Puan Minta Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Transparan dan Tak Terulang

KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR mendukung langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan profesional. Ia meminta kasus tersebut ditangani menyeluruh agar praktik serupa tidak terulang.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Ke-11 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan.

Menurut Puan, Indonesia saat ini menghadapi dinamika politik di tengah upaya melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Situasi tersebut, kata dia, turut menguji integritas dan komitmen terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Puan juga menyoroti potensi penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak warga negara, bahkan pimpinan nasional. Kewenangan negara, lanjutnya, harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan nasional. Aparat penegak hukum pun harus bekerja secara profesional dan independen, serta tidak menjadikan kewenangan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat.

DPR Siap Evaluasi Aturan Penyadapan

Kepada wartawan, Puan kembali menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius agar tidak terulang pada masa mendatang.

“Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu ke depannya bisa terulang kembali,” kata Puan.

Ia menambahkan, DPR menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri. Komisi terkait di DPR, kata dia, akan meminta penjelasan mengenai perkara tersebut sebelum memberikan masukan dan melakukan evaluasi, termasuk kemungkinan memperketat aturan atau perundang-undangan yang mengatur penyadapan.

“Apakah kemudian perlu diperketat aturan atau undang-undangnya, ini yang kita bicarakan di komisi terkait,” ujarnya.

Kompolnas Minta Keterbukaan

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengingatkan Polri agar menyampaikan perkembangan penanganan kasus tersebut secara transparan dan berkala.

Menurut Anam, keterbukaan diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat, terlebih perkara ini menyangkut sejumlah tokoh publik yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa.

Ia menilai masyarakat, termasuk pihak yang merasa menjadi target penyadapan, berkepentingan mengetahui perkembangan penyidikan.

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” tuturnya.

Empat Jenderal Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Keempatnya diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha pada periode 2025–2026.

Berdasarkan keterangan kepolisian, penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.