Dilema Niat Mundur Gibran

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Istana menegaskan Presiden tidak menolaknya. Beberapa jam kemudian, Gibran menyebut dirinya diminta Prabowo melanjutkan jalur hukum, sementara DPR tetap menggulirkan hak menyatakan pendapat (HMP).

Pertemuan sekitar 2,5 jam itu berlangsung di Istana, Selasa (10/11/2026) pagi. Pengakuan Istana muncul hanya beberapa jam setelah sejumlah anggota DPR mulai menandatangani usulan HMP terhadap Gibran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan tersebut. Menurut dia, niat mundur itu muncul di tengah dinamika setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikan setingkat SMA milik Gibran.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prabowo, kata Prasetyo, memberikan sejumlah saran, tetapi dia tidak merinci isinya. Pada intinya, Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Istana mempersilakan langkah itu tanpa batas waktu, sehingga belum jelas kapan niat tersebut menjadi surat pengunduran diri resmi.

Gibran: Hormati Aspirasi

Selasa sore, di depan istana wapres, Gibran menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat, termasuk soal ijazah yang menjadi sorotan publik. Ia tidak ingin persoalan itu menjadi polemik politik berkepanjangan.

Salah satu arahan Prabowo, kata Gibran, adalah agar ia melanjutkan perjuangan melalui jalur hukum di PTUN dan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sarjana (S1).

“Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) di MA (Mahkamah Agung). Itu saja,” katanya.

Sekadar menyegarkan ingatan, pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan SMA. Pada 30 Oktober 2026, MA lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Pada 30 Oktober, Gibran juga menyatakan siap membuka seluruh dokumennya di PTUN Jakarta, setelah penggugat dalam perkara lain yang diwakili Denny Indrayana mencabut gugatan dan walk out dari persidangan.

DPR: Proses Jalan Terus

Di Kompleks Parlemen, Senayan, Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan II berlangsung tanpa interupsi dan tanpa agenda pemakzulan. Namun, begitu rapat ditutup, anggota Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo keluar ruang sidang sambil mengangkat kertas bertuliskan “Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan”.

Ia mengaku sudah meneken usulan HMP dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

Rekan satu fraksinya, Mardani Ali Sera, menyebut hampir 50 anggota PKS sudah menandatangani usulan itu. “Insyaallah hak menyatakan pendapat jalan terus,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kelompok Fraksi PKB di Komisi II, Muhammad Khozin, menyebut diskusi informal di hampir semua partai sudah mengerucut ke HMP. Undang-Undang MD3 mensyaratkan usulan HMP diteken paling sedikit 25 anggota DPR.

Ketua DPR Puan Maharani mengakui pimpinan telah menerima laporan pengumpulan dukungan dan berjanji menindaklanjutinya pada masa sidang ini.

Dari partai Presiden, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mempersilakan anggota menggulirkan HMP karena hak itu dijamin konstitusi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai niat mundur Gibran tidak memengaruhi proses di DPR. “Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” ujarnya.

Menurut Doli, komunikasi lintas fraksi telah berlangsung sebelum informasi niat mundur muncul. Ia mempersilakan 580 anggota DPR menggunakan hak tersebut. “Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus,” ujarnya.

Dua Jalur, Konsekuensi Berbeda

Kedua jalur itu berbeda jauh. Melalui HMP, pendapat DPR harus diuji di MK, lalu diputus MPR dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir.

Melalui pengunduran diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mewajibkan MPR bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jika memilih jalan ini, Gibran akan menjadi wakil presiden pertama yang mundur sukarela sejak Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yusak Farchan menilai jalur mundur jauh lebih sederhana. “Hak menyatakan pendapat itu dipakai kalau Gibran tidak mundur, artinya itu proses politik yang harus dijalankan oleh DPR untuk memaksa Gibran mundur,” kata Yusak. 

Menurut dia, MPR menetapkan jadwal sidang, Presiden menyiapkan dua calon, lalu calon diverifikasi sebelum dipilih dalam sidang paripurna, dengan total waktu sekitar 60 hari.

Yusak menilai permintaan Gibran menguji dokumen di PTUN lebih tepat dibaca sebagai bahasa negosiasi kepada Presiden. Putusan kasasi MA, menurut dia, sudah jelas dan membuat dokumen itu dianggap tidak pernah ada sejak awal diterbitkan.

Karena itu, ia menilai tidak mungkin Gibran tetap menjabat sambil membuktikan dokumennya di PTUN. “Mundur, kan Presiden tidak menolak, tidak menolak berarti kan mengiyakan,” ujarnya.

Uji dokumen di PTUN, kata Yusak, tetap hak konstitusional Gibran. Jika dikabulkan pun, kemenangan itu hanya menjadi insentif politik bagi Gibran ke depan.

Soal pengganti, Yusak menyebut Prabowo membutuhkan stabilitas politik. Menurut dia, kursi itu semestinya diisi dari kekuatan politik parlemen, dan PDI-P paling mungkin. Ia menyebut Puan Maharani figur terkuat karena dianggap dekat dengan fraksi-fraksi di Gerindra dan masih trah Soekarno.