Bahlil Somasi Said Didu dan Sri Radjasa soal Tudingan Terlibat Penyadapan Presiden

KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, melalui Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bakumham), melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Keduanya dituding mencemarkan nama baik, memfitnah, dan menyebarkan berita bohong.

“Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka kepada saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra,” kata juru bicara Bakumham Derek Loupatty dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).

Menurut Derek, Bahlil meminta keduanya mencabut pernyataan dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak, daring, maupun media lainnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak hari ini. “Apabila tenggat waktu tersebut tidak diindahkan, klien kami akan menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Tiga Narasi yang Dipersoalkan

Somasi dilayangkan menyusul sejumlah konten di kanal YouTube Madilog Forum Keadilan TV. Dalam konten itu, Said Didu dan Sri Radjasa dinilai menyampaikan narasi yang menyeret nama Bahlil dalam dugaan kasus penyadapan terhadap presiden, sejumlah menteri, tokoh masyarakat, hingga media.

Setidaknya ada tiga narasi yang dipersoalkan. Pertama, pernyataan tentang dugaan keterlibatan ketua umum sebuah partai besar dalam kasus penyadapan presiden. Kedua, narasi bahwa ketua umum partai besar tersebut mengikuti rapat bersama sejumlah jenderal yang diduga terlibat kasus penyadapan itu, sekitar tiga jam sebelum para jenderal ditangkap aparat penegak hukum. Ketiga, pernyataan yang mengaitkan ketua umum Partai Golkar dengan dugaan kriminalisasi dalam proses memperoleh jabatan ketua umum.

“Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia,” ungkapnya.

Derek menilai Said Didu dan Sri Radjasa menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, dan menyerang kehormatan Bahlil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terlebih, pernyataan tersebut dinilai tidak didukung fakta maupun bukti apa pun.

Pernyataan keduanya juga dinilai sangat berbahaya karena menyangkut isu sensitif yang dapat berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pasal yang Disangkakan

Atas dasar itu, pernyataan keduanya dianggap melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, serta Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya Dibantah Bahlil

Sebelumnya, Bahlil telah membantah tudingan keterlibatannya dalam kasus penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menilai tudingan itu sebagai fitnah keji. “Bagaimana saya terlibat penyadapan, sedangkan saya juga disadap,” kata Bahlil dalam acara pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Menurut Bahlil, pihak yang menyebut dirinya terlibat dalam skandal tersebut sama buruknya dengan pelaku penyadapan. Penyebaran informasi tak berdasar itu, katanya, dapat membangun persepsi negatif terhadap dirinya.

Bahlil lantas meminta penyebar informasi tersebut menunjukkan bukti keterlibatannya. Jika tidak, ia akan melayangkan somasi. “Saya minta kepada senior saya juga yang pintar bicara dan pakai kacamata orangnya, saya bilang kalau penemuan itu dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya juga akan somasi dan saya akan proses hukum. Ini sudah bahaya,” tandasnya