Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Pintu Masuk Ranah Pidana

PUTUSAN Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor 742/TUN/2026 yang membatalkan keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka berpotensi menyeret berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran Pilpres 2025 ke ranah pidana.

Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanagara (Untar), Hery Firmansyah mengatakan lolosnya Wapres Gibran sebagai kandidat mengindikasikan ada penyalahgunaan wewenang. 

“Bukan hanya Mas Gibran, ada pihak-pihak lain yang terlibat. Mulai dari Kemdiktisaintek, KPU dan Bawaslu,” ujar dia saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Senin (2/11/2026). 

Menurut dia, jika ada indikasi menyalahgunakan wewenang dan pidana lain seperti penyuapan, seharusnya perkara ini sudah menjadi ranah penyidik. Pihak-pihak yang menikmati hasil dari proses pencalonan yang menabrak aturan hukum ini juga harus dipidana. 

Menurut Hery, putusan ini tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Putusan dari lembaga peradilan tertinggi ini mengonfirmasi adanya persoalan hukum serius dalam ijazah Gibran. 

Fakta ini juga memperkuat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA di Indonesia.

“Sudah ada dua lembaga hukum tertinggi, MA dan MK yang memberikan penilaian. Harusnya itu dipatuhi dan ditindaklanjuti agar tidak menjadi polemik hukum yang lebih luas,” jelas Hery.

Kabulkan Gugatan  

Sebelumnya MA mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan suket penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, yang diajukan oleh pengacara Subhan Palal.

Dikutip dari laman kepaniteraan.mahkamahagung.go.id di Jakarta, Jumat, putusan kasasi dengan nomor 742 K/TUN/2026 tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang diketuai Yulius serta hakim anggota masing-masing Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto pada 30 Oktober 2026.

"Kabul. kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian kutipan amar putusan MA pada perkara Suket Penyertaan Pendidikan Gibran seperti dilansir dari laman kepaniteraan MA.

Kasasi itu diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan nomor perkara pengadilan 62/G/2026/PTUN.JKT, jenis perkara tata usaha negara (TUN), diterima oleh MA pada 23 September 2026.

Permohonan tersebut diregistrasi pada 8 Oktober 2026, dan tanggal distribusi 30 Oktober 2026. Termohon dalam perkara tersebut, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,

Pengertian kata "kabul" dalam putusan tingkat kasasi itu berarti permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan oleh MA. Dengan demikian, putusan pengadilan tingkat sebelumnya (judex facti) dibatalkan dan MA dapat memutus sendiri perkara tersebut atau memberi petunjuk untuk pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang berwenang.

Nasib Gibran Soal Negosiasi Politik 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai pihak-pihak terkait pembuatan suket penyetaraan ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka harus diproses secara pidana. 

Menurut Mahfud, persoalan penerbitan surat penyetaraan ijazah tidak boleh berhenti hanya sebatas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) saja. 

"Pembuatan Suket dan penyelundupan Pasal 18 Ayat (3) harus diproses secara pidana," tulis Mahfud dikutip dari akun media sosial "X" pribadinya @mohmahfudmd, Senin (2/11/2026).

Pasal 18 Ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sendiri berbunyi: "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi".

Selain itu, Mahfud menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit. Dikdasmen) sepatutnya segera diperiksa terkait masalah ini. 

"KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tulisnya.

Namun, nasib Gibran sebagai wakil presiden (wapres) merupakan arena dan persoalan politik. 

Hery juga sependapat dengan Mahfud, karena ranah peradilan telah rampung setelah muncul dari lembaga peradilan tertinggi, sehingga langkah berikutnya berada sepenuhnya di tangan lembaga legislatif.

“Ini ranahnya bukan ranah hukum lagi,  karena sudah selesai di MK, bahkan MA sudah dipertegas. Sekarang bolanya ada di politik. Minimal ada tanggapan secara cepat dari wakil rakyat terhadap apa yang sudah dikeluarkan putusan oleh mahkamah,” jelas Hery. 

Minta Penjelasan 

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan surat penyetaraan pendidikan tersebut. 

"Kita berharap kementerian terkait dan lembaga yang berwenang dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut, termasuk implikasinya terhadap administrasi pencalonan pada waktu itu," ujar dia pada wartawan. 

Partainya menghormati putusan MA tersebut sebagai bagian dari proses penegakan hukum di negara demokrasi.

"Setiap putusan pengadilan tentu harus disikapi secara serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sugiat mengingatkan agar semua pihak memahami secara utuh apa yang menjadi objek dari putusan MA tersebut. Termasuk, konsekuensi hukum dari keputusan MA mengabulkan kasasi gugatan suket penyetaraan SMA Gibran.

"Namun, penting juga bagi semua pihak untuk memahami secara utuh apa yang menjadi objek perkara, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bagaimana konsekuensi hukumnya," ujarnya.

Menurut dia, putusan MA berkaitan dengan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian. Sedangkan persoalan kedudukan wakil presiden memiliki dimensi konstitusional dan mekanisme hukum tersendiri. 

"Prinsipnya, kita menghormati independensi lembaga peradilan, menjunjung kepastian hukum, dan memastikan setiap persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme konstitusional," ujarnya.

Dalam konstitusi terdapat mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatan, yaitu pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. 

Prosesnya melewati DPR yang mengajukan pendapat kepada MK dengan dukungan sesuai persyaratan konstitusi. Jika MK menyetujui pendapat tersebut, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.

Apabila jabatan Wakil Presiden kosong, maka Presiden bisa mengusulkan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih MPR sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.