Pemerintahan Jangan Sebatas Bicara

KEMEWAHAN komunikasi di abad informasi bukan lagi ketika memiliki informasi. Kemewahannya adalah ketika seorang manusia bisa menyeimbangkan, dan melakukan pemilahan akan informasi dengan cerdas, dengan hati mereka, memanusiakan komunikasi, dan menolak menyerahkannya kepada mesin algoritma.

Krisis komunikasi dewasa ini, bukanlah didominasi oleh kegagalan penyampaian pesan. Kegagalan yang saya soroti dalam tulisan ini adalah kegagalan untuk mendengar dan menerjemahkan suara menjadi tindakan. Dan anda benar, spesifiknya saya bicara soal komunikasi pemerintahan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak pernah kekurangan saluran untuk berbicara, anda bisa sebutkan dengan kasat mata, berapa banyak juru bicara yang direkrut, berapa banyak kantor komunikasi yang dibentuk.

Namun ada jargon lama dalam dunia komunikasi yang menyebut bahwa komunikasi bukanlah sebuah Panacea. 

Komunikasi bukanlah obat untuk menyembuhkan semua masalah pemerintahan. Tidak ada satu pun cabang ilmu di komunikasi yang bisa memadamkan api, menghilangkan korupsi atau memunculkan ijazah di tengah segala dinamika politik beberapa waktu terakhir.

Saya sering menyebut dalam beberapa tulisan maupun ceramah saya, komunikasi selalu terdiri dari berbagai variabel, tapi akan saya buat simpel dalam tulisan ini, komunikasi selalu bicara soal bicara dan mendengar. tidak ada komunikasi yang berhasil hanya dengan berbicara, begitu juga sebaliknya.

Dengan segala teknologi, ilmu, pakar dan sumber dayanya, negara bisa memantau semua percakapan masyarakat, tetapi gagal mendengarkan dan memahami keresahan masyarakat.

Keilmuan komunikasi dalam 2 dekade terakhir telah memetakan bagaimana afiliasi dengan media massa, penggunaan buzzer, dan mempunyai juru bicara mumpuni di setiap kementerian adalah metode klasik di tengah computer and internet mediated communication.

Kesuksesan (sementara) metode di atas membuat komunikasi digunakan sebagai panacea lintas rezim. Mulai dari era Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dan akhirnya digunakan juga di era Prabowo Subianto.

Pengendalian narasi yang beredar menjadi salah satu skil wajib yang dimiliki oleh lulusan komunikasi. Tetapi, di sinilah letak kesalahan berpikir di abad informasi, mengendalikan narasi tidak linear dengan memperbaiki kenyataan.

Ketika pemerintah lebih peduli pada sentimen negatif daripada persoalan yang melahirkannya, komunikasi berubah menjadi manajemen citra. Ketika memang terjadi masalah dan membuat masyarakat resah atau marah, dengan perspektif ini, yang dicari hanyalah cara agar kemarahan itu tidak terlihat, bukan mencari cara untuk mencari solusi untuk menghilangkan masalah yang menyebabkan kemarahan dan keresahan itu.

Di abad informasi, mendengarkan suara masyarakat sebenarnya semakin mudah, secara sistem pendukung dan teknologi, semuanya memungkinkan itu. Tetapi untuk memahami suara publik, tetap membutuhkan kerendahan hati.

Data yang didapatkan dapat menunjukkan di mana dan kenapa masyarakat resah atau marah. Namun, data saja tidak akan berguna jika pemerintah tidak mau bertanya mengapa.

Pemerintahan digital yang demokratis seharusnya bukan tentang seberapa canggih negara memantau warganya, melainkan seberapa baik negara merespons kebutuhan mereka. Ketika teknologi digunakan untuk meredam kritik, teknologi berubah menjadi alat pencitraan.

Namun ketika digunakan untuk menemukan masalah, teknologi berubah menjadi instrumen akuntabilitas. Di mana pemerintah Republik Indonesia sekarang berada? apakah kita masih menyebut negara ini sebagai negara demokrasi?

Laporan Digital News Report 2026 dari Reuters Institute memberikan konteks penting untuk memahami perubahan komunikasi publik di Indonesia. Laporan yang diterbitkan pada 16 Juni 2026 itu mencatat penetrasi internet Indonesia sebesar 73 persen.

Sebanyak 64% responden Indonesia memperoleh berita melalui platform media sosial, seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, dan TikTok. Penggunaan WhatsApp untuk mengakses berita bahkan meningkat 13 poin persentase menjadi 56 persen.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa percakapan publik semakin berlangsung melalui jaringan digital yang tersebar. Masyarakat tidak hanya menerima informasi dari pernyataan resmi pemerintah atau pemberitaan media arus utama, tetapi juga dari percakapan komunitas, pengalaman warga, dan konten yang beredar melalui platform digital.

Perubahan ini memiliki konsekuensi bagi pemerintah. Ketika kebijakan publik diperdebatkan, penjelasan resmi bukan satu-satunya sumber yang membentuk persepsi masyarakat. Pengalaman langsung warga dan informasi dari berbagai sumber lain ikut menentukan bagaimana sebuah kebijakan dipahami, diterima, atau dipertanyakan.

Dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari persoalan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), tantangan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), kebakaran hutan, penanganan bencana alam, kritik terhadap kinerja pemerintah, hingga kekhawatiran mengenai pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat, memperlihatkan kompleksitas komunikasi pemerintahan di Indonesia.

Berbagai isu tersebut tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat mengalami, menafsirkan, dan merespons dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak publikasi keberhasilan atau mempercepat klarifikasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kritik yang terverifikasi menjadi masukan bagi evaluasi kebijakan.

Ketika muncul keluhan mengenai pelaksanaan program, pertanyaan pentingnya bukan hanya bagaimana menjelaskan tujuan program, tetapi juga bagaimana memastikan kualitas pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan hasilnya.

Pemerintah boleh menguasai saluran komunikasi resmi, tetapi tidak dapat menentukan sendiri bagaimana masyarakat mengalami dan menafsirkan kebijakan.

Karena itu, kemampuan mendengar menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pesan. Pemerintah perlu membangun mekanisme yang menghubungkan percakapan publik, pengaduan masyarakat, verifikasi informasi, dan tindakan korektif.

Pada akhirnya, tantangan komunikasi digital Indonesia bukan sekadar bagaimana pemerintah mempertahankan narasi kebijakan, melainkan bagaimana memastikan bahwa suara masyarakat benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Demokrasi digital tidak seharusnya membuat rakyat berteriak lebih keras. Ia seharusnya membuat pemerintah mendengar lebih baik.