Aksi Rakyat Bela Indonesia Gelar Unjuk Rasa di Al Azhar, Bawa Lima Tuntutan

SEJUMLAH elemen masyarakat yang tergabung dalam Aksi Rakyat Bela Indonesia menggelar unjuk rasa di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan lima tuntutan, mulai dari pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak hingga penegakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua Aksi Rakyat Bela Indonesia Bachtiar Nasir membacakan langsung lima tuntutan di hadapan peserta aksi. Ia mengatakan, gerakan tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menjaga keutuhan bangsa sekaligus mengawal pelaksanaan konstitusi dan penegakan hukum.

Lima Tuntutan

Tuntutan pertama, mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk membela bangsa dan negara. Bachtiar menyebut terdapat pihak-pihak yang dianggap mengancam keutuhan Indonesia dan kepemimpinan nasional.

“Rakyat bersatu membela Indonesia, karena sekarang ada yang sedang mengancam keutuhan dan kepemimpinan Indonesia,” kata Bachtiar saat membacakan tuntutan.

Tuntutan kedua, mengajak masyarakat bersatu melawan pihak-pihak yang disebut sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Dalam poin ini, Bachtiar secara khusus menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Ia mempersoalkan dugaan penggunaan uang rakyat untuk melakukan penyadapan demi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan.

“Rakyat bersatu, melawan pengkhianat bangsa dan negara. Bayangkan menyadap pakai uang rakyat hanya untuk kepentingan dia, karena dia tidak ingin kehilangan kekuasaannya,” ujarnya.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan perlawanan terhadap oligarki dan penguasaan aset-aset negara oleh kelompok tertentu. Bachtiar juga menyinggung negara-negara asing yang menurutnya mendukung kepentingan oligarki.

Ia menilai penguasaan aset negara oleh segelintir kelompok telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Bachtiar juga mengkritik praktik yang menurutnya telah memperkaya kelompok tertentu sekaligus memecah persatuan bangsa.

“Rakyat bersatu melawan oligarki dan penguasaan aset-aset atas negara, dan melawan negara-negara yang mendukung di belakangnya. Negara ini adalah negara yang berdaulat dan rakyat mulai sekarang tidak akan diam,” kata Bachtiar.

Dalam pernyataannya, ia turut menyinggung periode pemerintahan selama 10 tahun sebelumnya. Bachtiar mengkritik wacana tiga periode dan politik dinasti yang menurutnya dipaksakan untuk mempertahankan kekuasaan.

“Setelah 10 tahun merajalela, membelah bangsa, memperkaya segelintir orang, masih mau tiga periode dan dipaksakan dengan dinastinya yang haram memimpin Indonesia,” ujarnya.

Tuntutan keempat adalah mendesak pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen. Bachtiar menilai pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Ia menyoroti dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, terutama persoalan pencemaran udara yang menurutnya harus ditanggung masyarakat. Sementara itu, keuntungan dari aktivitas tersebut dinilai justru dinikmati pihak lain.

“Rakyat yang sakit paru-paru dia yang dapat duitnya. Dan diekspor tidak bayar pajak ke negara, malah negara tetangga yang dapat duitnya,” kata Bachtiar.

Melalui tuntutan tersebut, Aksi Rakyat Bela Indonesia menekankan pentingnya pelaksanaan konstitusi dalam pengelolaan kekayaan negara. Mereka menilai sumber daya alam dan aset negara harus dikelola dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Adapun tuntutan kelima adalah mendesak penegakan hukum secara konsisten, khususnya terhadap putusan MK dan MA. Bachtiar mengatakan, putusan kedua lembaga peradilan tersebut harus dilaksanakan. Ia memperingatkan masyarakat akan terus bergerak apabila putusan yang telah ditetapkan tidak dijalankan.

“Rakyat bersatu menegakkan hukum secara konsisten, apa yang telah diputuskan oleh MA dan MK harus dijalankan, kalau tidak dijalankan rakyat akan bergerak. Laksanakan hukum sebab ini negara hukum,” ujarnya.

Jimly: Perkuat Ruang Publik

Dalam aksi tersebut, Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar Jimly Asshiddiqie turut menyampaikan pandangannya mengenai peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Jimly menilai ruang publik perlu diperkuat agar tidak hanya didominasi cara pandang kelompok yang sedang berkuasa. Menurutnya, masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan menjadi penyeimbang terhadap penggunaan kekuasaan. Ia mengatakan, ruang publik tidak seharusnya larut dalam cara berpikir kelompok yang memiliki kewenangan, terutama apabila kekuasaan digunakan secara tidak semestinya.

