Polemik syarat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergerak di dua jalur sekaligus. Sidang akan digelar terbuka.
POLEMIK syarat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini bergerak di dua jalur sekaligus: politik di parlemen dan etik di lembaga penyelenggara pemilu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjajaki Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR, sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memproses lima aduan masyarakat sipil.
Keduanya merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
PKS mengonfirmasi adanya pertemuan pimpinan partai politik pada Sabtu lalu yang membahas rencana pengajuan HMP. Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pertemuan antar partai sudah dimulai, khususnya di tingkat sekretaris jenderal.
Sekjen PKS M. Kholid disebut telah berkomunikasi untuk memetakan sikap partai-partai lain. “Dialog dan komunikasinya sudah jalan untuk membahas posisi tiap-tiap partai terkait dengan hak menyatakan pendapat itu,” ujar Mardani kepada Swara Indonesia Raya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Mardani, putusan MK dan MA yang saling menguatkan menunjukkan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi secara yuridis. “Ketika persyaratan tidak memenuhi, berarti ada yang batal. Tapi itu kan yuridis. Politis lain lagi,” ujarnya.
Karena itu, PKS menilai persoalan ini harus diselesaikan melalui jalur politik di parlemen.
Mardani mengakui anggapan bahwa wacana HMP, yang berpotensi bermuara pada pemakzulan, hanyalah gertakan politik bisa saja benar. “Saya setuju itu cuma gertakan kalau tidak ada pernyataan dari setiap ketua umum,” katanya.
Namun ia menjamin PKS serius. Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, kata dia, sudah mengangkat isu “ijazah gate” ini, begitu pula Sekjen Kholid. Sikap partainya disebut jelas bahwa urusan ini harus ditindaklanjuti secara politis, bukan hanya yuridis.
Meski demikian, Mardani belum bisa memastikan kapan draf inisiasi HMP diserahkan kepada Pimpinan DPR atau dibacakan dalam Rapat Paripurna, karena bergantung pada kesepakatan dan dinamika bersama partai lain. Ia mendesak agar proses tidak berlarut-larut.
“Penundaan terhadap pengambilan tindak lanjut keputusan MK dan MA itu secara ketatanegaraan sangat tidak beretika. Secepatnya lebih baik,” katanya.
Lima Aduan di DKPP
Di jalur etik, anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan lembaganya telah menerima lima aduan masyarakat sipil terkait syarat ijazah Wapres Gibran. Salah satunya dilaporkan pakar hukum tata negara Denny Indrayana.
Penetapan status berkas itu menandai babak baru penanganan sengketa etik di lingkungan penyelenggara pemilu pasca putusan MK dan MA.
Raka Sandi memaparkan, dua aduan telah memenuhi syarat (MS) verifikasi materiil, dua lainnya lolos verifikasi administrasi dan segera menjalani verifikasi materiil, sedangkan satu aduan belum memenuhi syarat. Setiap aduan disaring lebih dulu lewat verifikasi administrasi.
Jika dokumen pelapor belum lengkap, pengadu diberi waktu perbaikan tujuh hari kerja sebelum diverifikasi ulang. “Kami berikan waktu selama seminggu untuk diperbaiki,” ujarnya.
Ia enggan merinci apakah laporan Denny termasuk dua berkas yang telah lolos verifikasi materiil. Identitas pihak teradu dan substansi perkara sengaja dirahasiakan pada tahap awal untuk menjaga netralitas anggota DKPP yang kelak menjadi majelis pemeriksa.
DKPP, katanya, hanya menyampaikan tahapan dan perkembangan sebagai bentuk transparansi. Raka Sandi memastikan sidang etik akan digelar terbuka untuk umum. “Persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka kecuali dugaan pelanggaran etik berkaitan asusila,” pungkasnya.