Istana Tegaskan Penyadapan Presiden Masuk Kategori Makar 

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penyadapan yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan beberapa jenderal polisi lainnya terhadap Presiden Prabowo Subianto, anggota DPR, pejabat publik, media, dan tokoh LSM merupakan tindakan makar dan membahayakan keselamatan pimpinan negara. 

“Kami berpendapat tindakan ini mengarah pada perbuatan makar serta membahayakan keselamatan dan kepentingan negara, membahayakan keselamatan pimpinan negara,” ujar Prasetyo Hadi dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (4/11/2026). 

Presiden Prabowo, menurut Prasetyo, merasa sangat prihatin atas kejadian ini. Bagaimana mungkin, kata Prasetyo, seorang kepala negara disadap oleh institusi di bawahnya. 

Presiden sudah memberhentikan Jenderal Listyo dan menunjuk Letjen Aryo Windutomo, seorang pejabat di lingkungan Istana Negara, sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Dalam KUHP, pelaku makar diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. 

Prasetyo mengaku tidak mengetahui motif Jenderal Listyo melakukan penyadapan. Namun, dia menegaskan bahwa penyadapan ilegal yang menyangkut presiden dan tokoh-tokoh penting lain adalah sesuatu yang luar biasa. 

“Kita tidak mengerti apa yang menjadi motif dan tujuannya. Karena kalau sudah berbicara mengenai Kepala Negara dan pimpinan negara, di situ banyak informasi yang tentu sangat sensitif yang bisa membahayakan kepentingan serta kedaulatan bangsa dan negara,” ujar dia. 

Sebelumnya tiga orang jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan presiden, pejabat negara, pengusaha, hingga tokoh lembaga swadaya masyarakat. Penyadapan dilakukan sejak 2025 hingga Oktober 2026. 

Ketiga tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 258 UU Nomor 1/ 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Selain Jenderal Listyo, dua tersangka lain adalah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdikpol) Polri.  Ada juga seorang perwira tinggi yaitu Irjen Slamet Uliandi yang saat ini masih berstatus saksi. 

“Presiden sudah memberikan petunjuk pada Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan tanpa ada yang ditutupi,” ujar Mensesneg Prasetyo. 

Hambat Presiden  

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan aparat penegak hukum sedang mendalami indikasi yang mengarah pada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional. 

"Bahwa, terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar. Sekarang sedang dilakukan pendalaman terus menerus," kata Yusril, di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026), mengutip ANTARA. 

Yusril menyebut ​Pasal 191 KUHP, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. 

Menurut dia, dalam perkara ini makar yang dimaksud bukan untuk membunuh, melainkan untuk menghambat agar Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. 

"Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik," ujar Yusril.

Menurut Yusril, hingga penetapan tersangka sudah ada dua alat bukti permulaan yang cukup terhadap tindak pidana penyadapan dan intersepsi. 

Namun, ketika dilakukan pengembangan, maka nantinya bakal diketahui motif penyadapan tersebut, ke mana tujuan penyadapannya, dan mulai ditemukan indikasi bahwa tindakan itu mengarah ke tindakan makar. 

Yusril merevisi pernyataan sebelumnya menilai penyadapan ilegal oleh perwira tinggi polisi itu belum terindikasi makar. Kasus tersebut, baru sebatas dugaan penyadapan tanpa prosedur yang melanggar KUHP serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Insubordinasi 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan penyadapan ilegal pada Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk insubordinasi.

Insubordinasi merujuk pada tindakan bawahan yang tidak patuh atau membangkang terhadap atasan atau pihak yang memiliki kewenangan di atasnya, termasuk dengan bertindak di luar kewenangan yang diberikan. 

Dalam konteks ini, insubordinasi merujuk pada tindakan oknum polisi yang secara struktural berada di bawah Presiden, namun melakukan penyadapan terhadap Kepala Negara. Dia juga menyebut kemungkinan adanya motif makar pada presiden dalam perkara ini.  

"Kenapa ada institusi di bawah Presiden kemudian melakukan penyadapan terhadap Presiden? Itu insubordinasi," ujarnya.

Partai Gerindra menurut Sugiono mempertanyakan motif dan dasar penyadapan tersebut. Karena  berdasarkan undang-undang, penyadapan harus melalui serangkaian proses dan membutuhkan keputusan pengadilan, tidak bisa dilakukan tiba-tiba.

Penyadapan pada presiden menurut dia cukup menjadi alasan munculnya pertanyaan mengenai motif dan arah kasus tersebut. "Oleh karena itu, perlu juga dipertanyakan intensinya apa. Kenapa Presiden sendiri yang disadap," katanya.

Dia mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang berhasil membongkar  kasus ini. Pihaknya, akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kasus ini menurut dia akan menjadi bahan evaluasi, termasuk dalam kebijakan keamanan siber. "Kita akan lihat lagi evaluasi, monitoring," kata dia.

Komisi I Minta BIN dan BSSN Berikan Penjelasan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan penyadapan ilegal terhadap presiden ini adalah persoalan serius keamanan nasional. Sebagai presiden, Prabowo harus mendapat perlindungan dengan standar keamanan tinggi, termasuk ancaman digital. 

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem pengamanan komunikasi pejabat negara, khususnya VVIP, perlu terus dievaluasi, baik dari sisi teknologi, prosedur maupun pengawasan,” kata Dave kepada SWARA Indonesia Raya.

Komisi I, menurut dia perlu meminta penjelasan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan instansi terkait mengenai kronologi kejadian, langkah deteksi dini, pencegahan, serta koordinasi dalam melindungi komunikasi pejabat negara.

Pembahasan tersebut nantinya juga mencakup kemungkinan kebocoran informasi dan evaluasi terhadap sistem pengamanan komunikasi kepresidenan.“Kebocoran informasi ini perlu ada evaluasi terhadap sistem pengamanan komunikasi kepresidenan. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme rapat kerja tertutup,” ujar politisi Partai Golkar ini.