“Kita menghadapi perkembangan bangsa dan negara, kita harus memperkuat ruang publik yang tidak larut dalam cara berpikir mainstream, larut dalam cara berpikir orang-orang yang sedang berkuasa, tapi zalim menggunakan kekuasaannya. Kita harus menjadi corong suara pengimbang,” kata Jimly.

Ia juga menilai masjid memiliki peran untuk menyuarakan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, suara moral diperlukan untuk mengimbangi kekuatan yang dinilainya dapat merusak kehidupan masyarakat. Jimly menyebut tanggung jawab tersebut tidak hanya melekat pada umat Islam, tetapi juga seluruh warga negara yang memiliki kepedulian terhadap kondisi bangsa.

“Kalau ada kelompok pengkhianat, maka harus muncul pengimbangnya, dan itu harus disuarakan oleh masjid. Karena jika tidak diimbangi suara moral ini maka bumi akan hancur,” ujarnya.

Jimly mengatakan, masyarakat perlu menggunakan kekuatan moral dan akal sehat untuk mengingatkan para pengambil keputusan agar menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang benar. Ia pun menyatakan dukungan terhadap inisiatif sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan yang menginisiasi Aksi Rakyat Bela Indonesia.

“Ini adalah tanggung jawab kita sebagai warga bangsa, tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Maka saya sangat mendukung inisiatif kawan-kawan pimpinan ormas bahwa kita menyuarakan suara nurani dan suara akal sehat. Logic power dan moral power untuk jadi pengimbang, mengingatkan semua pengambil keputusan agar lurus di jalan yang benar,” kata Jimly.

Said Didu Soroti Oligarki

Sementara itu, analis kebijakan publik sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti persoalan oligarki dan penguasaan aset negara. Ia menuding kelompok oligarki telah merusak bangsa dengan memengaruhi berbagai unsur dalam penyelenggaraan negara. Said menyebut partai politik dan aparat penegak hukum sebagai pihak yang menurutnya telah dipengaruhi kepentingan kelompok tersebut.

“2014 mereka berhasil menempatkan boneka di istana, mereka oligarki inilah yang merusak bangsa dengan menyogok semua unsur yang ada,” kata Said.

“Parpol disogok, penegak hukum disogok, bintang-bintang coklat dan ijo dijadikan pelindung perampokan mereka,” lanjutnya.

Said juga menyinggung penguasaan lahan dan kawasan ekonomi oleh kelompok tertentu. Menurutnya, penguasaan aset yang sebelumnya banyak terjadi di kawasan hutan dan pertambangan kini telah meluas ke wilayah perkotaan. Ia menyebut sejumlah kawasan, termasuk Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan BSD, dalam pernyataannya mengenai penguasaan aset oleh kelompok oligarki.

“Dulu mereka cuma ada di hutan, mengambil tambang. Sekarang sudah ada di kota dan mengambil semua. Masih ingat PIK 2, BSD semua sudah di tangan mereka. Dan mereka diambil itu karena dibantu oleh penguasa,” ujarnya.

Said mengaku telah mengalami enam masa kepresidenan sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, ia menilai belum ada presiden yang berani menyentuh kepentingan kelompok oligarki yang disebutnya merampok negara. Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Said menilai Prabowo mulai menyentuh kepentingan kelompok oligarki sehingga berpotensi menghadapi perlawanan.

“Saya mengalami enam presiden sebelumnya. Tidak ada yang berani menyentuh mereka oligarki perampok negara. Baru datang Prabowo yang berani menyentuh mereka,” katanya.

Said meyakini langkah Prabowo tersebut akan memunculkan perlawanan dari kelompok yang merasa kepentingannya terganggu.

“Maka ketika Prabowo menyentuh mereka, maka saya yakin serangan akan datang,” ujarnya.

Ia kemudian mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pihak dengan dinamika tersebut. Said menyebut dugaan penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri sebagai puncak dari persoalan yang sedang berkembang.

“Karena Prabowo langsung menyerang kekuasaan mereka maka datanglah penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri. Itu adalah puncak segalanya,” kata Said.

Said juga meminta pihak-pihak yang menurutnya masih berada di sekitar Istana dan mendukung kepentingan oligarki untuk meninggalkan posisi tersebut. Ia mengatakan masyarakat Indonesia ingin mengembalikan kedaulatan negara agar tidak dikuasai kelompok tertentu.

“Bagi yang masih ada di sekitar Istana yang menjadi pendukung mereka, saya berharap kalian bertobat dan meninggalkan Istana dan sekitar presiden. Musuh kalian sudah jelas, rakyat Indonesia ingin mengembalikan kedaulatan ke negerinya bukan ke oligarki,” ujarnya.

Said menutup pernyataannya dengan meminta Prabowo melanjutkan langkah yang dinilainya sebagai upaya mengembalikan aset negara kepada pemerintah.

