DPR Terima DIM RUU Perampasan Aset

KOMISI III DPR menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dari pemerintah, Kamis (5/11/2026). Dengan diterimanya DIM itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan RUU tersebut dapat segera dibahas bersama pemerintah dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIM diserahkan pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Seusai serah terima, Komisi III langsung menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset untuk membahas DIM atau substansi RUU itu pada hari yang sama.

“Rapat ini menjadi salah satu pertanda awal komitmen kita untuk melaksanakan reformasi sistem penegakan hukum melalui pengaturan mekanisme perampasan aset yang terkait tindak pidana,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Dengan dimulainya pembahasan tersebut, Habiburokhman menargetkan RUU itu dapat disahkan pada November 2026. Target ini lebih cepat daripada target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, yang akrab disapa Eddy Hiariej, menyampaikan bahwa RUU tersebut diusulkan sebagai inisiatif DPR dan telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Ketua DPR Nomor T/13900/LG.01.01/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026.

Menurut dia, pemerintah berpandangan bahwa tindak pidana terorganisasi yang bermotif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan perpajakan, berpotensi menghambat Indonesia mencapai tujuan negara. Kejahatan tersebut dinilai sangat merugikan keuangan negara dan mengancam perekonomian nasional.

Hukuman Mati Koruptor

Habiburokhman menjelaskan, dalam RUU tentang Perampasan Aset, salah satu pokok pengaturannya adalah mempertegas hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. "Nanti akan menegaskan bahwa memang terhadap tindak pidana korupsi dengan kondisi tertentu, memang dikenakan hukuman mati," katanya.

Hukuman mati itu didasarkan undang-undang lain yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut dia, hukuman mati saat ini masih berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah berlaku mulai 2026. "Saat ini masih berlaku di Indonesia. Jangan dianggap hukuman mati tidak ada," katanya.

Selain itu, dia memastikan RUU itu akan mengatur juga pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar tidak dijadikan senjata politik atau sarana untuk memeras oleh aparat penegak hukum.

Dalam penyusunannya, dia mengatakan Komisi III DPR RI telah menghimpun seluruh masukan terhadap desain dan substansi dari Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana. "Pada intinya, seluruh masyarakat menginginkan sebuah pengaturan yang efektif, proporsional, adil, dan sesuai dengan asas prosedural dan legalitas," katanya.

Pokok pengaturan lain yang ada dalam RUU ini adalah hasil rampasan dari tindak pidana penipuan melalui modus investasi bodong atau sejenisnya harus langsung dikembalikan lagi ke para korban.

Pasalnya, dia mengatakan, sejauh ini masih sangat banyak korban berbagai kasus investasi bodong yang kerugiannya belum pulih meski perkaranya sudah vonis.

"Dengan undang-undang ini kita ingin pastikan korban ya segera mendapat hasil dari aset-aset yang dirampas, ya kalau perlu tanpa pengadilan," tambahnya.

Rampas Aset Kripto

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Kristiawanto, meminta pembentuk undang-undang memasukkan mekanisme perampasan aset digital, termasuk aset kripto, dalam RUU tentang Perampasan Aset. Menurut dia, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam penelusuran, pembuktian, dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Usulan itu disampaikan Kristiawanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Rabu (4/11/2026). Ia menilai RUU tersebut menggeser fokus penegakan hukum pidana ekonomi, dari sekadar memenjarakan pelaku menjadi pemulihan kerugian negara secara maksimal (asset recovery).

“Langkah strategis Komisi III DPR ini patut diapresiasi karena penegakan hukum ke depan fokusnya follow the money, bukan follow the suspect. Ini terobosan, titik tekan kami perlindungan HAM,” ujarnya.

Jamin Hak Milik

Kristiawanto menjelaskan, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) mengamanatkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Menurut dia, mekanisme ini menjadi salah satu substansi yang diperdebatkan di DPR.

Meski demikian, RUU harus tetap menjamin hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang melarang pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Ia menegaskan, pengambilalihan aset oleh negara sah apabila diatur dalam undang-undang dan ditempuh melalui proses peradilan yang adil terhadap aset yang terbukti berasal dari tindakan ilegal. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum dan due process of law juga perlu dijaga, antara lain melalui perlindungan bagi pihak ketiga beritikad baik, tata cara pembuktian, dan hukum acara yang transparan.

Kristiawanto juga mendorong pengelolaan barang sitaan yang terintegrasi secara digital dan mudah diakses masyarakat. “Jangan seperti sekarang, kejaksaan menyita uang bertumpuk-tumpuk sampai triliunan, itu tidak efektif,” paparnya.

Ia turut mengusulkan dana pemulihan aset untuk insentif dan biaya operasional pelacakan aset sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, kepastian aturan peralihan perlu dijamin.

Undang-undang tersebut dapat diterapkan langsung sejak diundangkan sebagai hukum acara, tetapi objek pidana materiil tetap menghormati batas daluwarsa penuntutan.

Agar RUU ini dapat diimplementasikan dengan baik, Kristiawanto menegaskan bahwa penyusunannya tidak boleh tergesa-gesa dan harus berpegang pada asas lex scripta, lex certa, dan lex stricta. “Pengaturannya harus ketat sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru dalam implementasi,” harapnya.