Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo Mengarah Makar

KEPALA Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra menyebut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional sebagai tindakan yang mengarah pada makar. Herindra mengatakan akan melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Presiden.

Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/11/2026), Herindra menyampaikan bahwa dirinya memiliki hal yang perlu dilaporkan kepada Kepala Negara terkait kasus tersebut. “Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden,” kata Herindra.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dugaan penyadapan yang melibatkan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP serta sejumlah perwira tinggi Polri berinisial AS/ASN, EH, dan SU, Herindra menilai tindakan tersebut sudah mengarah pada makar. “Ini adalah suatu tindakan yang ilegal dan mengarah ke tindakan yang makar,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian RI mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11). Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan empat anggota Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah petinggi Polri tersebut. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku juru bicara Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11).

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menilai penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh politik tanpa dasar dan alasan yang dibenarkan dapat mengancam kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi langkah kepolisian yang segera menindaklanjuti kasus tersebut, terlebih Presiden Prabowo juga diduga menjadi salah satu korban penyadapan.

“Kalau nggak (ditindak), kita orang-orang akan takut berekspresi, orang bahkan akan takut berkomunikasi,” kata Sarmuji setelah menghadiri Rakornas Bidang Media dan Penggalangan Opini serta Seminar dan Lokakarya Kecerdasan Artifisial (AI) Partai Golkar 2026 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat.

Menurut Sarmuji, penyadapan ilegal merupakan pelanggaran serius, terlebih apabila tindakan tersebut menyasar Presiden sebagai kepala negara.

Ia pun mendorong DPR RI untuk mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan guna mencegah praktik penyadapan yang dilakukan di luar ketentuan hukum. Sarmuji menyebut rancangan beleid tersebut sebenarnya telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Setiap kejadian pasti ada hikmahnya dan salah satu momentumnya adalah kita mungkin harus kita lihat lagi RUU penyadapan kita. Biar penyadapan itu betul-betul dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto mengatakan SU memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan Suhermanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum melakukan penahanan terhadap SU karena yang bersangkutan sedang sakit setelah mengalami stroke.

Dengan penetapan SU sebagai tersangka baru, jumlah tersangka dalam perkara tersebut kini menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.