Pengkhianatan Negara dari Dalam

INI bukan pelanggaran prosedur biasa. Ini pengkhianatan terhadap negara dari dalam. Dalam doktrin intelijen, ancaman paling berbahaya bukan musuh di luar pagar, melainkan orang di dalam yang memegang kunci.

Alat sadap negara dibeli dengan uang rakyat untuk melindungi negara. Yang terjadi justru alat itu diduga diarahkan ke Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI, tanpa surat perintah dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Setelah itu, jejaknya dihapus.

Penghapusan log menunjukkan satu hal pelaku tahu perbuatannya salah dan sengaja menutupinya. Ini bukan kelalaian. Ini operasi.

Menyadap Presiden sama dengan menyadap pusat pengambilan keputusan negara, seperti  pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan keamanan.

Dari sisi pengamanan Presiden, ini juga kegagalan pengamanan komunikasi. Fakta bahwa nomor Presiden bisa dimasukkan ke alat sadap lewat jaringan seluler biasa menunjukkan komunikasi Kepala Negara belum sepenuhnya berada dalam jalur aman negara. Celah ini harus ditutup hari ini juga.

Sangat besar. Ketika yang terlibat adalah jenderal bintang empat dan mantan Kapolri, jiwa korsa bukan lagi kemungkinan. Itu kepastian yang harus diantisipasi sejak hari pertama.

Potensi Hambatan Transparasni dan Obyektivitas Penyidikan.

Tersangka utama telah memimpin polri bertahun-tahun. Banyak perwira yang kini menjabat, pernah diangkat, dipromosikan atau dibesarkan dibawah kepemimpinannya, termasuk di jajaran yang menangani perkara ini.

Penyidik memeriksa mantan pemimpinan tertinggi sendiri, secara psikologis dan strukutral, obyektivitas dalam posisi ini sangat sulit di jaga. Barang bukti berupa alat sadap, server, dan log berada dalam institusi yang sedang diperiksa.

Bentuk hambatan yang paling mungkin terjadi, penyidikan dibatasi hanya pada tiga tersangka, sehingga auktor intlektual dan penerima sadap tidak tersentuh. Barang bukti digital dikendalikan atau dipilah, sehingga yang dibuka hanya sebagian.

Informasi penyidikan bocor ke jaringan tersangka, sehingga barang bukti lain bisa dihilangkan.  Selain itu, bisa jadi saksi pelapor internal ditekan lewat mutasi, isolasi atau pembunuhan karakter.

Kasus penyadapan ini sasaranya meliputi presiden, pejabat, politisi, pengusaha, media, ormas dan LSM. Ini bukan penyelidikan perkara, melainkan pemetaan kekuasaan.

Dalam doktrin intelijen, penyadapan adalah fase awal operasi besar, membaca pusat komando, memetakan loyalitas, dan mengumpulkan kompromat untuk mengunci tokoh kunci. Rangkaian ini membuka indikasi makar terselubung, bukan dengan tank, tetapi dengan data.

Jika indikasi itu benar, jiwa korsa yang menghambat penyidikan sama dengan ikut melindungi ancaman terhadap negara.

Polri Tidak Boleh Memeriksa Diri Sendiri.

Jelas, Polri tidak boleh memeriksa dirinya sendiri. BIN, BAIS dan BSSN harus masuk sekarang.  Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI harus segera memerintahkan pembentukan tim gabungan keamanan negara dengan pembagian tugas yang tegas.

BSSN masuk ke seluruh sistem penyadapan Polri, alat sadap, server, perangkat mediasi di operator, dan log.  BIN sebagai koordinator intelijen negara menjalankan operasi kontra-intelijen, melacak ke mana hasil sadapan mengalir. 

BAIS masuk karena yang disadap adalah Panglima Tertinggi TNI. Setiap percakapan Presiden menyangkut pertahanan negara. BAIS wajib melakukan damage assessment atas informasi pertahanan dan militer yang mungkin bocor, serta mengamankan jalur komunikasi komando.

Seluruh temuan diserahkan kepada penyidik dan jaksa sebagai dasar proses hukum, sehingga penyidikan tidak lagi bergantung pada data yang dikuasai institusi yang diperiksanya.

