Larangan Vape Patut Ditiru Institusi Lain

LANGKAH Kapolri melarang seluruh anggota Polri menghisap rokok elektrik atau vape dipuji banyak pihak. Pelarangan mengisap vape ini resmi berlaku setelah terbit Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik Atau Vape Bagi Seluruh Personel, pada Jumat (30/10/2026). 

Larangan menghisap vape ini berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) di lingkungan Polri. Mulai dari Mabes Polri, kepolisian daerah, kepolisian resor, hingga kepolisian sektor, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Prof. Hasbullah Thabrany memuji langkah yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ini.

Bahkan, Prof. Thabrany meminta pemerintah turut melarang penggunaan vape sepenuhnya di instansi masing-masing. Ia mengatakan, jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi vape telah mengalami peningkatan signifikan dalam 10 tahun terakhir. 

“Di seluruh dunia, pemerintah-pemerintah, negara-negara yang sudah berbudaya dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya, itu mengendalikan betul konsumsi rokok dan vape,” tutur Prof. Hasbullah pada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).

Guru Besar Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini menambahkan, saat ini, yang menjadi korban dari rokok konvensional maupun vape adalah anak-anak setara SMP. Jumlahnya saat ini diperkirakan mencapai lima persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Menurut Thabrany, dampak paling cepat konsumsi rokok dan vape adalah pemiskinan. Sementara dampak kesehatannya baru bisa diketahui dalam 10 tahun mendatang.

“Saya mengimbau mudah-mudahan Kapolri melarang itu bisa menjadi pemikiran buat pejabat lain untuk sadar, kita harus melindungi rakyat kita,” tegas Prof. Thabrany.

Wakil Ketua Komisi IX Yahya Zaini juga mendukung pelarangan vape seperti yang diterapkan di Polri diberlakukan di instansi lain. Zaini juga mendukung penuh Polri dan BPOM untuk memastikan kandungan vape yang mengandung narkotika cair. 

“Saya menyambut baik ada SE Kapolri untuk melarang anggotanya menggunakan vape. Dan mendukung lembaga lain memberlakukan hal yang sama,” tutur Zaini kepada Swara Indonesia Raya, Selasa (3/11/2026).

Politikus Partai Golkar ini juga meminta pemerintah melarang penggunaan vape yang mengandung narkotika cair. Di sisi lain, Yahya Zaini juga meminta BPOM melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran narkotika cair. “Kalau ditemukan ada produsen yang melakukan pelanggaran, bisa dicabut izin edarnya,” tegas Zaini. 

Bahkan, jika ada dugaan pelanggaran pidana, Zaini meminta Polri menindak secara hukum dan menutup pabrik vapenya. Menurutnya, perlu ada gerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika cair bagi generasi muda. 

“Meminta pemerintah membuat regulasi secara tegas untuk melarang penggunaan vape yang mengandung narkotika cair,” ujar Zaini.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menuturkan, kebijakan Kapolri melarang vape di Polri perlu diikuti institusi lain. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk mengkonsumsi zat berbahaya, seperti etomidate.

“Etomidate itu sangat berbahaya. Maka dari itu, larangan vape bisa dipukul rata dan untuk menjaga kesehatan semua masyarakat, pengguna vape juga bisa beralih,” tutur Sahroni dikutip Antara.

Politikus Nasdem ini mendorong Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa terkait larangan penggunaan rokok elektrik itu menyusul kebijakan Polri. Sebab, fatwa MUI bisa ikut mendorong institusi lain untuk mengikuti kebijakan pelarangan vape sembari menunggu aturan pemerintah.

“Semoga MUI juga demikian mengeluarkan fatwa tentang penggunaan vape tersebut,” kata dia.

Haram di Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung langkah Polri memberantas peredaran vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba. Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menilai, kebijakan Kapolri sejalan dengan fatwa haram penggunaan vape yang diterbitkan Muhammadiyah sejak 2020.

Muhammadiyah sudah menerbitkan fatwa haram vape melalui Surat Keputusan Nomor 01/PER/I.1/E/2020 pada Januari 2020. “Fatwa haram vape itu sudah diputuskan,” kata Syamsul.

Syamsul mengatakan, Muhammadiyah mendukung kebijakan instansi pemerintah, termasuk Polri, dalam memberantas peredaran rokok elektrik. Terutama jika rokok elektrik tersebut mengandung narkoba.

“Kita sangat mendukung itu, kan sudah difatwakan. Konsekuensinya, kita harus mendukung kebijakan yang sejalan dengan fatwa tersebut. Tidak mungkin kita mengeluarkan fatwa, tetapi mengambil sikap berbeda,” ujarnya.

Syamsul menambahkan, setelah fatwa diterbitkan, persyarikatan membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN) sebagai ujung tombak upaya pengendalian tembakau dan rokok elektrik. Organisasi tersebut menjalankan kegiatan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga internal Muhammadiyah.

“Instansi di lingkungan Muhammadiyah ada MTCN. Mereka yang menangani upaya tersebut di lapangan,” katanya.

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ustadi Hamsah menuturkan pihaknya berpegang pada keputusan yang telah ditetapkan Majelis Tarjih dan Tajdid. “Prinsip yang dipegang oleh Majelis Tarjih atau Muhammadiyah adalah apa yang sudah diputuskan,” kata Ustadi.

Menurut dia, Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas merumuskan dan mengeluarkan keputusan terkait hukum keagamaan. Keputusan tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada bidang atau instansi terkait.“Tindak lanjut atau penerapan fatwa itu kami serahkan kepada instansi-instansi terkait untuk merujuk pada keputusan tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan personel kepolisian yang melanggar kebijakan larangan penggunaan vape akan mendapatkan sanksi tegas. Suyudi menegaskan, akan memidanakan anggotanya yang terbukti mengkonsumsi vape yang mengandung narkotika.

"Kalau dia menggunakan (vape, red.), isinya (cartridge, red.) bahan kimia, sejauh ini kita lakukan hukuman disiplin. Tapi, kalau sampai ada narkotikanya, maka bisa dipidanakan," kata Kapolri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2026).