Penantian Panjang Peradilan Umum untuk Tentara

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, kini harus diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Hal itu terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan nomor 260/PUU-XXIII/2025 pada Kamis (15/10/2026) lalu, yang mengabulkan permohonan uji materiel Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan nomor permohonan 260/PUU-XXIII/2025.

Putusan MK ini merupakan penantian panjang para pencari keadilan sipil selama 29 tahun.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, saat membacakan putusan di ruang sidang utama Gedung I MK, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

MK juga menyatakan Undang-undang Peradilan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3713), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan.

Apabila dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan, pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, maka Undang-undang Peradilan Militer dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga memerintahkan putusan ini dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum yang dibacakan hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, MK berpendapat UU Peradilan Militer harus diubah, dengan memuat substansi yang jelas dan tegas, terkait definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yuridiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal terkait pengaturan pengadilan militer pertempuran, dan terkait penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan.

MK menyatakan dalil Pemohon berkenaan dengan frasa 'tindak pidana' dalam norma pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer bertentangan dengan pasal 24D ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tindak pidana militer,' adalah dalil yang berdasar.

Dengan demikian, menurut MK, dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, frasa 'tindak pidana' dalam norma pasal 9 angka 1 UU 31/1997, bertentangan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan kepastian hukum yang adil, seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon.

Pertimbangan MK tidak hanya terkait definisi/pengertian frasa 'tindak pidana' yang dinilai menimbulkan persoalan konstitusionalitas, lebih dari itu, juga terkait hal-hal lain yang diatur dalam UU Peradilan Militer, sehingga harus dilakukan penataan ulang akibat dari perubahan menyeluruh terhadap UU Peradilan Militer, termasuk yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh para Pemohon.

"Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," ujar Enny.

Permohonan nomor 260/PUU-XXIII/2025 dimohonkan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu.

Mereka menguji pasal 9 angka 1 sepanjang tindak pidana Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Langkah Progresif

Irvan Saputra, kuasa hukum para Pemohon, menilai putusan MK langkah progresif untuk membenahi sistem peradilan militer.

"Alhamdulillah, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya permohonan judicial review Bu Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu."

"Putusan MK ini merupakan putusan yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang selama ini mendapatkan ketidakadilan di peradilan militer," tutur Irvan.

Ia menilai putusan MK tersebut sangat progresif, karena apabila dalam waktu dua tahun tidak direvisi oleh legislatif, maka otomatis UU Peradilan Militer bertentangan dengan konstitusi, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Sementara, Eva Meliani Pasaribu terharu mendengar putusan MK.

Perjuangannya menuntut keadilan bolak-balik Jakarta-Medan, tidak sia-sia.

Ia berharap anggota TNI yang mengakibatkan ayahnya meninggal dunia, dapat diadili di peradilan umum.

"Harapannya semoga Koptu Herman Bukit tersebut dapat diadili di peradilan umum, supaya kejelasan kasusnya lebih terbuka," harapnya.

Lenny Damanik, Pemohon lainnya, sangat gembira mendengar putusan MK.

Ia berharap permohonan ini memberikan keadilan bagi masyarakat lain, yang menjadi korban tindak pidana anggota TNI.

"Semoga para korban berikutnya, para pelakunya diadili di peradilan umum."

"Supaya jangan seperti saya, hukumannya hanya 10 bulan, padahal anak saya sudah tidak ada lagi," keluh Lenny.

Lenny adalah ibu kandung almarhum Michael Histon Sitanggang (15), yang meninggal akibat dianiaya oleh Sertu Reza Pahlivi pada 24 Mei 2024, saat membubarkan tawuran di lintasan rel kereta api di Medan, Sumatera Utara.

Michael meninggal esok paginya pada 25 Mei 2024 pukul 03.30.

Oditur Militer menuntut Sertu Reza dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan, dan restitusi kepada Lenny sebesar Rp12.777.100.

Majelis hakim Pengadilan Militer I-02 Medan lantas menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dan restitusi sebesar Rp12.777.100, yang apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana tiga bulan penjara. (*)