Presiden Saja Disadap, UU PDP Jangan Mandul

DUGAAN penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu kekhawatiran tentang keamanan komunikasi dan privasi warga. Sejumlah pengamat dan anggota DPR menilai kasus ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah untuk secara serius menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Bayangkan, kemudian ini di Presiden saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita-kita,” ujar pengamat militer dan politik Selamat Ginting kepada Swara Indonesia Raya, Kamis (5/11/2026). 

Menurutnya, penyadapan oleh aparat tanpa dasar hukum membuka celah penyalahgunaan informasi pribadi. Ia meminta penelusuran menyeluruh atas pemberi perintah, pelaksana, dan tujuan pengumpulan informasi tersebut, termasuk pemeriksaan perangkat komunikasi Presiden dan pihak yang memiliki akses terhadapnya.

Lembaga Pengawas Belum Terbentuk

Persoalan paling mendesak, menurut para pakar, adalah belum terbentuknya Lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) yang diamanatkan UU PDP. Dosen STEI Institut Teknologi Bandung, Agung Harsoyo, menyebut kekosongan ini melemahkan perlindungan hak sipil warga. Karena, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak dirancang untuk menangani privasi perorangan.

“BSSN tugasnya secara historis mengamankan kawat diplomatik dan keamanan siber, bukan privasi individu. Di UU PDP diamanatkan pembentukan LPPDP yang hingga saat ini belum ada,” kata Agung. 

Ketika terjadi insiden, lembaga inilah yang semestinya melakukan uji forensik digital. Karena itu, ia mendesak lembaga tersebut segera dibentuk agar masyarakat punya tempat resmi untuk mengadu.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha menekankan hal serupa. Menurutnya, pembentukan otoritas yang independen adalah kebutuhan yang mendesak. 

Pasal 58 UU PDP mengatur lembaga ini ditetapkan Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan Pasal 59 dan 60 memberinya mandat pengawasan, penegakan hukum administratif, dan kewenangan menjatuhkan sanksi.

Namun, kata Pratama, independensi tidak cukup dijamin lewat kedudukan kelembagaan semata. Diperlukan proses pengangkatan pimpinan yang transparan, anggaran memadai, kewenangan investigasi, akses informasi, serta perlindungan dari intervensi politik. 

Lembaga itu juga harus berani mengawasi institusi pemerintah, aparat penegak hukum, operator telekomunikasi, perbankan, dan perusahaan teknologi secara setara.

Kekosongan UU Penyadapan

Di luar UU PDP, pakar menyoroti belum adanya undang-undang khusus tentang penyadapan. Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works Wahyudi Djafar mengingatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah memandatkan DPR dan Presiden menyusun aturan tersebut, tetapi hingga kini belum terwujud. Padahal, KUHAP hasil revisi 2025 dan UU Kejaksaan telah mensyaratkan undang-undang penyadapan sebagai rujukan upaya paksa.

Akibatnya, prosedur antarundang-undang sektoral timpang. Dalam perkara korupsi, penyadapan hanya memerlukan izin Dewan Pengawas tanpa pengadilan. UU Narkotika dan UU Terorisme mewajibkan izin ketua pengadilan, sedangkan UU Intelijen Negara membuka penyadapan selama enam bulan yang dapat diperpanjang tanpa batasan tegas. 

“Posisi warga negara menjadi sangat rentan karena ketiadaan undang-undang yang berfungsi sebagai safeguard dari kesewenang-wenangan aparat,” tegas Wahyudi.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin juga mendorong pembentukan undang-undang khusus itu. Aturannya, kata dia, perlu mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu, mekanisme pengawasan, dan perlindungan privasi. 

Tuntutan Penegakan Hukum

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengingatkan bahwa lembaga dan regulasi tidak akan bermakna tanpa komitmen penegakan hukum. 

“Penegakan hukumnya jangan tebang pilih atau sekadar hangat-hangat tahi ayam,” ujarnya. 

Ia menyebut LIMS di operator mengacu pada standar ETSI yang mencatat jejak log dan identitas pemohon penyadapan, sehingga audit independen terhadap seluruh instansi pemegang akses menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik. Ia juga mempertanyakan apakah kepolisian, selain menindak oknum, akan menerima konsekuensi institusional atas pelanggaran UU PDP.

Pratama menambahkan, kewajiban menjaga keamanan jaringan dan melindungi data pelanggan tetap melekat pada operator. Bila terbukti sengaja memberi akses tanpa dasar hukum atau lalai sehingga terjadi akses ilegal, pertanggungjawaban berdasarkan UU PDP dapat diterapkan. 

Sanksi administratifnya berkisar dari peringatan tertulis hingga denda maksimal 2 persen dari pendapatan tahunan. Namun, sanksi tidak bisa dijatuhkan hanya berdasarkan dugaan. Pihak yang bertanggung jawab dan kewajiban yang dilanggar harus dibuktikan terlebih dahulu.

Ancaman bagi Demokrasi

Para pakar memperingatkan dampak penyadapan bisa melampaui hak privasi. Wahyudi menyebut penyadapan dengan target jamak dan di luar penyidikan kasus menyerupai pengawasan massal dan menimbulkan efek ketakutan yang merusak kebebasan berekspresi. 

Pratama menambahkan, data komunikasi, lokasi, identitas, dan transaksi keuangan yang dikombinasikan dapat dipakai untuk menyusun profil individu. Risikonya meningkat menjelang pemilu atau pergantian kepemimpinan, karena data itu dapat dimanfaatkan untuk intimidasi, pemerasan, hingga disinformasi.

Untuk itu, Pratama mendesak audit sistem komunikasi strategis dan akses lawful interception, pengamanan log aktivitas, serta persetujuan berlapis dan pengawasan independen agar kendali penyadapan tidak terpusat pada satu pihak. Penguatan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan pembatasan hak akses disebutnya sebagai standar minimum.

Kepercayaan publik, menurut Pratama, tidak cukup dipulihkan dengan pernyataan bahwa sistem telah diamankan. Ia harus dibuktikan lewat investigasi, pengungkapan hasil pemeriksaan, sanksi, dan pemulihan hak korban.