Dugaan Korupsi Cukai PT Djarum Rugikan Negara Triliunan Rupiah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan cukai PT Djarum, mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

“Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/2026) malam.

Saat ditanya mengenai periode terjadinya perkara tersebut, Budi menyampaikan KPK akan memberikan penjelasan lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.

“Untuk tempusnya (waktu) nanti kami update ya. Namun, ini akan ditarik mundur untuk beberapa tahun ke belakang,” katanya.

Budi juga memastikan perkara PT Djarum yang sedang ditangani KPK berbeda dengan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung.

“Kami pastikan berbeda karena ini berkaitan dengan cukai, sedangkan yang kawan-kawan lakukan di Kejaksaan Agung ini dugaannya terkait dengan pajak. Ini dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama pos penerimaan negara,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap perkembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan cukai PT Djarum.

Sebagai bagian dari pengembangan perkara tersebut, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum pada Rabu (28/10/2026) lalu.

“Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Tim juga melakukan penggeledahan di Kantor PT Djarum,” tutur Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK turut menyita sejumlah dokumen dan beberapa perangkat elektronik.

Budi menerangkan, penyidikan itu pada awalnya berfokus pada penerimaan negara dari sektor cukai PT Djarum.

KPK kini tengah mendalami dugaan kemungkinan adanya aliran uang dari pihak perusahaan kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai.

“Dugaan awal dari penyidikan perkara ini terkait dengan penerimaan negara yang berkaitan dengan cukai di PT Djarum,” terang Budi.

Ia mengatakan, penyidik masih menyelidiki kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemungutan cukai rokok, termasuk dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu di Bea dan Cukai.

“Semuanya masih didalami dalam penyidikan perkara ini, apakah ada temuan soal dugaan pemberian yang dilakukan oleh PT Djarum kepada oknum-oknum di Bea dan Cukai, atau seperti apa yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam cukai rokok tersebut. Nanti kami akan update terus perkembangannya,” tuturnya.

Mengenai kemungkinan pemanggilan pihak PT Djarum untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Budi menjelaskan proses pemeriksaan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan penyidikan.

“Ya, semuanya tentu nanti bertahap. Berproses penggeledahan, terus kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan pemeriksaan kepada para pihak ataupun saksi-saksi,” imbuhnya.

Budi menegaskan, pengembangan penyidikan terbaru tersebut berbeda dari dua pengembangan perkara Bea dan Cukai yang diumumkan KPK pada 21 Juli 2026.

Ia juga mengungkapkan, KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum pada Oktober 2026 untuk mendalami pengembangan kasus tersebut.

“KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” ucap Budi.

Melalui penerbitan sprindik umum tersebut, KPK belum menetapkan tersangka dalam pengembangan penyidikan terbaru yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan cukai PT Djarum.

Sprindik tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penggeledahan pada Rabu (28/10) di dua lokasi, yakni kantor pusat PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah, dan Kantor Bea Cukai Kudus.

Budi Prasetyo menyampaikan, penyidikan tersebut berawal dari dugaan yang berkaitan dengan penerimaan negara melalui sektor cukai PT Djarum.

Sebelumnya, KPK mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada 4 Februari 2026.

Saat itu, penyidik mendalami dugaan suap dan gratifikasi dalam proses importasi barang.

Penyelidikan kian meluas tatkala KPK menemukan uang tunai senilai sekitar Rp5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper di sebuah rumah aman di Ciputat, Tangerang Selatan.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, uang tersebut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengaturan jalur masuk barang impor atau kepabeanan serta pengurusan cukai.

Asep mengungkapkan, pada awal Februari 2026, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC Budiman Bayu Prasojo (BBP) memerintahkan pegawai P2 bernama Salisa Asmoaji (SA) membersihkan sebuah rumah aman di Jakarta Pusat.

Salisa kemudian memindahkan uang tersebut ke rumah aman lain yang berada di sebuah apartemen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan.

“Penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house tersebut, dan menemukan uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang asing serta Rupiah dengan total lebih dari Rp5,19 miliar yang disimpan dalam lima koper,” ungkap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menduga Budiman bersama tersangka lainnya, Sisprian, menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan mereka selama periode 2024–2026.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti, pada Kamis, 26 Februari 2026, KPK menetapkan Saudara BBP sebagai tersangka. Tim penyidik juga telah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur,” tambah Asep.

Budiman dijerat Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal-pasal terkait dalam KUHP baru.

Sebelum Budiman, KPK telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Dari unsur Bea dan Cukai, mereka adalah Rizal, yang menjabat Direktur P2 pada periode 2024 hingga Januari 2026; Sisprian Subiaksono, yang menjabat Kasubdit Intelijen P2; serta Orlando Hamonangan, yang menjabat Kasi Intelijen.

Dari pihak swasta, KPK menetapkan John Field selaku pemilik PT BR, Andri sebagai Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, dan Dedy Kurniawan sebagai Manajer Operasional PT BR. (*)