Publik Minta Transparansi Draf RUU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan maraton membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset guna mengejar target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026.

Para anggota dewan bahkan mengesampingkan agenda reses agar forum dengar pendapat umum (RDPU) bersama minimal 20 elemen masyarakat mulai dari akademisi, mahasiswa, advokat, hingga kelompok cendekiawan dapat digelar secara maksimal.

RUU ini adalah harapan yang ingin memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku, tetapi bisa dirampas negara dan dipulihkan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Publik sering melihat para pelaku pidana korupsi merugikan negara dalam jumlah sangat besar dan tetap bisa menguasai aset.  

Dalam salah satu forum dengar pendapat, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa RUU ini dirancang agar bisa merampas harta pelaku pidana investasi bodong demi pemulihan korban kejahatan keuangan.

Antara lain investasi bodong, perdagangan saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan umrah. Pada kejahatan ini para korban biasanya sulit untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian).  

"Sistem peradilan pidana konvensional terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban," kata Habiburokhman dikutip dari ANTARA.

Di sisi lain, Wakil Menteri HAM Mugianto mengatakan RUU ini harus tetap jaminan perlindungan hak asasi. Penguatan wewenang penegak hukum dalam aturan ini harus diikuti integritas kelembagaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Kekeliruan dalam pembekuan atau perampasan aset, kata dia, dapat berdampak pada kegiatan usaha, pembayaran upah pekerja, hingga pemenuhan kewajiban kepada pihak lain.

“Orang yang haknya terdampak harus mempunyai kesempatan untuk menguji tindakan negara dan membela kepentingannya,” ujar dia.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, menilai langkah agresif DPR di masa reses tanpa transparansi draf, memicu tanda tanya besar.

"Mengapa DPR agresif membahas RUU Perampasan Aset Saya curiga, bisa jadi bukan kepentingan publik yang didukung aturan ini," ujar Ibrahim.

Menurut dia peredaran draf yang masih simpang siur dan hanya diperoleh secara informal membuat masyarakat sipil tidak bisa melakukan verifikasi.

Pakar hukum Universitas Indonesia, Choky Ramadhan mengatakan mengundang puluhan elemen masyarakat saat reses bisa membuat dengar pendapat ini jadi sekadar "stempel". 

Dengan demikian tidak ada partisipasi bermakna dari masyarakat dalam pembahasan aturan ini, hanya sekadar mendengar aspirasi.  

“Harusnya tidak tidak berhenti pada hak untuk didengar, tapi juga dipertimbangkan dan mendapat penjelasan,” ujar dia.  

Jangan Sampai "Roh" Perampasan Aset Hilang

Minimnya keterbukaan atas draf RUU Perampasan Aset menimbulkan kecemasan mendasar terkait potensi penghilangan substansi utamanya. Terkait Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture atau penyitaan aset tanpa jalur pemidanaan, serta aturan mengenai kepemilikan kekayaan yang tak wajar (illicit enrichment atau unexplained wealth).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Hibnu Nugroho mengatakan para penyusun undang-undang harus mempertahankan ketentuan illicit enrichment.

"Perampasan aset rohnya ada di sana. Kalau menunggu putusan pidana, itu sudah diatur UU Tipikor dan undang-undang lain. Buat apa ada UU Perampasan Aset kalau hanya kodifikasi aturan yang sudah tersebar? Tidak ada kebaruan," jelas Hibnu kepada Swara Indonesia Raya. 

Esensi RUU ini menurut dia terletak pada terobosan merampas aset terkait tindak pidana di tahap awal sebelum vonis, mengingat selama ini aparat penegak hukum selalu kalah satu-dua langkah dari koruptor yang lihai.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Budiyono mengemukakan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan harus dipertimbangkan secara terbatas dengan kondisi yang dirumuskan secara tegas.

Menurut dia, harus ada hubungan faktual yang kuat antara aset dan tindak pidana, pengawasan pengadilan yang independen, serta kesempatan yang nyata bagi pihak terdampak untuk mengajukan keberatan dan membela haknya.

"Kita perlu membedakan perampasan aset berdasarkan putusan pemidanaan dengan perampasan aset tanpa pemidanaan," kata Budiyono saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/11/2026).