Langkah Pembersihan

Nonaktifkan dan periksa seluruh perwira dalam rantai komando, operator, dan pengelola alat sadap selama 2025-2026. Putus jaringan loyalis dari posisi yang bisa menyentuh perkara ini. Libatkan pengawasan eksternal dari jaksa sejak awal, Kompolnas, dan Komisi III DPR.

Selanjutnya, lindungi penuh pelapor internal melalui LPSK. Selanjutnya terapkan pasal makar bila bakti menunjukkan ada pemufakatan untuk melumpuhkan kekuasaan yang sah.

Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah penyidikan berhenti di tiga tersangka, atau sampai ke penerima hasil sadapan. Jika berhenti di tiga orang, publik berhak menyimpulkan jiwa korsa telah menang atas kepentingan negara.

Tugas negara jelas ikuti aliran hasil sadapan. Siapa yang menerima, kapan, dalam bentuk apa, berapa salinannya, untuk keputusan apa, dan siapa yang membiayai. Di ujung aliran itulah user berada.

Berhenti di para tersangka berarti membiarkan dalangnya tetap bebas, dan membiarkan data hasil sadapan tetap menjadi senjata di tangan pihak yang tidak diketahui.

Kalau Presiden saja bisa disadap oleh aparat yang memegang alat negara, rakyat biasa tidak punya perlindungan apa pun. Warga tidak punya Paspampres, tidak punya BSSN, dan tidak akan pernah tahu jika teleponnya disadap.

Ini bukan pembobolan dari luar. Ini penyalahgunaan dari dalam, dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau kontrol bisa dilewati untuk menyadap orang paling dilindungi di negeri ini, maka kontrol terhadap penyadapan warga biasa, aktivis, dan jurnalis praktis tidak ada.

Ini bukan pembobolan dari luar. Ini penyalahgunaan dari dalam, dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau kontrol bisa dilewati untuk menyadap orang paling dilindungi di negeri ini, maka kontrol terhadap penyadapan warga biasa, aktivis, dan jurnalis praktis tidak ada.

Sasaran dalam kasus ini sudah menyentuh media dan LSM. Artinya, kebebasan pers dan ruang sipil sudah ikut dimata-matai.  Status kita adalah darurat keamanan siber dan darurat tata kelola penyadapan.

Masalahnya bukan kurang alat,  melainkan alat sadap yang tidak diawasi secara independen, log yang bisa dihapus oleh pelaku, tidak ada izin pengadilan yang ketat. Selain itu pelanggar yang tidak pernah dihukum berat. Jangan lupa soal kebocoran data warga yang terus berulang tanpa pertanggungjawaban.

Negara wajib bertindak sekarang.  Menunda berarti membiarkan setiap warga menjadi sasaran yang tidak terlindungi. Audit total seluruh pemegang alat sadap, mulai Polri, KPK, Kejaksaan, BIN, BNN, BNPT, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan.

Audit seluruh operator telekomunikasi dan vendor alat sadap, termasuk mediasi penyadapan dan spyware komersial yang beredar di Indonesai. Untuk kemudian sahkan segera UU penyadapan. 

Kemudian tanpa pandang bulu tegakkan UU Penyadapan, termasuk kepada instansi pemerintah. Lembaga pengawasan Perlindungan Data Pribadi harus berani menindak tegas negara sendiri, bukan hanya swasta.

Komunikasi presiden dan pejabat strategis wajib melalui perangkat terenskripsi bersertifikasi BSSN, dengan pemeriksaan kontra-penyadapan berkala. Tidak boleh lagi komunikasi stratetis negara lewat jaringan seluler komersial.

Setiap penyadapan untuk penegakan hukum wajib berdasarkan ijin pengadilan, diawasi lembaga independen, dengan log yang tidak bisa dihapus, dan ancaman berat bagi pelaku maupun atasan yang memerintahkan.

Kebobolan ini harus menjadi titik balik. Kalau negara gagal menuntaskannya, pesan yang sampai ke semua pihak adalah: menyadap Presiden pun tidak ada konsekuensinya.