Ratusan Triliun Diselamatkan

DUA tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil menyelamatkan ratusan triliun uang negara dari tindak pidana korupsi. Tercatat, setidaknya Rp101,27 triliun berhasil diselamatkan tiga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan, capaian pemberantasan korupsi selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa hanya diukur dari penindakan perkara. Menurut dia, KPK juga menjalankan berbagai program pencegahan dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Namun, KPK berhasil memulihkan aset negara sekitar Rp1,53 triliun sepanjang 2025. Berdasarkan penelusuran tim data Swara Indonesia Raya, sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2026, KPK berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp2,23 triliun.

“Ini kan sebenarnya bukan hanya dari sisi penindakan saja,” kata Setyo saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta pada Selasa (03/11/2026).

Setyo menjelaskan, KPK memiliki sejumlah fokus area yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satunya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Contoh pemberantasan korupsi itu kan punya delapan fokus area yang menjadi perhatian mereka. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu juga angkanya cukup besar,” ujarnya.

Tidak hanya KPK, Kejaksaan Agung juga berhasil menyelamatkan uang negara dari sejumlah penindakan. Berdasarkan penelusuran Tim Data dan Litbang Swara Indonesia Raya, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Kejagung berhasil memulihkan 84,24 triliun duit negara. 

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku, capaian Kejaksaan Agung ini merupakan wujud kehadiran negara untuk menegakkan hukum. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memastikan kekayaan negara memberi manfaat sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

“Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutur Jaksa Agung dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden.

Mantan kepala staf umum (Kasum) TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo bahkan memiliki data berbeda. Angka yang ditunjukkan Suryo sangat fantastis, yakni mencapai Rp1.254,7 triliun. Hal itu disampaikan Suryo Prabowo dalam akun Instagramnya @suryoprabowo2011.

“Negara diharapkan dapat memberikan nafas lega bagi warga kecil dan para senior pensiunan melalui kebijakan fiskal yang adil dan berkeadilan sosial, sehingga beban hidup mereka semakin ringan dan keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutur Suryo.

Tahun Ketiga

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji menilai penindakan hukum yang disertai upaya pemulihan aset negara perlu diperkuat. “Langkah penindakan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, disertai upaya pemulihan aset negara, merupakan bagian penting yang perlu terus diperkuat,” kata Suparji kepada Swara Indonesia Raya, Jumat (23/10/2026).

Suparji juga mengingatkan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap. Menurutnya, penegakan hukum dan perbaikan sistem pemerintahan perlu diperbaiki agar kasus korupsi tidak terus berulang.

Suparji mengatakan, ada sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Yakni, penguatan pencegahan, transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta independensi aparat penegak hukum.

Pakar hukum pidana ini menilai pemberantasan korupsi  di tahun ketiga Presiden Prabowo perlu difokuskan pada penguatan pencegahan, penindakan, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Suparji juga menekankan pentingnya penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.

“Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak koruptor yang dihukum, tetapi juga seberapa kuat negara membangun sistem yang mempersempit kesempatan untuk melakukan korupsi,” tegas Suparji.

Analis LAB45, Pasha Nur Fauzan menilai Pemerintahan Presiden Prabowo perlu memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi. Misalnya dengan memperluas efektivitas perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini karena motif ekonomi menjadi salah satu pendorong kejahatan tersebut.

“Sejauh mana efek jera, saya rasa masih bisa ditingkatkan. Melihat korupsi ini kejahatan dengan motif ekonomi, saya rasa pemerintah bisa mempertimbangkan untuk mempertajam hukuman melalui perampasan aset tindak pidana korupsi,” tegas Fauzan.

Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan, salah satu keberhasilan penegakan pemberantasan korupsi adalah memastikan aset negara yang dikorupsi dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum era Prabowo ditentukan oleh kemampuan negara memastikan pelaku dihukum setimpal. Keberhasilan juga bisa diukur pada sistem pemerintahan yang dibangun semakin bersih dari praktik korupsi. 

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset negara yang dirampas atau dirugikan bisa dikembalikan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rudianto dikutip ANTARA.

Rudianto menuturkan, berdasarkan data pemerintah, pemulihan aset negara melalui Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri sepanjang 2025 mencapai Rp28,6 triliun. Dari total aset pemulihan aset tersebut, sebanyak Rp24 triliun merupakan pemulihan aset perkara korupsi dari Kejaksaan Agung.