“Pak Prabowo, lanjutkan. Rebut semua milik negara dan balikkan ke negara,” kata dia.

Bachtiar Nasir Mengaku Disadap

Sehari sebelumnya, Bachtiar Nasir mengaku menjadi salah satu pihak yang turut mengalami dugaan penyadapan. Pernyataan tersebut disampaikan seusai konsolidasi dan konferensi pers Aksi Rakyat Bela Indonesia di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Bachtiar menyebut dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, organisasi masyarakat sipil, dan media sebagai bentuk pengkhianatan. Ia mengatakan akan mencari perlindungan hukum dan mempertimbangkan langkah yang dapat ditempuh.

“Pengkhianatan ketika penyadapan. Bagi saya ini adalah pengkhianatan. Terutama bukan cuma presiden urusannya ini, rupanya kami pun kena, bahkan saya juga kena dan saya berhak untuk menuntut dalam hal ini,” kata Bachtiar.

Menurut dia, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar dirinya, tetapi juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan tokoh. Bachtiar menduga terdapat agenda tertentu di balik tindakan tersebut. Ia mengaitkannya dengan pengalaman kelompok Islam yang pada masa pemerintahan sebelumnya kerap dipandang sebagai kelompok oposisi.

“Kalau kami-kami pun kena, dari sudut pandang kami berarti ada hal-hal yang sebetulnya mereka agendakan. Tentu mereka lebih tahu dalam hal ini,” ujarnya.

Meski demikian, Bachtiar menegaskan posisi Aksi Rakyat Bela Indonesia tetap sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan Indonesia kuat dan bersatu. Ia juga menyinggung kemungkinan adanya kepentingan institusi tertentu di balik dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, persoalan itu belum tentu berkaitan dengan kepentingan Presiden Prabowo.

“Jika ini dikaitkan dengan pemerintahan sekarang, ternyata bukan kepentingan Pak Prabowo. Polisi ini punya kepentingannya sendiri yang saya tidak tahu,” katanya.

Desak Putusan MK dan MA Dijalankan

Selain dugaan penyadapan, Bachtiar menyoroti tuntutan pelaksanaan putusan MK dan MA yang berkaitan dengan persoalan pencalonan wakil presiden. Ia mendesak pemerintah segera menindaklanjuti putusan lembaga peradilan tersebut.

Menurut Bachtiar, putusan kedua lembaga peradilan itu telah memberikan dasar yang jelas sehingga pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses politik tambahan melalui hak angket DPR.

“Sebetulnya tinggal dilaksanakan saja, karena putusannya sudah jelas. Enggak perlu lagi hak angket atau ke DPR lagi. Ini sudah harus diputuskan sebetulnya,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah pelaksanaan tuntutan tersebut mengarah pada pemakzulan, Bachtiar tidak menutup kemungkinan aspirasi tersebut berkembang menjadi tuntutan sebagian masyarakat.

“Boleh jadi arahnya seperti tuntutan sebagian masyarakat ya, dimakzulkan,” kata dia.

Awal Mula Gerakan

Aksi Rakyat Bela Indonesia berawal dari pertemuan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan aktivis pada 6 November 2026 yang dipimpin Jimly Asshiddiqie. Pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui konferensi pers dan konsolidasi di Auditorium Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Presiden Syarikat Islam Ferry Juliantono, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia Faturrahman Mahfudz, Ketua Umum Wahdah Islamiyah Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, serta sejumlah perwakilan organisasi Islam lainnya.

Dalam struktur gerakan tersebut, Jimly ditetapkan sebagai ketua pembina, Ferry Juliantono sebagai ketua pengarah, sedangkan Bachtiar Nasir dipercaya menjadi ketua panitia pelaksana atau organizing committee (OC).

Bachtiar mengatakan, gerakan tersebut lahir dari kegelisahan sejumlah tokoh terhadap perkembangan situasi nasional, terutama persoalan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa.

“Kami di sini atas nama Aksi Rakyat Bela Indonesia. Gerakan kami akan terus bergulir dengan mengajak segenap elemen rakyat. Ini tidak menutup diri, kami tetap membuka semua jaringan, terutama jaringan ibu-ibu demi menjaga keutuhan negara kita dan bangsa kita,” kata Bachtiar.

Ia menegaskan, Aksi Rakyat Bela Indonesia tidak hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi terbuka untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia. Dalam pengambilan keputusan, gerakan tersebut akan mengedepankan kepemimpinan kolektif melalui pembentukan majelis syura yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan.

Bachtiar juga mengatakan gerakan tersebut akan mengawal lima tuntutan yang telah disampaikan hingga terlaksana. Ia mengajak masyarakat di berbagai daerah menggelar kegiatan serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan dan keutuhan bangsa.