Pemerintah Antisipasi Penyalahgunaan Alat Sadap Negara

PEMERINTAH menyiapkan berbagai antisipasi mencegah penyalahgunaan alat sadap milik negara menyusul muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pengurus partai politik, pengusaha, aktivis hingga wartawan. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah juga akan melakukan penyisiran di lingkungan Istana untuk menemukan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyadapan.  

"Untuk antisipasi ke depan, (penyisiran alat penyadap di Istana) tentu dipikirkan," ujar Yusril pada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).

"Pemerintah mengantisipasi jangan sampai di masa yang akan datang, alat-alat penyadap yang dimiliki oleh instansi-instansi tertentu itu disalahgunakan."  

Kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo ini melibatkan empat jenderal, yaitu mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta. 

Selain itu Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Pol. Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Pol. Slamet Uliandi.

Menurut keterangan polisi mereka diduga melakukan penyadapan illegal pada rentang waktu 2025 hingga 2026 terhadap telepon Presiden Prabowo,  para pejabat negara, tokoh politik, pimpinan media dan ormas, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Menurut Menteri Yusril, pemerintah tidak berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut, semua diserahkan kepada Polri, dalam hal ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). 

"Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik," ucap Yusril. 

Penyelidikan perkara ini menurut dia tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU (ITE) namun juga mengarah pada dugaan pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193 KUHP.

Intersepsi terhadap presiden bukan penyadapan biasa karena kepala negara, menurut Yusril, merupakan primus inter pares atau "yang utama di antara yang setara". Maka dari itu, perlu dicari kaitan dugaan penyadapan itu dengan aspek tindak pidana lain.

"Sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan," ujarnya.

Mantan Kapolri Dukung Prabowo  

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto pada Minggu (8/11/2026) membahas masalah kebocoran negara. 

Dalam pertemuan tersebut, Persatuan Purnawiran (PP) Polri juga menberikan dukungan pada Presiden Prabowo terhadap langkah-langkah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tito sebagai mantan Kapolri juga diundang dalam pertemuan tersebut. 

"Saya kira intinya pembicaraannya adalah Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain," kata Tito, yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (9/11/2026) dikutip dari ANTARA.

Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol. (Purn.) Roesmanhadi, Jenderal Pol. (Purn.) Roesdihardjo, Jenderal Pol. (Purn.) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol. (Purn.) Da’i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn.) Sutanto dan Jenderal Pol. (Purn.) Bambang Hendarso.

Turut hadir Jenderal Pol. (Purn.) Timur Pradopo, Jenderal Pol. (Purn.) Sutarman, Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.

"PP Polri mendukung langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," ujar Mendagri. 

Fragmentasi Elit 

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Alfath Bagus Panuntun mengimbau publik tidak tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa kasus penyadapan ini merupakan bentuk perang antar-faksi politik di tubuh pemerintah.

Dia menduga saat ini terjadi persaingan kepentingan di antara para pejabat atau elite politik, yang sebenarnya adalah hal lazim dalam politik. Persaingan ini bisa membahayakan demokrasi jika mulai menyeret lembaga penegak hukum dan intelijen yang memiliki kekuatan represif.

Ia menyebut fenomena ini sebagai perpecahan elite (elite fragmentation)—kondisi ketika kelompok-kelompok di dalam satu pemerintahan bergerak membawa agenda dan kepentingannya masing-masing.

Para aktor-aktor dalam kekuasaan, meski secara formal berada dalam satu struktur, kelompok-kelompok tersebut dapat memiliki jaringan, kepentingan, dan agenda masing-masing. 

Karena itu, jika tidak dikelola melalui institusi yang kuat, fragmentasi elite bisa berkembang menjadi persoalan stabilitas pemerintahan.

“Jika institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” kata Alfath dalam keterangannya. 

Alfath melihat adanya masalah mendasar pada tata kelola kepolisian jika penyadapan ini terbukti melibatkan petinggi Polri. Karena pada dasarnya polisi memiliki mandat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu.

Persoalan ini seharusnya bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi institusi keamanan secara menyeluruh. Pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian pejabat atau penertiban internal, tapi juga perlu diarahkan pada pembangunan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. 

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan menilai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta. 

Pengungkapan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati selama ini bersumber dari rakyat.