Menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak otomatis menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Data pemilu justru memperlihatkan sebaliknya. Jutaan suara rakyat justru terancam berakhir sia-sia setiap pemilu digelar.
Komisi II DPR RI tengah menggodok ambang batas parlemen. Rencana mengubah parliamentary threshold (PT) ini sebagai tindak lanjut pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dengan para ketua umum partai politik parlemen.
Dari pertemuan tersebut muncul gagasan untuk menaikkan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen, bahkan ada yang mengusulkan 7 persen.
Memang belum ada kesepakatan resmi, tapi sebagian besar partai koalisi pemerintah telah menyatakan dukungannya ambang batas parlemen sebesar 5 persen untuk Pemilu 2029.
Alasan paling sering dikemukakan adalah penyederhanaan sistem kepartaian dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Namun, kenaikan ambang batas belum terbukti menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian.
Sejarah pemilu Indonesia menunjukkan, menaikkan ambang batas tidak otomatis menyederhanakan jumlah partai di parlemen. Data pemilu 2009 dan 2014 justru memperlihatkan sebaliknya.
Pada 2009, dengan ambang batas 2,5 persen, hanya sembilan dari 38 partai yang lolos ke DPR. Lima tahun berselang, ambang batas naik menjadi 3,5 persen, namun partai yang lolos justru bertambah menjadi sepuluh. Pola yang sama terus berulang di pemilu 2019 dan 2024, meski arahnya kini berbalik turun.
Angka ambang batas, nyatanya, tak pernah benar-benar menentukan nasib jumlah partai di Senayan. Yang pasti bertambah justru jutaan suara rakyat yang berakhir sia-sia setiap pemilu digelar.
Hal itu diakui Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Menurut dia, angka suara yang tereliminasi pada Pemilu 2024 dengan ambang batas 4% sudah berada di tingkat sangat mencemaskan.
“Itu angka yang sangat besar," kata Titi kepada Swara Indonesia Raya.
Wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% atau 7% berpotensi menghilangkan puluhan juta suara. Proyeksinya, jumlah suara sah Pemilu 2029 sebanyak 157.440.380 suara.
Jika ambang batas parlemen naik, potensi suara pemilih yang terbuang sia-sia diperkirakan mencapai minimal 11,42 persen dari total suara sah nasional, atau setara sedikitnya 17.979.691 suara.
Titi mengakui bahwa tidak ada lonjakan jumlah suara terbuang jika ambang batas naik menjadi 5% atau 7%. Sebab, delapan partai yang lolos ke DPR pada 2024 semuanya memperoleh suara di atas tujuh persen. Dua partai terbawah: Demokrat sekitar 7,43 persen dan PAN sekitar 7,23 persen.
“Pada ambang empat, lima, maupun tujuh persen, partai yang lolos tetap delapan, dan partai yang tidak lolos juga tetap sama. Hasil simulasi itu jangan dianggap sebagai jaminan untuk pemilu berikutnya"
Pembina Perludem Titi Anggraini
Akademisi Universitas Indonesia (UI) itu menambahkan, pilihan utamanya adalah menghapus ambang batas parlemen nasional, kemudian mengatur syarat pembentukan fraksi.
Kalaupun ambang nasional tetap dipertahankan, Titi mengusulkan cukup satu persen. “Tujuannya untuk mengurangi suara yang tersisih, tetapi tentu tetap harus diuji melalui kajian dan simulasi," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, angka 3,5% sebagai opsi yang pas dan paling moderat. atau jalan keluar kusutnya pembahasan penentuan ambang batas.
Bukan tanpa alasan, menurut Arya, jika ambang batas parlemen melebihi 3,5% atau bahkan melonjak ekstrem hingga 7%, maka akan memicu trade-off demokrasi hingga jutaan suara sah akan terbuang (wasted vote).
Lebih parahnya, kondisi itu akan menutup rapat ruang keterwakilan bagi partai-partai kecil maupun partai nonparlemen yang akan berlaga pada Pemilu 2029 mendatang.
“Supaya ada keterwakilan partai-partai kecil dan menengah dan juga supaya parlemennya jadi efektif. Kalau diterapkan itu 5% apalagi 7%, itu partai-partai kecil bisa berpotensi enggak lolos PT dan suara sah banyak yang terbuang,” terang Arya.
Dorong Fraksi Gabungan
Arya juga menyoroti jumlah suara rakyat yang "menguap" akan semakin besar jika ambang batas dinaikkan. Ada kekhawatiran besar terkait potensi makin banyaknya suara pemilih yang terbuang sia-sia.
Suara pemilih yang memilih partai-partai gagal lolos parliamentary threshold akan hangus dan tidak memiliki wakil di Senayan. Hal ini dinilai mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan representasi proporsional.
Gagasan membentuk fraksi gabungan bagi partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen muncul sebagai solusi untuk menyelamatkan jutaan suara pemilih yang terbuang.
Arya menerangkan, fraksi gabungan untuk menampung aspirasi partai-partai kecil atau partai yang tidak lolos parlemen seperti yang sudah diterapkan di DPRD.
“Dulu kan kita pernah mengadopsi itu di Pemilu 99 dan 2004 kalau enggak salah. Tapi 99 lah yang pasti. Jadi kalau partai-partai kecil yang enggak cukup untuk bikin satu fraksi, dilebur atau bergabung menjadi fraksi, seperti yang diadopsi di DPRD,” terangnya.
Senada juga dikatakan pakar hukum tata negara Mahfud MD. Dia mengusulkan adanya mekanisme stembus accord bagi partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut.
Melalui mekanisme itu, partai-partai yang tidak lolos ambang batas atau memiliki sisa suara dapat membuat kesepakatan membentuk fraksi bersama di parlemen.
Target RUU Pemilu Diketok Maret 2027
Bola panas perdebatan angka ambang batas parlemen pada akhirnya bergulir di DPR RI. Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan komitmen parlemen untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa perumusan norma baru ini wajib bersandar pada pertimbangan rasional dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstitusi.
Dia memastikan bahwa semua usulan akan ditampung. Yang paling penting, kalau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bukan sekadar soal persentasenya yang disoal, melainkan rasionalitas dan argumentasi konstitusionalnya.
“Kasarnya, dalam pertimbangan hukum putusan itu MK menyentil begini: Angka 4 persen itu dapat dari mana?” ujar Rifqi sapaan akrabnya kepada wartawan Swara Indonesia Raya, Selasa (7/10/2026).
Politikus Partai Nasdem tersebut menegaskan, panitia kerja (panja) yang dibentuk DPR akan berhati-hati dalam merumuskan ketetapan final. Berapa pun angka ambang batas yang diusulkan dan ditetapkan, yang terpenting harus memiliki alasan yang jelas.
“Semua harus mampu diargumentasikan secara ilmiah dan konstitusional. Panja ini akan bekerja sungguh-sungguh untuk menemukan formula dengan landasan konstitusional yang kokoh," paparnya.
Panja menjadwalkan agenda maraton hingga akhir tahun guna menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Sementara, pengesahan RUU Pemilu menjadi undang-undang ditargetkan tuntas secara keseluruhan pada Maret 2027.
"Jadi dua kali reses ini akan kami gunakan semaksimal mungkin untuk memastikan, maksimal akhir Desember atau awal Januari 2027 naskah akademik dan draf RUU Pemilu itu selesai dan kami akan serahkan menjadi bagian dari usul inisiatif DPR," pungkasnya.