) malam.

Ujang juga menegaskan bahwa desas-desus pengunduran diri Wapres Gibran belum sah karena harus terjadi secara administratif. "Mundur itu harus ada hitam di atas putih (surat pengunduran diri). Sampai saat ini surat itu belum ada, jadi baru sebatas niat," tegasnya.

Ranah Konstitusi DPR, Bukan Presiden

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meluruskan prosedur ketatanegaraan jika Gibran kelak merealisasikan niatnya untuk mundur.

Doli menekankan bahwa permohonan pengunduran diri seorang wakil presiden tidak bisa hanya diserahkan secara sepihak kepada presiden.

“Tidak ada aturan di dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri wakil presiden itu diserahkan ke presiden, lalu presiden yang kemudian menyetujuinya. Tidak ada hak (presiden untuk menerima atau menolak) seperti itu,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menjelaskan, jika Gibran telah mengambil keputusan final, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengumumkannya secara langsung kepada rakyat.

"Pengunduran diri itu ya harus disampaikan ke publik sebagai bentuk keputusan resmi," tegasnya.

Setelah pernyataan publik dilakukan, lanjut Doli, kewenangan untuk memproses, menyikapi, dan meresmikan pengunduran diri tersebut secara ketatanegaraan sepenuhnya berada di tangan DPR RI sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku.