Penyadapan dan Bola Salju Politik

PERKARA dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak lagi berhenti di ruang penyidikan. Sejak Bareskrim menetapkan Listyo dan dua jenderal aktif sebagai tersangka pada 3 November 2026, disusul Kadiv TIK Polri dua hari kemudian nama-nama itu memiliki riwayat kedekatan mereka dengan kekuasaan.

Perhatian publik pun bergeser ke elite di sekitar pemerintahan sebelumnya. Bola salju politik membesar, meski jangkauan tanggung jawab pidananya masih harus dibuktikan.

Daftar sasaran membuat perkara ini kian mengusik. Menurut penyidik, nomor yang diduga disadap lewat server Lawful Interception Management System (LIMS) mencakup presiden, pejabat negara, tokoh politik, pengelola media, ormas, LSM, dan pengusaha.

 Operasi yang disebut berlangsung pada 2025–2026 itu menuntut penelusuran sampai ke lapis pelaksana, siapa yang memasukkan nomor, mengelola sistem, menyimpan hasil, dan menerima informasinya.

Skala penyadapan memang mengundang pertanyaan tentang kepentingan di belakangnya. Tetapi skala bukan bukti adanya pengendali di luar para tersangka. Pertanyaan kuncinya tetap satu: untuk siapa informasi itu dikumpulkan?

Kelindan Polisi dan Politik

Police Abuse in Contemporary Democracies (2018), suntingan Michelle D. Bonner dan kawan-kawan, membantu melihat persoalan yang lebih mendasar. Penyalahgunaan kekuasaan polisi bukan sekadar penyimpangan sesaat, melainkan dapat menjadi bagian dari cara demokrasi bekerja.

Karena itu, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari prosedurnya, tetapi juga dari kewargaan, akuntabilitas, dan ketimpangan yang dialami warga ketika berhadapan dengan polisi.

Mercedes S. Hinton dalam The State on the Streets (2006) menunjukkan, lewat kasus Argentina dan Brasil, bahwa polisi bukan alat pasif penguasa—ia punya kepentingan kelembagaan dan ruang tawarnya sendiri.

 Alice Hills dalam Policing Africa (2000) menambahkan bahwa sistem kepolisian bertaut erat dengan watak kekuasaan politik dan batas-batas liberalisasi. Ketiganya memberi pijakan untuk membaca bagaimana kewenangan polisi bisa bertaut dengan kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Dalam kerangka itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo bukan semata pelanggaran privasi, melainkan persoalan relasi polisi dan politik. Relasi yang terlalu personal membuka peluang akses institusional dipakai demi orang atau jaringan tertentu. Teori membantu merumuskan pertanyaan; jawaban tentang siapa yang terlibat tetap harus datang dari bukti.

Listyo diangkat sebagai Kapolri oleh Joko Widodo pada 2021, tetap menjabat hampir dua tahun di bawah Prabowo, lalu masuk Kantor Staf Presiden pada 1 Oktober 2026. Secara politik, perpindahan itu adalah tanda kepercayaan. Kini kepercayaan itu menjadi perkara yang harus dijelaskan.

Dua pertanyaan patut diajukan. Bagaimana akses terhadap perangkat sesensitif LIMS dikendalikan? Dan apakah mekanisme pengawasan cukup kuat untuk membatasi perintah seorang pimpinan? Kedekatan pribadi tidak boleh menggantikan aturan dalam menjawabnya.

Seberapa jauh dampaknya menjalar? Saya kira, tekanannya akan melampaui Mabes Polri dan menyentuh setidaknya tiga lingkungan politik yang diasosiasikan dengan Presiden ketujuh, Joko Widodo. Pemetaan ini menyangkut dampak politik, bukan daftar pihak yang terlibat dalam penyadapan.

Lingkungan pertama ialah relawan pendukung Jokowi dan Gibran, termasuk PSI yang membangun identitas politik dekat dengan Jokowi. Merekalah yang paling cepat terkena dampak reputasi.

Riwayat Listyo sebagai ajudan dan Kapolri pada masa Jokowi memudahkan publik menautkan satu nama dengan seluruh jaringan—tautan yang mudah dibentuk dalam perdebatan politik, tetapi tidak bisa dipakai sebagai bukti hukum.

Lingkungan kedua adalah partai pengusung Gibran pada Pemilu 2024, setidaknya Golkar dan PAN. Jika perkara ini berkembang menjadi ketegangan dalam koalisi, keduanya menghadapi pilihan yang tidak nyaman.

Yakni, menjaga hubungan politik yang telah dibangun sembari mempertahankan kepercayaan Presiden Prabowo. Besar-kecilnya tekanan bergantung pada perkembangan bukti dan sikap para pemimpin koalisi, bukan pada riwayat dukungan semata.

