Prabowo Pecat Listyo, KSP Kini Dijabat Jenderal TNI

PRESIDEN Prabowo Subianto resmi memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pencopotan Listyo Sigit disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Rabu (4/11/2026). Prabowo menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Staf Presiden.

“Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan,” tutur Prasetyo saat konferensi pers, Rabu.

Prasetyo menambahkan, penunjukan Letjen TNI Ariyo Windutomo yang menjalankan tugas sebagai Plt KSP untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Letjen TNI Ariyo sendiri saat ini merupakan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI.

"Untuk sementara, beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kesekretariatan Kepresidenan," kata dia.

Prasetyo menegaskan, keputusan itu diambil menyusul penetapan sejumlah individu sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap kepala negara serta sejumlah pimpinan dan tokoh lainnya.

Menurut Prasetyo, salah satu tersangka dalam perkara tersebut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sehingga diperlukan konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan. "Mewakili beliau, Bapak Presiden sekali lagi menyampaikan keprihatinan yang luar biasa oleh karena terjadinya dinamika tersebut," ujar Prasetyo.

Selain dicopot dari posisi KSP, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea (AGN) juga resmi menonaktifkan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Ketua Dewan Penasihat KSPSI AGN. Penonaktifan ini diberlakukan hingga proses hukum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Sekretaris Jenderal KSPSI AGN Hermanto Ahmad mengatakan, keputusan DPP KSPSI AGN itu telah didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut. Menurut Hermanto, KSPSI AGN merupakan organisasi yang menjunjung tinggi aturan hukum, serta memiliki prinsip kuat untuk menghormati pemerintahan yang sah dan konstitusional.

"Apabila nantinya telah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap maka sesuai AD/ART KSPSI AGN, yang bersangkutan akan diberhentikan secara permanen," katanya, Rabu.

Hermanto menginstruksikan seluruh jajaran KSPSI AGN tetap tenang dan tidak mengambil langkah di luar arahan organisasi. Seluruh anggota diminta menunggu instruksi resmi dari DPP KSPSI AGN dalam menyikapi perkembangan persoalan tersebut.

"KSPSI AGN menghargai dan mendukung langkah Polri dalam penegakan hukum terkait dugaan ilegal akses ini. Kami percaya proses hukum akan berjalan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Hermanto.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga personel Polri sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access. Ketiganya yakni berinisial LSP, ASN, dan EH. Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Pengganti Listyo Sigit, Letjen Ariyo Windutomo merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sejak 29 November 2024. Sebelum menjabat Kasetpres, Ariyo pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Antara lain, Kepala Satuan Pengawas (Kasatwas) Universitas Pertahanan, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, dan Kepala Bagian Kepegawaian Kementerian Pertahanan.

Pencopotan Bintang

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) perlu mengkaji ulang tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna milik Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pengkajian ulang ini perlu dilakukan setelah Listyo Sigit ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. Listyo disangkakan terlibat penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, hingga pimpinan media massa.

“Penghargaan negara seperti Bintang Mahaputera bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan juga melekat tanggung jawab moral dan keteladanan. Oleh karena itu, perkembangan perkara ini perlu menjadi perhatian Dewan GTK,” kata TB Hasanuddin, Rabu.

Politikus PDIP ini mengatakan, mekanisme pencabutan tanda kehormatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Beleid pasal 35 UU tersebut mengatur bahwa Presiden memiliki kewenangan mencabut tanda kehormatan jika penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan. Persyaratan Bintang Mahaputera itu antara lain memiliki integritas moral dan keteladanan serta tidak pernah dipidana penjara.

Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Dalam Pasal 79 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden berhak mencabut tanda jasa dan/atau tanda kehormatan apabila penerimanya tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan ditetapkan melalui keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan GTK, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3).

Adapun usulan pencabutan penghargaan itu dapat disampaikan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, organisasi maupun kelompok masyarakat. Usulan tersebut selanjutnya diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh dewan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima tanda kehormatan serta meminta pertimbangan kementerian atau lembaga terkait.

“Dengan adanya ketentuan tersebut, Dewan Gelar memiliki landasan untuk menelaah persoalan ini sesuai mekanisme yang berlaku. Saya mendorong agar kajian dilakukan secara objektif dan komprehensif sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, pengkajian untuk mencabut tanda kehormatan Listyo bukan bentuk penghakiman. Ia mengatakan asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati dan penegakan hukum dilakukan secara transparan.

Sebelumnya, Listyo mendapat anugerah Bintang Mahaputera Adipurna pada 1 Oktober 2026. Pemberian Bintang Mahaputera bertepatan dengan pelantikannya sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Pemberian anugerah tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 86 TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera.