Perang Narasi Sibuk Menangkan Debat, Lupa Bereskan Masalah
SETIAP pekan, ruang digital kita punya medan perang baru. Hari ini sebuah potongan video, besok sebuah tangkapan layar. Topiknya berganti, polanya tetap: kubu terbentuk dalam hitungan jam, tagar dipasang, lawan dicari.
Ketika keramaian reda, masalah aslinya sering masih di tempat yang sama. Kita berbicara lebih cepat, tetapi mendengar lebih sedikit. Padahal hari ini mendengar tidak kalah penting, beriringan dengan berbicara.
Target Baik Tenggelam dalam Keributan
Ambil contoh Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya mulia: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang cukup. Presiden Prabowo pun terbuka mengakui ada masalah. Pada Februari 2026 Presiden Prabowo menyebut sekitar 28.000 penerima manfaat mengalami keracunan dari 4,5 miliar porsi, dan menegaskan target zero error.
Pengakuan dan target itu patut dihargai. Sayangnya, percakapan publik justru menyempit menjadi adu label. Satu pihak menonjolkan angka 99,999 persen berhasil.
Pihak lain memplesetkan MBG menjadi "Makan Beracun Gratis". Keduanya merasa menang, tetapi target zero error tidak bergerak satu langkah pun karena keributan itu.
Padahal ada temuan yang layak dibahas bersama. Ombudsman RI mencatat delapan kejadian keracunan MBG di Sumatera Utara sepanjang 2026, naik dari dua kejadian pada 2025.
Hampir semua dapur (SPPG) yang terkait ternyata sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Artinya, persoalannya bukan pada niat program, melainkan pada pengawasan harian di dapur. Ini kabar baik sekaligus pekerjaan rumah, karena pengawasan adalah hal yang bisa diperbaiki.
Kritik jujur adalah alarm dini yang murah, beri tahu di mana kebijakan tersendat sebelum masalahnya membesar.
Ebnu Yufriadi
Sertifikat hanya memotret kondisi dapur pada hari pemeriksaan. Yang menentukan adalah hari-hari sesudahnya, cara bahan disimpan, berapa lama makanan menunggu sebelum disajikan, dan siapa yang memeriksa ketika jumlah porsi melonjak.
Soal-soal teknis seperti ini jarang masuk perdebatan di media sosial karena tidak bisa dijadikan bahan ejekan.
Pola serupa terjadi pada video pidato Presiden yang dipotong dan diedit, lalu beredar dengan tafsir yang berlawanan. Komdigi pada Oktober 2026 menyatakan sedang mengkaji aturan kewajiban label konten AI.
Langkah ini tepat. Namun, banyak video menyesatkan dibuat tanpa AI sama sekali, cukup dengan memotong konteks.
Peneliti media menyebutnya cheap fake, rekayasa murah yang tidak memerlukan teknologi canggih. Kalimat yang diucapkan memang asli, hanya kalimat sebelum dan sesudahnya yang hilang.
Label AI tidak menjangkau rekayasa jenis ini. Yang menjangkaunya adalah kebiasaan bertanya, utuhnya seperti apa?
Ruang Publik yang Kehilangan Arah
Jürgen Habermas membayangkan ruang publik sebagai tempat warga menguji klaim dengan argumen. Yang menentukan adalah mutu alasan, bukan siapa yang berbicara.
Di ruang seperti itu, orang boleh kalah berdebat tanpa kehilangan muka, karena yang kalah adalah argumennya, bukan dirinya. Hari ini ruang publik kita jauh lebih luas, tetapi arahnya bergeser menjadi panggung untuk menentukan siapa yang paling benar.
Jalurnya pun makin tertutup. Digital News Report 2026 dari Reuters Institute mencatat 64 persen responden Indonesia memperoleh berita dari media sosial. Penggunaan WhatsApp untuk berita naik 13 poin menjadi 56 persen.
Di grup keluarga dan grup alumni, potongan video beredar tanpa redaksi dan tanpa koreksi. Yang meneruskan biasanya orang yang kita percaya, sehingga kita jarang memeriksa.
Di sini bekerja efek orang ketiga (third-person effect). Kita yakin hoaks menyasar orang lain, bukan kita. Rasa aman itu membuat kita berhenti memeriksa informasi yang kita sukai.
Ketika informasi sudah menjadi bagian dari identitas kelompok, koreksi faktual terasa sebagai serangan. Perdebatan tidak lagi berlangsung antara klaim dan bukti, tetapi antara loyalitas dan kecurigaan.
Akibatnya, bantahan dari "kubu sebelah" jarang didengar, sebenar apa pun isinya. Yang didengar adalah suara dari dalam kelompok sendiri. Karena itu, koreksi yang paling mungkin diterima justru datang dari teman satu grup, bukan dari lawan debat.
Semua Pihak Dirugikan
Perang narasi sebenarnya merugikan semua pihak, termasuk pemerintah. Program yang baik tenggelam oleh potongan berita buruk. Sebaliknya, kritik yang berguna ikut tenggelam karena dianggap bagian dari serangan.
Padahal kritik yang jujur adalah alarm dini yang murah. Ia memberi tahu di mana kebijakan tersendat sebelum masalahnya membesar. Pemerintah yang mampu memilah kritik dari hoaks akan bekerja lebih cepat daripada pemerintah yang memperlakukan keduanya sama.
Bagi warga, energi yang habis untuk saling ejek adalah energi yang hilang untuk menagih hasil. Kita sibuk membahas siapa yang menang dalam adu opini, tetapi kurang tekun memeriksa apakah sebuah program benar-benar berhasil.
Dari Adu Narasi ke Adu Data
Jalan keluarnya bukan membungkam kritik, melainkan memberinya bahan yang lebih baik. Berikut beberapa ide sederhana.
Pertama, jawab keraguan dengan data terbuka. Untuk MBG, pemerintah bisa merilis data kejadian keracunan per dapur secara berkala: kapan terjadi, apa penyebabnya, dan apa tindak lanjutnya.
Data yang bisa dicek warga jauh lebih meyakinkan daripada persentase, dan sekaligus menunjukkan keseriusan mengejar zero error.
Kedua, sediakan arsip pidato utuh. Setiap pidato pejabat diunggah lengkap beserta transkripnya pada hari yang sama. Ketika potongan video beredar, publik dan media bisa langsung mencocokkannya tanpa menunggu klarifikasi.
Ketiga, sediakan kanal kritik yang ditanggapi. Masukan warga yang disertai bukti dijawab secara terbuka: diterima, sedang ditindaklanjuti, atau ditolak dengan alasan. Warga yang merasa didengar tidak perlu berteriak di media sosial.
Keempat, media perlu rubrik tindak lanjut. Tiga puluh hari setelah sebuah isu viral, kembali dan tanyakan apa yang sudah berubah. Media menjadi jembatan antara keluhan dan perbaikan.
Kelima, mulai dari grup WhatsApp sendiri. Beri jeda satu menit sebelum meneruskan pesan, dan jangan sungkan bertanya "sumbernya dari mana?", termasuk kepada orang yang kita hormati.
Kritik terhadap pemerintah tidak perlu disamakan dengan hoaks. Sebaliknya, klaim keberhasilan juga akan makin kuat bila terbuka untuk diperiksa.
Indonesia tidak membutuhkan keseragaman narasi. Indonesia membutuhkan ruang publik tempat berbagai narasi diuji dengan jujur, demi tujuan yang sama.
Narasi memang dapat menggerakkan bangsa. Namun, jika seluruh energi habis untuk mempertahankan narasi, siapa yang akan mengerjakan perubahan?

