Penuhi Hak Korban di Kasus HAM Berat

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM melalui pembentukan kelompok kerja (pokja). Namun, Komnas HAM menolak untuk bergabung ke dalam pokja yang dibentuk Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai, pelaksanaan kewenangan penyelidikan harus tetap dijalankan secara mandiri. Ia menjelaskan, sikap ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Beleid Pasal 18 UU 26/2000 memberikan hak kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan HAM berat.

Sementara itu, pasal 19 dalam UU yang sama mengatur kewenangan pelaksanaan penyelidikan yang akuntabel untuk memperoleh fakta, data, dan alat bukti. Menurut Anis, sikap penolakan itu juga didasarkan pada standar dan prinsip HAM internasional yang menegaskan independensi. Yakni, independensi menjadi prasyarat untuk menjamin terpenuhinya hak korban atas kebenaran hingga jaminan tidak berulang.

“Independensi merupakan prasyarat untuk menjamin terpenuhinya hak korban atas kebenaran, keadilan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan,” tutur Anis dalam maklumat resminya, Selasa (10/11/2026).

Anis menegaskan, penolakan bergabung dalam pokja bukan penolakan untuk menyelesaikan kasus HAM berat. Menurutnya, penolakan ini justru untuk memastikan proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu bisa dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum. Yakni, penyelesaian yang berorientasi pada pemenuhan hak korban.

"Sikap tersebut merupakan bentuk komitmen Komnas HAM untuk memastikan bahwa setiap proses penyelesaian dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap mandat kelembagaan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban,” tegas Anis. 

Komnas HAM menjanjikan bakal tetap terbuka melakukan koordinasi dengan lembaga serta pemangku kepentingan lain untuk membantu mengusut pelanggaran HAM. “Komnas HAM tetap terbuka untuk melakukan koordinasi dan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Jaga Independensi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pembentukan tim tersebut bertujuan menyamakan persepsi, standar, serta prosedur penyelidikan dan penyidikan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia mengaku, pembentukan tim koordinasi tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi Komnas HAM dan Kejagung.

“Yang ingin kita pecahkan bukan pencampuradukan kewenangan, melainkan prosedur penyelidikan dan penyidikan, yakni bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan dapat mempunyai pemahaman yang sama,” tutur Menko Yusril.

Yusril menambahkan, pihaknya bertugas melakukan koordinasi untuk mencari tahu penyebab hasil penyelidikan kasus HAM berat masa lalu oleh Komnas sebagian besar mandek di Kejaksaan. Selain itu, pokja ini bakal mencari jalan keluar untuk mengatasinya.

Menurutnya, persoalan utama yang perlu diselesaikan ialah perbedaan pemahaman mengenai standar dan prosedur antara penyelidikan yang menjadi kewenangan Komnas HAM dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kejaksaan.

“Menyamakan standar dan persepsi itulah yang harus dipecahkan bersama supaya hasil penyelidikan Komnas tidak sia-sia dan dimentahkan oleh penyidik Kejaksaan,” tegas Yusril.

Yusril menambahkan, koordinasi dilakukan untuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan lintas lembaga. Koordinasi ini diklaim tidak berarti intervensi ataupun mengurangi independensi lembaga yang dikoordinasikan.

“Pemerintah sering juga berkoordinasi dengan KPK dan bahkan dengan Mahkamah Agung, sejauh menyangkut hal-hal prosedural tanpa mengganggu independensi masing-masing lembaga. Koordinasi seperti itu tidak berarti pemerintah mencampuri kewenangan lembaga-lembaga tersebut,” ujar Menko Kumham dan Imipas.

Pembuktian Pemerintah

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion Syamsuddin Rogo menilai pembentukan Pokja menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo Subianto menuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Mafirion menegaskan, hal ini menjadi langkah maju dan babak baru mencari keadilan bagi keluarga korban HAM berat di Tanah Air.

"Itu merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama. Pembentukan Pokja itu menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas berbagai hambatan penafsiran hukum yang selama ini terjadi," kata Mafirion, Selasa.

Menurutnya, pembentukan Pokja menjadi sinyal positif berakhirnya kebuntuan koordinasi yang selama puluhan tahun menyelimuti kasus-kasus tersebut. Pembentukan pokja juga menjadi ruang komunikasi yang ideal untuk menyelaraskan proses hukum sekaligus memastikan kehadiran negara di tengah penantian panjang masyarakat. "Harus ada tindak lanjut konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya memulihkan hak dan memberi pengakuan penuh atas penderitaan para korban. Selain itu, pokja hari menjamin peristiwa serupa tidak akan terulang di masa depan. Penyelesaian kasus HAM berat juga dinilai harus berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak korban dan keluarganya. 

"Itu kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban. Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari keadilan yang kita tuju bersama," ujar Mafirion.