6 Saksi Kasus Penyadapan Minta Pelindungan, LPSK Kebut Penelaahan

LEMBAGA Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan pelindungan bagi enam saksi yang diajukan kepolisian dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, tokoh masyarakat, hingga media.

Ketua LPSK Achmadi mengatakan, penelaahan berlangsung sejak 6 November 2026 hingga kini. Sejumlah aspek menjadi bahan pertimbangan, di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi maupun korban.

“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangan yang diterima Swara Indonesia Raya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Achmadi, LPSK juga akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat kerentanan para saksi dan bentuk pelindungan yang dibutuhkan. Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

LPSK terus mengikuti perkembangan penanganan perkara di Bareskrim Polri dan akan berkoordinasi dengan penyidik. Lembaga itu juga membuka kemungkinan jumlah saksi yang mengajukan permohonan bertambah seiring perkembangan proses hukum.

Terungkap dari Penghapusan Fail Sadapan

Kasus ini terungkap setelah mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo disebut memerintahkan penghapusan fail hasil sadapan pada komputer sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS). Tindakan itu diketahui petugas lain yang kemudian melaporkannya kepada polisi pada 30 Oktober 2026.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin mengatakan, penyadapan berlangsung pada rentang 2025 hingga 2026. Selain Listyo, tiga jenderal lain terlibat, yakni Kadivkum Polri, Irjen Pol. Ahrie Sonta (AHN), Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU). Keempatnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kronologi singkat kejadiannya, pada periode 2025 hingga 2026 para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Sejak 2025, lanjut Asep, para tersangka memerintahkan sejumlah nomor dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi. Nomor-nomor itu kemudian disadap tanpa proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan sesuai undang-undang yang berlaku.

Asep menyebut Slamet Uliandi memegang peran sentral karena Eko Hadi dan Ahrie Sonta harus meminta izin kepadanya sebelum melakukan penyadapan. “Tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning atau penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU,” ujarnya.

Izin Slamet juga diperlukan saat hasil sadapan hendak dihapus. “Dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file selama ini,” tuturnya.

Setelah menerima laporan, Bareskrim melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Penyidik juga menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Dijerat Pasal Berlapis

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis. Mereka disangka melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Mereka juga dijerat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana hingga 8 tahun penjara.