Publik Tunggu Ketegasan pada Korporasi yang Terlibat Karhutla 

KEBAKARAN hutan dan lahan (Karhutla) yang berulang tiap tahun menunjukkan adanya masalah pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan terutama pada lahan konsesi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin mengatakan pemerintah harus memprioritaskan investigasi pada konsesi sawit dan hutan tanaman industri yang berulang kali terbakar.

Selain itu pemerintah juga perlu membuka data lokasi kebakaran secara transparan, serta menindak perusahaan yang terbukti bertanggung jawab.

Menurut dia, kebakaran di dalam lahan konsesi tidak langsung membuktikan kesalahan perusahaan, namun wajib diselidiki secara serius dan transparan.

“Sanksi tidak boleh berhenti pada teguran atau penyegelan, tetapi mencakup sanksi administratif, gugatan perdata. Proses pidana dilakukan apabila unsur pelanggarannya terpenuhi,” ujar Asep saat dihubungi Swara Indonesia Raya, Senin (19/10/2026). 

Menurut analisis Greenpeace, pada 20 September 2026 terdapat 5.540 sumber asap. Dari jumlah tersebut 2.951 sumber asap berada di bentang alam gambut.

Sedangkan dari 859 sumber asap, teridentifikasi berada di 115 konsesi hutan tanaman industri (HTI), sedangkan 774 lainnya berada di konsesi perkebunan kelapa sawit. 

Menurut Asep, penegakan hukum selama ini kurang memberikan efek jera. Greenpeace mencatat pada kejadian karhutla periode 2015-2019, ada perusahaan yang lahan konsesinya mengalami kebakaran meski sebelumnya pernah dikenai sanksi administratif.

Juru Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Umi Ma'rufah mengatakan pemerintah perlu lebih transparan mengkomunikasikan upaya penanggulangan karhutla, mulai dari penanganan di lapangan hingga penegakan hukum. 

Publik menurut dia, publik perlu tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah, termasuk mengapa hingga saat ini belum ada tersangka yang berasal dari korporasi. 

“Pemerintah seperti tidak belajar tentang akar permasalahan karhutla, yaitu tata kelola lingkungan hidup dan perizinan,” ujar dia. 

Pemerintah menurut dia harus menelusuri siapa yang paling diuntungkan dari karhutla ini. Apalagi jika kelak ditemukan alih fungsi lahan atau bahkan perkebunan komoditas tertentu pada lahan bekas karhutla. 

“Jangan sampai pemerintah tutup mata terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah jelas-jelas lahannya terjadi Karhutla,” ujar dia. 

Kebakaran di area konsesi 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi sebanyak 44 area konversi hutan dan perkebunan mengalami kebakaran di wilayah Sumatera Selatan.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan area yang terbakar tersebut meliputi areal sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga hutan lindung.

Sebagian besar titik api ditemukan di area perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya dugaan pembukaan atau perluasan lahan secara sengaja.

BNPB mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik dari unsur perorangan maupun korporasi.

Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak menjadi sia-sia.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei dikutip dari Antara. 

Karhutla terjadi di puluhan provinsi di Indonesia, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Papua, hingga Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu ada provinsi yang menjadi prioritas penanganan karena telah mengalami karhutla dan kabut asap sejak empat bulan lalu yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, KalimantanBarat, Jambi, dan Riau.

BNPB mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku pembakaran, baik dari unsur perorangan maupun korporasi.

Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak menjadi sia-sia.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei dikutip dari Antara. 

Karhutla terjadi di puluhan provinsi di Indonesia, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Papua, hingga Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu ada provinsi yang menjadi prioritas penanganan karena telah mengalami karhutla dan kabut asap sejak empat bulan lalu yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, KalimantanBarat, Jambi, dan Riau.

Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial guna memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak menjadi sia-sia.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," tegas Kristomei dikutip dari Antara. 

Karhutla terjadi di puluhan provinsi di Indonesia, antara lain Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Papua, hingga Maluku dan Maluku Utara.

Selain itu ada provinsi yang menjadi prioritas penanganan karena telah mengalami karhutla dan kabut asap sejak empat bulan lalu yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, KalimantanBarat, Jambi, dan Riau.

Dalami 98 karhutla terkait korporasi  

Kepala Polri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya sedang mendalami 98 kasus karhutla yang terkait korporasi. Pihaknya masih mengumpulkan alat bukti, namun dalam waktu dekat segera akan menetapkan para tersangka. 

“Ada ada keterlibatan pihak asing. Namun karena dalam proses penyidikan ini masih kita pilah, mana yang PMA (penanaman modal asing), mana yang bukan pihak asing. Tapi yang jelas ada keterlibatan pihak asing," ujar Kapolri di Istana Negara, Senin (19/10/2026).   Menurut dia baik pemilik perusahaan dan pemegang sahamnya yang bertanggungjawab pada terjadinya karhutla di Indonesia. 

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurahman mengatakan penindakan hukum dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam karhutla. 

Langkah tersebut juga diharapkan memberikan efek jera kepada pemegang izin hak guna usaha (HGU) dan konsesi lahan agar mematuhi aturan pembukaan lahan tanpa bakar atau zero burning policy.