Sadap Presiden, Jenderal Listyo Sigit Tersangka

BARESKRIM Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha. Ketiganya berinisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), ASN (Irjen Ahrie Sonta) dan EH (Irjen Eko Hadi Santoro). Satu orang lain berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. 

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026), mengatakan, para tersangka diduga menyadap tanpa prosedur. “Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.

Menurut Asep, penyadapan terjadi pada 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor dimasukkan ke peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, dan penyadapan itu tidak terkait proses penyelidikan maupun penyidikan.

“Nomor-nomor tersebut disadap tanpa adanya proses penegakan hukum,” ujarnya.

Selain menyadap, para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan di komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan itu dilakukan untuk menghilangkan jejak.

Dalam penyidikan, Direktorat Siber Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti. Penetapan tersangka dilakukan lewat pendekatan scientific crime investigation.

Ketiganya dijerat tiga ketentuan pidana. Pertama, Pasal 258 UU No 1/2023 tentang KUHP soal perbuatan melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) UU yang sama soal akses ilegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain, dengan ancaman maksimal enam tahun.

Ketiga, Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik soal tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, atau menyembunyikan informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman maksimal delapan tahun. Asep menegaskan, perkara ini masih pada tahap awal penyidikan.

Yusril: Tak Ada Indikasi Makar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan terpisah di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa, memastikan seluruh ketentuan KUHAP baru telah diterapkan dalam penanganan kasus ini.

“Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Yusril.

Yusril juga menanggapi isu yang berkembang bahwa kasus ini berkaitan dengan upaya makar. Menurut dia, pasal yang dikenakan kepada para tersangka sejauh ini hanya yang terkait penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE.

Dalam KUHP, makar diatur secara spesifik dalam tiga kategori: makar terhadap Presiden, makar terhadap pemerintah, dan makar untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sampai sejauh ini tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana. Jadi semata-mata adalah penyadapan,” ujarnya.

Adapun materi yang disadap serta tujuan penyadapan, lanjut Yusril, masih didalami penyidik. Penyidikan baru berada pada tahap awal.

Yusril menjelaskan, tindakan penyadapan itu sendiri merupakan tindak pidana, baik menurut KUHP maupun UU ITE. Menurut dia, penyidik memiliki cukup alasan untuk menetapkan para tersangka dan menahan mereka karena ancaman pidananya di atas lima tahun. “Kalau setiap tindak pidana diancam di atas 5 tahun, penyidik berwenang untuk melakukan penahanan,” katanya.

Meski demikian, Yusril menjamin hak para tersangka tetap dipenuhi. Hak itu, antara lain, didampingi penasihat hukum dan mengajukan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. “Walaupun penegakan hukum secara konsisten dan tegas kita lakukan, tetapi hak-hak dari tersangka itu tetap harus kita penuhi sesuai dengan ketentuan pasal-pasal KUHAP maupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia,” ujarnya.