Anggota Komisi III Nilai Syarat Gibran Gugur, Jabatan Wapres Batal demi Hukum

KETUA Fraksi PAN MPR RI Syarifuddin Sudding menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 Tahun 2026 terkait keabsahan syarat administratif pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersifat eksekutorial dan harus segera ditindaklanjuti secara ketatanegaraan.

Sudding menjelaskan, putusan peradilan tertinggi tersebut membawa konsekuensi logis terhadap status jabatan yang kini diemban Gibran.

“Putusan lembaga peradilan bersifat eksekutorial. Karena ini terkait masalah persyaratan Saudara Gibran sebagai calon wakil presiden yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka konsekuensi hukumnya adalah jabatan yang diperoleh dari persyaratan itu juga dinyatakan tidak sah dan batal,” kata Sudding kepada Swara Indonesia Raya, Senin (9/11/2026) siang.

Menurut Sudding, ketika syarat dasar untuk memperoleh jabatan telah gugur, mekanisme pemberhentiannya telah diatur jelas dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.

HMP Diatur Konstitusi

Untuk menindaklanjuti hal itu, DPR memiliki instrumen konstitusional berupa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan Undang-Undang MD3. Usulan ini bertumpu pada hak perorangan anggota dewan, bukan hak fraksi, dengan syarat diajukan minimal 25 anggota.

“Mekanismenya ditindaklanjuti dengan Pasal 7B konstitusi. DPR menyatakan pendapat, lalu diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah diputus MK, dikembalikan ke DPR untuk diusulkan kepada MPR. Di MPR lah nanti yang akan memilih wakil presiden pengganti berdasarkan usulan dua nama dari Presiden,” terangnya.

Belum Ada Sikap Resmi PAN

Menjelang dibukanya kembali masa sidang paripurna usai reses, Sudding memastikan komunikasi politik antaranggota dewan berjalan sangat baik. Menurutnya, mayoritas anggota dewan telah memahami konteks dan konsekuensi putusan MA tersebut.

Meski demikian, ia menegaskan sikapnya saat ini belum merepresentasikan pandangan resmi Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga menyebut belum ada arahan spesifik dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan terkait wacana HMP ini.

“Tidak ada arahan. Saya melihat persoalan ini secara objektif bahwa ada persoalan konstitusional yang memang harus dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Kita tunggu saja perkembangannya besok saat masa sidang dimulai,” jelas Sudding.

Soal Nama Pengganti

Menanggapi kabar sejumlah nama yang santer disebut bakal menggantikan Gibran jika pemakzulan terjadi, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sudding mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya enggak tahu kalau soal itu,” pungkasnya.