KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana dari PT Djarum ke Oknum Bea Cukai

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang berkaitan dengan cukai PT Djarum.

Dalam pengembangan perkara ini, KPK menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum pada Rabu (28/10/2026).

“Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus."

"Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di Kantor PT Djarum,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Budi menjelaskan, dugaan awal penyidikan tersebut berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai PT Djarum.

KPK kini mendalami kemungkinan adanya pemberian uang dari pihak perusahaan kepada sejumlah oknum di lingkungan Bea dan Cukai.

“Dugaan awal dari penyidikan perkara ini terkait dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” ujar Budi.

Ia menambahkan, penyidik masih menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pemungutan cukai rokok, termasuk kemungkinan adanya pemberian uang kepada pihak-pihak terkait di Bea dan Cukai.

Terkait kemungkinan pemanggilan pihak PT Djarum untuk diperiksa sebagai saksi, Budi menyatakan proses tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penyidikan.

Budi juga menegaskan, pengembangan penyidikan terbaru ini berada di luar dua pengembangan perkara Bea Cukai yang diumumkan KPK pada 21 Juli 2026.

KPK, lanjutnya, menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026, untuk mengusut pengembangan perkara tersebut.

“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” ujar Budi.

Meski menerbitkan sprindik umum tersebut, KPK belum menetapkan tersangka dalam pengembangan penyidikan terbaru yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan cukai PT Djarum.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Bea dan Cukai pada Februari 2026. Dalam penyidikan sebelumnya, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Hingga 26 Agustus 2026, terdapat delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, dan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.

KPK juga menetapkan tiga pihak dari Blueray Cargo sebagai tersangka, yaitu pemilik perusahaan John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri.

Namun, penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari penyidikan sebelumnya, berbeda dari pengembangan perkara terbaru yang masih didalami KPK.

KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan cukai PT Djarum, mencapai triliunan rupiah.