Penyadapan Indikasi Negara dalam Negara

DALAM doktrin intelijen, ancaman paling berbahaya bukan musuh di luar pagar, melainkan orang di dalam yang memegang kunci. Alat sadap negara dibeli dengan uang rakyat untuk melindungi negara. Yang terjadi justru alat itu diduga diarahkan ke Kepala Negara dan Panglima Tertinggi TNI, tanpa surat perintah dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum.

Setelah itu, jejaknya dihapus. Penghapusan log menunjukkan satu hal: pelaku tahu perbuatannya salah dan sengaja menutupinya. Ini bukan kelalaian. Ini operasi. Menyadap Presiden sama dengan menyadap pusat pengambilan keputusan negara: pertahanan, diplomasi, ekonomi, dan keamanan. Dari kacamata keamanan negara, seluruh percakapan yang tersadap harus dianggap sudah terkompromi.

Damage assessment total wajib dilakukan sekarang, bukan nanti. Dari sisi pengamanan Presiden, ini juga kegagalan pengamanan komunikasi. Fakta bahwa nomor Presiden bisa dimasukkan ke alat sadap lewat jaringan seluler biasa menunjukkan komunikasi Kepala Negara belum sepenuhnya berada dalam jalur aman negara. Celah ini harus ditutup hari ini juga.

Tidak Ada Satupun Pelaku Dari Intelijen

Ada satu hal yang menarik buat saya, dan mungkin publik tidak memperhatikan persoalan ini secara detail. Kalau kita lihat dari semua nama tersangka yang disampaikan saat konpers Mabes Polri, tidak ada satupun nama yang disebut adalah orang intelijen. Artinya, mereka bukan dari badan intelijen. Padahal lazimnya penyadapan itu dilakukan oleh orang intelijen.

Empat Jenderal Polri yang ditangkap, dengan inisial Jenderal (purn) LSP,  Irjen Pol ASN, Irjen Pol EHS, dan Irjen Pol SU. Nah, semua nama yang disebut adalah di luar institusi inelejen, bukan dari Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonsia,  atau juga dari lembaga lembaga intelijen lainnya.

Kenapa alat-alat penyadapan bisa dimiliki oleh orang-orang yang bukan bertugas untuk melakukan penyadapan? Bagaimana pengadaan barangnya? Itu harusnya ditelusuri panjang: pengadaan barangnya lewat apa, apakah benar lewat vendor, apakah benar dibayar oleh uang negara, siapa yang beli, vendornya siapa.  

Itu harus benar benar dilacak. Ketika nama-nama diumumkan itu  saya  menunggu-nunggu siapa orang intelnya, saya akan bahas lewat analisis intelijen terkait etika dan sebagainya. Kalau ada orang mengatakan "Negara dalam Negara", saya setuju. Intermesso itu membuat orang tergelitik.

Penyadapan Cacat Etika

Lantas, saya akan bahas dari sisi intelijen. Intelijen itu melakukan penyadapan terhadap aktor-aktor yang berpotensi membuat ancaman untuk negara. Jelas sekali ya, untuk negara, karena intelijen adalah alat negara. Sejak pertama kali mau melakukan penyadapan, aktor ini harus jelas kira-kira ancamannya apa.

 Apakah presiden itu ancaman untuk negara? Kan bukan, presiden itu kepala negara. Jadi sejak penentuan aktor sebelum dilakukan penyadapan, itu sudah ada pelanggaran etika intelijen kalau dilakukan oleh intelijen. Tapi ternyata tidak ada orang intelnya kan.  

Dalam menentukan target penyadapan, ketika dia tidak berpotensi menjadi ancaman dan tidak ada indikasi menjadi ancaman negara, maka kegiatan penyadapan itu sudah cacat etik sejak sebelum dilakukan. Saya sedih sebenarnya ketika terjadi penyadapan seperti ini.  

Saya setuju bahwa ada negara dalam negara, kekuasaan yang membutakan orang terhadap aturan, sumpah setia, kemudian etika intelijen. Dalam sejarah dunia itu,  tidak pernah ada polisi mau melakukan pemberontakan atau makar. Ini nampaknya saya baru dengar pertama kali ini.

Padahal polisi di Indonesia terutama punya jargon atau sumpah Satya Haprabu, setia kepada pemimpin. Ini kenapa dia menyadap pemimpinnya, begitu lho.

Kita sudah seperti tidak punya ruang privasi atau ruang privat di sini. Makanya menurut saya negara harus segera mengambil alih situasi ini dengan cepat.

