Kapolri Tegaskan, Kasus Penyadapan Murni Hukum

KAPOLRI Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan tersangka perwira tinggi polisi adalah murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi. 

“Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” ujar dia di Jakarta, Kamis (5/11/2026). 

Jenderal Suyudi sebelumnya bertemu dengan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Menurut dia, Polri saat ini sangat solid dan seluruh anggota tetap melaksanakan tugas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia, tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat,” ujar dia. 

Di tempat lain, Presiden Ketujuh Joko Widodo meminta publik menghormati proses hukum terkait penetapan tiga jenderal polisi sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia mengajak semua pihak menunggu perkembangan yang sedang berjalan.

”Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu, ya,” kata Jokowi seusai menjadi saksi korban dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Tersangka Baru 

Polisi juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam kasus ini.  Penyidik sudah menemukan unsur perbuatan hukum yang diduga dilakukan mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri. 

Dengan demikian, sudah ada empat tersangka yaitu Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.  

“Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU dan tersangka SU meng-ACC (menyetujui) melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini,” ujar Direktur Direktorat Tindak Pidana Siber, Brigjen Pol. Suhermanto, saat menggelar konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Tersangka Irjen Slamet, menurut Suherman diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang diatur dalam Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) dan pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1/2023 tentagn KUHP. Aturan lain yang disangkakan adalah Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Polisi belum bisa melakukan penahanan tersangka baru ini karena masih dalam kondisi sakit pasca-stroke. Sejauh ini, polisi sudah memeriksa sebanyak 13 orang saksi dan 5 orang ahli pidana maupun teknologi informasi.

Untuk menuntaskan kasus ini, polisi membentuk satgas khusus, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut. 

Kesetaraan Hukum   

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penanganan kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat prinsip kesetaraan dalam penegakan hukum. Dia meminta proses hukum dilakukan secara proporsional serta profesional, tanpa membedakan latar belakang maupun jabatan pihak yang terlibat.

“Kami sangat mengapresiasi langkah dan keberanian tersebut dan kami juga memberikan rasa hormat atas penanganan perkara tersebut secara proporsional dan profesional. Mendudukkan setiap orang dalam kedudukan yang sama tanpa melihat pangkat dan jabatan,” kata Gubernur Dedi, mengutip ANTARA. 

Menurut dia, penyadapan semestinya hanya dilakukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, terutama penegakan hukum serta menjaga keamanan dan keselamatan negara.

“Penyadapan hanya diberlakukan untuk satu, penegakan hukum, dua, menjaga keamanan dan keselamatan negara, bukan untuk kepentingan politik dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Dedi menambahkan, “Kami berharap bahwa seluruh lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan tidak melakukan penyadapan untuk kepentingan di luar ketentuan undang-undang." 

Ungkap Korban Penyadapan yang Lain

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta polisi  secara terbuka mengungkap nama-nama lain yang menjadi korban penyadapan ilegal. Korban penyadapan ilegal ini sebelumnya disebutkan berasal dari kalangan pengusaha, politisi, ketua ormas, jurnalis hingga aktivis. 

“Kami mendesak skandal ini dibongkar tidak hanya karena presiden menjadi korban, apalagi karena telah berlangsung selama 2025-2026. Korbannya bisa jadi ratusan aktivis, jurnalis, politisi oposisi, dan pembela HAM,” ujar Usman dalam pernyataan tertulisnya. 

Menurut Usman, skandal ini membawa implikasi serius pada hak asasi manusia, dari hak sipil, politik, ekonomi, hingga kebebasan pers. Karena itu dia meminta ada moratorium penggunaan alat penyadapan oleh polisi dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) hingga UU Penyadapan disahkan. 

“Pemerintah harus melakukan penyelidikan independen dan transparan terkait pembelian dan penggunaan perangkat lunak mata-mata serta teknologi pengawasan,” ujar dia.

Pakar komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Rulli Nasrullah juga mendorong pemerintah membentuk lembaga independen yang secara khusus mengawasi aktivitas penyadapan oleh institusi negara. 

Menurut Rulli, kasus tersebut semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola penyadapan di Indonesia agar kewenangan intersepsi komunikasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun personal. "Persoalan penyadapan tidak cukup hanya diselesaikan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan kewenangan," ujarnya.

“Pemerintah juga perlu membangun sistem pengawasan yang memastikan kewenangan intersepsi komunikasi tidak digunakan secara sewenang-wenang," ujar Rulli dikutip dari ANTARA. 

Menurut Rulli, Indonesia bisa mengambil pembelajaran dari praktik-praktik penyadapan di negara lain. Inggris, misalnya, memiliki Investigatory Powers Commissioner's Office (IPCO) yang mengawasi penggunaan berbagai kewenangan investigatif, termasuk intersepsi komunikasi.

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC), yakni pengadilan khusus yang menangani permohonan pengawasan intelijen asing berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

Menurut Rulli, pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme kontrol yang terpisah dari institusi pelaksana operasi penyadapan.

Meski demikian, penerapannya di Indonesia perlu disesuaikan dengan sistem hukum, struktur kelembagaan, dan kebutuhan keamanan nasional. "Prinsip yang perlu dibangun adalah semakin besar kewenangan negara dalam mengakses komunikasi masyarakat, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang harus diberlakukan," ujar Rulli.