Sekjen Parpol Matangkan Rencana Hak Menyatakan Pendapat
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi bahwa Sekjen PKS M. Kholid telah bertemu dengan para sekjen partai politik lain guna mematangkan langkah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) mengonfirmasi digelarnya pertemuan pimpinan partai politik (parpol) pada Sabtu, 10 November 2026. Pertemuan itu membahas rencana pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digunakan sebagai syarat menjadi kandidat dalam Pilpres 2024.
Politikus PKS Mardani Ali Sera menyatakan HMP tersebut merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut dia, pertemuan antarsekretaris jenderal (sekjen) parpol bertujuan menjalin komunikasi dan memetakan sikap.
“Yang bertemu itu Mas Kholid, Sekjen. Dialog dan komunikasinya sudah jalan untuk membahas posisi tiap-tiap partai terkait dengan hak menyatakan pendapat itu,” ujar Mardani kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026) siang.
Putusan MK dan MA Saling Menguatkan
Wacana HMP ini bergulir karena adanya persoalan hukum terkait putusan MK dan MA yang saling menguatkan. Dari kedua putusan tersebut, menurut Mardani, terlihat jelas adanya persyaratan yang tidak terpenuhi secara hukum.
Karena itu, PKS menilai persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur politik di parlemen.
“Secara sederhana bisa ditimbang persyaratan (Gibran menjadi kandidat Pilpres) tidak memenuhi. Ketika persyaratan tidak memenuhi, berarti ada yang batal,” ujarnya.
Bukan Sekadar Gertakan
Terkait anggapan publik bahwa wacana HMP yang berpotensi berujung pada pemakzulan ini hanya gertakan politik, Mardani tidak menampik anggapan tersebut bisa benar jika tidak ada ketegasan dari pimpinan partai. Namun, ia menjamin PKS serius mengawal isu ini.
“Saya setuju itu cuma gertakan kalau tidak ada pernyataan dari setiap ketua umum. Tapi kalau PKS, Presiden (PKS) Almuzzammil Yusuf sudah mengangkat persoalan ‘ijazah gate’, Mas Sekjen Kholid juga sudah menyampaikan. Sehingga PKS sikapnya jelas: ingin agar urusan ini ditindaklanjuti secara politis, bukan cuma secara yuridis,” tegas Mardani.
Waktu Penyerahan Draf Belum Pasti
Meski sikap PKS telah bulat, Mardani belum bisa memastikan kapan draf inisiasi HMP tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Pimpinan DPR maupun dibacakan di Rapat Paripurna. Ia menyebut langkah selanjutnya sangat bergantung pada kesepakatan dan dinamika politik bersama partai-partai lain.
Kendati demikian, Mardani mendesak agar proses tindak lanjut ini tidak berlarut-larut.
“Kalau kami berharap, penundaan terhadap pengambilan tindak lanjut keputusan MK dan MA itu secara ketatanegaraan sangat tidak beretika. Secepatnya lebih baik,” pungkasnya.