Pokja Bakal Tuntaskan 13 Kasus HAM Berat

PEMERINTAH membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lampau. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menuturkan, pokja ini bakal mengatasi hambatan prosedural dalam penanganan kasus HAM berat.

Menurut Yusril, ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya, Presiden meminta jajaran mencari penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satu penyebabnya, adanya perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat. 

Selain itu, juga masih ada hambatan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.

Namun, pembagian kewenangan tersebut kerap menimbulkan persoalan. Yakni, ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai belum memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, 'Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.' Ada hambatan-hambatan seperti itu," kata Yusril, saat konferensi pers, Senin (9/11/2026).

Yusril menambahkan, dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, hanya empat kasus yang telah diproses melalui pengadilan. Selebihnya, 13 kasus lainnya masih belum menemukan titik terang penyelesaian.

Beberapa kasus yang masih mandek, yaitu peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, peristiwa Trisakti, peristiwa Jambo Keupok, kasus Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997–1998.

Pokja ini dibentuk untuk merumuskan mekanisme kerja. Tujuannya untuk menyelaraskan penyelidikan dan penyidikan agar berkas penanganan perkara tuntas. Pembentukan pokja menekankan tidak ditujukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan. Melainkan, untuk mencari solusi teknis agar kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara lebih efektif.

Atasi Kebuntuan

Pokja dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan. Pokja bakal melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim. Otto mengatakan pokja akan mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu berulang kali mengalami kebuntuan.

Menurutnya, salah satu kemungkinan solusi yang akan dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi penyelidikan Komnas HAM. Tujuannya untuk memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.

"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Ketua Pokja itu.

Mengenai pelibatan pihak-pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, Otto mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan pokja. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pembentukan pokja belum tentu menjadi angin segar bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pemerintah selalu menjanjikan penyelesaian kasus HAM masa lalu, tapi tidak pernah menunjukkan hasil yang memuaskan. "Sulit saya mengiyakan pokja ini menjadi 'angin segar', karena negara sedari dulu selalu menjanjikan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tapi tidak pernah ada realisasinya," kata Usman kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026).

Butuh Ketegasan

Usman mengingatkan janji Presiden ke-7 Joko Widodo pada Januari 2023 juga sudah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Usman, Jokowi juga berjanji menyelesaikannya secara adil. Namun, hingga akhir masa pemerintahannya, janji tersebut dinilai belum terealisasi sebagaimana diharapkan.

Amnesty juga meragukan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan perkara tersebut. Terlebih, jika penyelesaian kasus-kasus HAM berat lebih diarahkan pada pendekatan non-yudisial dibandingkan proses hukum melalui pengadilan. "Saya melihat janji presiden saat ini juga tidak akan jauh beda dari yang sebelumnya, apalagi kalau penyelesaiannya nanti lebih terfokus pada langkah non-yudisial ketimbang yudisial. Semoga saya salah," ujarnya.

Menurut Usman, persoalan terbesar mangkraknya kasus HAM besar terletak pada budaya impunitas yang terus dipelihara penguasa. Budaya tersebut membuat para terduga pelaku pelanggaran HAM berat tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban hukum. Bahkan, tidak sedikit orang yang diduga terlibat dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu justru memperoleh panggung politik dan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Usman juga menyoroti lemahnya kemauan politik pemerintah dari satu periode ke periode berikutnya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat. Menurut dia, selama ini tidak pernah ada instruksi tegas dari pihak berwenang, terutama Kejaksaan Agung, untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan dan membawa para tersangka ke pengadilan.

Menurut dia, pokja akan berhasil apabila ada ketegasan dan keberanian mendesak institusi penegak hukum untuk benar-benar memproses para terduga pelaku. "Kuncinya sederhana saja, pokja harus bisa mendesak pihak berwenang, terutama Kejaksaan Agung, untuk mengusut dan menyeret para terduga pelaku apapun jabatan politik atau latar belakang mereka, apakah mereka jenderal tentara, jenderal polisi, bahkan presiden sekalipun, ke pengadilan secara terbuka, tanpa tebang pilih," tegas Usman.

Tantangan Pembuktian

Sementara itu, pakar hukum Abdul Fickar menilai penanganan kasus HAM berat membutuhkan pendekatan menyeluruh. Fickar mengatakan, dalam banyak kasus, dugaan pelanggaran HAM berat berkaitan dengan tindakan aparat negara atau pejabat yang memiliki kewenangan. Karena itu, menurut dia, pembentukan pokja harus diikuti dengan penguatan proses penyelidikan, terutama dalam mengumpulkan dan mengamankan alat bukti.

Ia menekankan lembaga penyelidik harus dijalankan secara serius untuk memastikan peristiwa yang ditangani memenuhi unsur pelanggaran HAM berat. "Kasus HAM berat itu hampir pasti pelakunya negara atau pejabat yang diberi kewenangan. Karena itu, penanganannya juga harus menyeluruh dan Komnas HAM yang berkedudukan sebagai penyelidik harus benar-benar memastikan peristiwa HAM berat itu memang ada atau terjadi," kata Fickar kepada Swara Indonesia Raya, Senin.

Menurutnya, pengumpulan alat bukti harus menjadi perhatian utama. Yakni, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM. Seluruh bukti harus dikumpulkan dan dijaga dengan ketat agar tidak hilang, rusak, atau mengalami perubahan yang dapat memengaruhi proses pembuktian. "Kalau saksi mungkin bisa dicari, kalau barang bukti agak sulit," tegas Fickar.