Lingkungan ketiga mencakup elite politik dan profesional nonpartisan yang dipersepsikan memperoleh jabatan—menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga pejabat eselon—berkat sokongan Jokowi.

Ada tiga akibat kelembagaan yang perlu dicermati, yakni: Pertama, akuntabilitas Polri sendiri. Kesediaan menyidik mantan pimpinan patut dicatat, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah tersangka, melainkan apakah seluruh rantai tindakan diperiksa dan setiap keputusan dapat dijelaskan.

Pengusutan yang berhenti tanpa alasan memadai akan menimbulkan kecurigaan, perluasan tanpa dasar yang terang juga merusak kepercayaan.

Kedua, ruang kewargaan menyempit. Dugaan penyadapan terhadap pengelola media, ormas, dan LSM menimbulkan rasa takut yang jauh melampaui mereka yang menjadi sasaran. Wartawan menimbang ulang keamanan narasumber, aktivis menahan kritik, warga enggan membicarakan persoalan publik. Inilah efek gentar, atau chilling effect, yang bekerja tanpa perlu satu pun penangkapan.

Ketiga, penguasaan informasi memperlebar ketimpangan kuasa. Pemegang rekaman pribadi punya keuntungan atas yang disadap, terlebih bila informasi itu dipakai untuk menekan atau menawar kepentingan.

Risikonya bertambah ketika perkara dibingkai dengan istilah makar. Dugaan kejahatan serius harus diuji lewat unsur hukum dan bukti, bukan dengan label politik yang membenarkan perluasan pengawasan.

Di sinilah kajian Bonner dan koleganya relevan. Demokrasi bisa mempertahankan prosedur formal sambil membiarkan praktik kepolisian mengikis kebebasan warga. Bahayanya nyata jika penyadapan ilegal justru dijawab dengan pengawasan yang lebih luas dan lebih sulit dikoreksi.

Mengelola Efek Bola Salju

Respons negara harus memulihkan kepercayaan sekaligus menjaga kebebasan sipil. Tiga langkah patut ditempuh, sejalan dengan tiga akibat kelembagaan di atas, yakni: Pertama, buka pertanggungjawaban atas seluruh rantai penyadapan.

Pemeriksaan harus menjangkau pemberi perintah, pelaksana, dan penerima hasil sesuai bukti peran masing-masing, jika ada aliran informasi kepada pihak lain, penyidikan wajib mengikutinya.

Komisi III DPR dan Kompolnas perlu mengawal sesuai kewenangannya, dengan tetap menjaga informasi yang harus dirahasiakan demi penyidikan dan perlindungan korban.

Kedua, utamakan pemulihan pihak yang disadap. Mereka berhak diberi tahu bahwa komunikasinya dilanggar, dengan penundaan terbatas bila diperlukan untuk melindungi proses hukum.

Polri perlu menyediakan penjelasan, saluran pengaduan, dan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan, sementara saksi atau korban yang terancam dapat mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Hasil sadapan yang menjadi barang bukti harus diamankan dan baru dihapus lewat prosedur sah setelah pembuktian selesai. Pemulihan korban tidak boleh berujung pada hilangnya bukti.

Ketiga, perjelas batas kewenangan lewat undang-undang penyadapan. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur pada tingkat undang-undang.

Menurut saya, izin pengadilan harus menjadi prinsip utama, dengan pengaturan ketat untuk keadaan mendesak. Aturan itu juga mesti menjelaskan tujuan, sasaran, lama penyadapan, penggunaan hasil, serta mekanisme pengaduannya. Tanpa batas yang dapat diuji, kewenangan akan kembali bergantung pada kehendak pengguna alat sadap.

Pada ranah politik, Presiden Prabowo dapat mengevaluasi koalisinya jika relasi di dalam pemerintahan menghambat kerja atau menimbulkan benturan kepentingan. Tetapi evaluasi itu harus dipisahkan dari penentuan tanggung jawab pidana.

Kocok ulang jabatan tidak membuktikan siapa yang bersalah, sebagaimana mempertahankan seseorang tidak membebaskannya dari pemeriksaan. Konsolidasi akan lebih kokoh bila bertumpu pada kinerja, bukan sekadar tuntutan loyalitas personal.

Bola salju politik memang sulit dihentikan. Namun, negara dapat mencegahnya, menyeret orang berdasarkan kedekatan, membungkam kritik, atau memperluas pengawasan tanpa pertanggungjawaban. Syaratnya jelas: penyidik mengikuti bukti, pemerintah menjelaskan keputusannya, dan lembaga pengawas menjalankan tugasnya.