Komisi I: Penyadapan Ilegal Harus Diusut secara Hukum
Praktik penyadapan ilegal perlu diusut melalui proses hukum dan didukung penguatan aturan untuk melindungi hak privasi masyarakat.
ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TB Hasanuddin mendorong agar dugaan praktik penyadapan ilegal ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menilai, penyadapan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional masyarakat.
"Pada dasarnya, praktik penyadapan ilegal tanpa landasan hukum terhadap warga negara merupakan pelanggaran serius. Negara harus menjamin perlindungan hak individu, termasuk hak atas privasi dan komunikasi yang dijamin konstitusi," ujar TB Hasanuddin dalam siaran pers yang diterima Swara Indonesia Raya, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang perlu menjadi perhatian dalam mengusut perkara tersebut, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hingga Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Ia menjelaskan, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan demikian, perlindungan terhadap privasi dan komunikasi masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Sementara itu, ketentuan mengenai larangan penyadapan tanpa hak juga tercantum dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahan-perubahannya.
Artinya, persoalan penyadapan tidak bisa dipandang sebagai tindakan biasa. Ada perlindungan konstitusi, UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi yang harus menjadi perhatian dalam mengusut perkara tersebut.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin
Selain mendorong penegakan hukum, TB Hasanuddin menilai pemerintah dan DPR perlu memperkuat regulasi penyadapan melalui pembentukan undang-undang khusus. Aturan tersebut perlu mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu penyadapan, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hak privasi masyarakat.
Ia juga merujuk sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang berkaitan dengan konstitusionalitas kewenangan penyadapan.
"Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan bahwa penyadapan berkaitan erat dengan hak privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Karena itu, mekanisme dan tata cara penyadapan harus memiliki landasan undang-undang yang jelas," ujarnya.