Tertibkan lagi alat-alat penyadapan itu, semua diidentifikasi posisinya dan lokasinya di mana. Tidak perlu dibuka ke publik, tapi presiden harus menertibkan ini, alat penyadapan ada di mana saja dan siapa penggunanya harus jelas.

 Kemudian SOP penyadapan juga harus jelas sekali: siapa yang disadap, apa perintahnya, apa masalahnya, kemudian siapa yang punya kewenangan penyadapan, apakah penyidik atau orang intel. Ini harus ditertibkan lagi supaya tidak menjadi alat bagi kepentingan-kepentingan pribadi.

Runtuhnya  suatu negara ketika satu, intelijennya ditinggalkan, atau kedua, intelijennya berkhianat. Tapi ini kan tidak ada orang intelnya, masalahnya adalah alat-alat intelijen digunakan untuk hal seperti itu.

Dari tersangka tidak ada Baintelkam, jadi bukan orang intel. Tapi perlu digarisbawahi, untuk kebebasan kita sebagai warga sipil, harus ditertibkan penggunaan alat-alat penyadapan dan SOP-nya seperti apa.

Proses BAP Harus "Clear"

Ketika tidak ada orang baintelkam, ini menjadi cukup menarik. Pertanyaannya, kapasitas aktor atau user seperti apa yang mampu menggerakkan para jenderal itu?

Sekarang kita bedakan dulu terminologinya. Kalau bicara aktor ancaman itu adalah target. User itu adalah pengendali intelejen. Sehingga terminologi aktor adalah posisi yang ditarget oleh user. Nah, ini yang harusnya di-clear-kan nanti di dalam BAP pemeriksaan para tersangka, siapa yang memerintahkan mereka.

Tapi di dalam spektrum intelijen, ketika terjadi peristiwa ini, cara menganalisisnya sebenarnya mudah. Yang pertama adalah pertanyaan  siapa yang diuntungkan dari penyadapan itu?

Biasanya siapa yang diuntungkan, dia berpotensi menjadi pihak yang mengendalikan operasi. Tapi siapa yang diuntungkan ini kan bisa banyak sekali, jangan-jangan memang tersangkanya sendiri yang mendapatkan keuntungan.  

Jadi kalau mau cari siapa user-nya atau siapa yang mengendalikan operasi itu, kembalikan kepada pertanyaan siapa yang diuntungkan dari operasi itu. Saat ini kita tidak boleh berasumsi atau berspekulasi karena akan membuat kegaduhan.

Yang bisa kita sampaikan adalah fakta dan teorinya, yaitu siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Faktanya, memang tidak ada orang intelijen di situ dan mereka adalah petinggi-petinggi Polri pada saat rezim sebelum Pak Suyudi.

Sekarang yang jadi tersangka pelaku penyadapan adalah para perwira tinggi kepolisian, yang menyelidiki juga dari instansi yang sama. Publik pasti akan menyoroti  tajam soal proses hukumnya, soal transparansi dan obyektivitas tindak lanjutnya.

Nah, kalau saya berbicara Polri, sebenarnya lembaga besar ini adalah  organisasi yang sudah matang. Dia dihantam badai Reformasi '98, lanjut beberapa tahun yang lalu kasus Ferdy Sambo, kemudian undang-undang kepolisian. Polri sangat adaptif dan terbuka.  

Momentum Audit dan Perbaikan

Kita harus akui sebenarnya Polri itu organisasi yang terbuka di dalam proses penghukuman. Semua ditampilkan di publik, disidangkan, diumumkan. Tidak ada yang seterbuka Polri sebenarnya. Saya meyakini ini akan bisa transparan karena Polri sudah sangat teruji ketika menghadapi masalah seperti ini.

Kebobolan tingkat tinggi ini menjadi momentum mengaudit seluruh penyedia layanan telekomunikasi, sekaligus penegakan Undang undang Data Pribadi, sehingga tidak terjadi peretasan massal. Sebab jika kemudian hal seperti ini terjadi pembiaran dan tidak ada penertiban akan menjadi semakin liar dan tak terkendali.  

Menurut saya hal ini harus diatur dan diaudit kebebasannya seperti apa dalam menyadap.Kita punya hak-hak untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Alat-alatnya ditertibkan, proses penyadapan ditertibkan, kemudian penyedia-penyedia telekomunikasi itu juga harus ditertibkan. Setidaknya  ke mana provider berbagi data dan siapa yang bisa mengakses data mereka harus ditertibkan.