Polri Bongkar Modus Perekrutan Tentara Bayaran Rusia
Sebanyak 13 orang jadi tersangka TPPO. Dua orang merupakan warga negara Rusia, dan satu warga negara Ukraina. Total korban yang ditangani Bareskrim sebanyak 58 orang.
BARESKRIM Polri berhasil membongkar modus perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) jadi tentara bayaran Rusia. Sebanyak 13 orang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mereka ditetapkan sebagai tersangka dari lima laporan polisi yang ditangani Polri.
Dua tersangka adalah warga negara Rusia dan satu tersangka merupakan warga negara Ukraina. Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menuturkan, ada 58 korban dari kasus yang ditangani jajaran kepolisian.
Rinciannya, lima korban dalam perkara Bareskrim Polri, 12 korban dalam perkara Polres Metro Jakarta Barat, dan 12 korban dalam perkara Polda Metro Jaya. Selanjutnya, tujuh korban dalam perkara Bareskrim Polri lainnya, serta 22 korban dalam perkara Polres Bogor, Polda Jawa Barat.
Nurul mengungkapkan korban TPPO dengan modus tentara bayaran Rusia berasal dari berbagai kalangan. Ada dari warga sipil, mantan prajurit TNI, maupun mantan personel Polri. “Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” tuturnya.
Nurul mengatakan, modus TPPO para pelaku adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial, grup informasi lowongan kerja, hingga aplikasi percakapan. Para korban dijanjikan bonus penandatanganan kontrak mencapai 35 ribu dolar AS atau sekitar Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar 3.000 dolar AS atau setara Rp50 juta.
Awalnya, korban ditawari pekerjaan di bidang logistik, pengamanan perbatasan, maupun pembangunan pertahanan. Namun, setelah melalui proses perekrutan dan diberangkatkan ke Rusia, mereka diarahkan untuk menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran. Mereka diharuskan menjalani pelatihan, sehingga diterjunkan ke wilayah konflik bersenjata.
Menurut Nurul, korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan kerja. Ia mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri yang mencurigakan serta berani melapor kepada aparat penegak hukum guna mencegah terjadinya perdagangan orang.
Selain itu, Bareskrim juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah menyerahkan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP kepada perekrut yang tidak jelas identitas maupun legalitasnya.
Kasubdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menjelaskan secara rinci modus TPPO tentara bayaran Rusia yang ada dalam laporan polisi (LP) yang ditangani Polres Bogor.
Dalam laporan polisi Polres Bogor, ada dua tersangka dan 22 korban. Namun, satu tersangka masih dalam pengejaran dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Yolanda mengatakan, para korban ditawari bekerja melalui iklan di media sosial dengan ajakan berbagai macam pekerjaan pada negara berbeda. Gaji yang ditawarkan juga bernilai besar.
Para korban yang mengisi tautan pendaftaran akan dihubungi serta dijemput oleh pelaku. Pada saat itu, korban baru diberitahu akan menjadi tentara bayaran Rusia.
“(Dijemput) untuk ke titik tempat mereka diberitahukan bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia,” kata Yolanda.
Ia mengatakan, jika korban setuju maka mereka akan menandatangani perjanjian keberangkatan. Apabila korban menolak atau meminta dipulangkan, maka mereka diwajibkan mengganti biaya transportasi ke daerah asal mereka masing-masing.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.