Pegawai Lapas Sudah Sejahtera, Integritas Masih Tergadai

SEPTEMBER lalu, Ombudsman Republik Indonesia menemukan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026. Tak lama berselang, sebuah video di media sosial menggambarkan peristiwa yang digambarkan sebagai pesta narkoba di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok, Jawa Barat. 

Kejadian di Cibinong membuat Kepala Lapas Wisnu Hani Putranto dipecat dan petugas lain menghadapi sanksi disiplin. Sementara kejadian di Depok membuat sebanyak 120 orang warga binaan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 

Direktur Center For Detention Studies, Gatot Goei mengatakan kasus di Cibinong mencerminkan lemahnya pengawasan internal lembaga itu. Desas-desus tentang Lapas Cibinong sudah lama menjadi rahasia umum, bahwa di tempat itulah para warga binaan elit menjalani hukumannya.

“Kita sering mendengar bahwa para warga binaan yang tergolong ‘mewah’ sering minta pindah ke Cibinong. Itukan sebenarnya bisa dilakukan pencegahan, ini kecolongan, Irjen seharusnya bisa bergerak cepat,” ujar Gatot pada Swara Indonesia Raya.   

Menurutnya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) harus punya ketegasan jika menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, jangan menunggu kasusnya membesar.

Menurut Gatot masalah yang terjadi di berbagai Lapas murni masalah integritas. Para pegawai Lapas mudah tergoda oleh iming-iming warga binaan, sehingga sangat mudah terjadi pelanggaran yang sifatnya transaksional.  

“SDM dan kesejahteraan saling memengaruhi. Kesejahteraan naik, tapi kalau pengawasan tidak ada, potensi pelanggaran masih besar,” ujar dia.

Dari sisi kesejahteraan, kata Gatot saat ini relatif lebih baik. Dalam Perpres No. 30/2025 pegawai paling rendah di Lingkungan Kementerian Imipas mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,5 juta untuk kelas jabatan 1.

Kemudian untuk kelas jabatan 17 atau tertinggi mendapatkan Rp33,2 juta. Selain itu mereka juga menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lain.  

“Imipas itu sudah mendapatkan tunjangan lebih besar dari kementerian lain. Seharusnya isu kesejahteraan seharusnya tidak lagi jadi masalah utama,” tegasnya. 

Stop Remisi Setahun  

Bangunan-bangunan fasilitas mewah yang dihuni para warga binaan di Lapas Cibinong itu sendiri sudah dirobohkan pada Rabu (30/09/26). Keputusan itu diambil setelah kunjungan Komisi XIII DPR dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke tempat tersebut.

Kementerian Imipas mengonfirmasi bangunan-bangunan itu tidak didirikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi dibangun dari dana swadaya dan tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN). 

Pada Kamis (15/10/2026) Menteri Imipas Agus Andrianto menjatuhkan sanksi pada warga binaan yang menggunakan fasilitas mewah di Lapas IIA Cibinong yaitu tidak akan mendapatkan remisi selama satu tahun.

Warga binaan yang menikmati fasilitas mewah tersebut di antaranya terpidana kasus korupsi kredit fiktif di LPEI; Indra Kesuma alias Indra Kenz, terpidana kasus investasi bodong; dan Heru Hidayat, terpidana kasus korupsi PT ASABRI.

Nama lain adalah  Ahmad Albani, General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan Hasan Tjhie, Direktur Utama CV VIP. Mereka berdua adalah terpidana kasus tata niaga timah yang merugikan negara Rp28 triliun.

Sementara untuk petugas yang terlibat masih ditangani dengan ketentuan internal kementerian, belum dibawa ke ranah pidana. Ancaman sanksinya demosi, penonaktifan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. 

Adaptasi Sistem Pemidanaan Baru

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan menegaskan perlunya rotasi di kalangan petugas lapas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut dia, jika petugas terlalu lama bekerja di suatu tempat dan mendapatkan keuntungan ekonomi tinggi.

Pungutan liar dan kegiatan transaksional lain terjadi karena interaksi yang cukup lama, sehingga perilaku menyimpang tersebut terlembaga dan tidak terpisahkan dengan lingkungan lapas. 

“Paling tidak rotasi petugas itu wajib sebulan sekali. Jadi tidak ada yang menguasai suatu blok dan sistem buruknya dapat terputus,” kata Syafrida.

Ombudsman juga sudah memberikan 11 saran perbaikan pada Menteri Imipas untuk perbaikan pengelolaan Lapas. Aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain penertiban fasilitas dan bangunan ilegal yang mencederai prinsip keadilan pelayanan publik. 

Saran lain adalah penguatan pengawasan internal untuk mencegah praktik pungutan liar dan transaksi ilegal yang melibatkan petugas maupun narapidana. Hal lain yang perlu diperbaiki adalah overcapacity (kelebihan kapasitas hunian).

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mengatakan kasus pelanggaran berulang menandakan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Masalah utama di lapas adalah ⁠kelebihan kapasitas, hal ini membuat fasilitas yang ada tidak cukup untuk dinikmati semua warga binaan.

Persoalan inilah yang memunculkan mekanisme supply and demand dalam lapas. Para warga warga binaan membutuhkan fasilitas manusiawi, sementara para petugas bisa menyediakan hal tersebut dengan harga tertentu. 

Menurut dia KUHP baru berlaku pada 2023 lalu, sistem pidana Indonesia sudah mengakui pidana sosial. Karena itu lapas perlu menyesuaikan diri dengan itu. 

“Kerja sosial di kebencanaan, pembangunan ekonomi, bisa digunakan sebagai pidana sosial. Sehingga di lapas tidak terjadi over capacity,” tegasnya.